Disparitas Penetapan Dispensasi Nikah Dengan Alasan Menghindari Zina Di Pengadilan Agama Solok (Studi Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Slk Dan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Slk

Marhamah, Nadhratul (2025) Disparitas Penetapan Dispensasi Nikah Dengan Alasan Menghindari Zina Di Pengadilan Agama Solok (Studi Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Slk Dan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Slk. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover dll) Cover Nadhratul Marhamah 2113010005 .pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (Bab 1) Nadhratul Marhamah 2113010005 BAB 1.pdf - Published Version Download (789kB)
	Text (Bab 3) Nadhratul Marhamah 2113010005 BAB 3.pdf - Published Version Download (686kB)
	Text (Bab 5) Nadhratul Marhamah 2113010005 BAB 5.pdf - Published Version Download (647kB)
	Text (Skripsi Full Text) Nadhratul Marhamah 2113010005 fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pernikahan dibawah umur seringkali dipicu oleh faktor ekonomi, pendidikan, tradisi dan berdampak negatif pada pendidikan dan kesehatan. Meskipun adanya perubahan undang-undang tentang batas minimal usia menikah menjadi 19 tahun baik pria maupun wanita, dispensasi sangat mungkin terjadi dengan alasan sangat mendesak yang belum diuraikan dengan jelas. Kebebasan hakim dalam menafsirkan hukum menyebabkan terjadinya disparitas. Pertanyaan penelitian sebagai berikut: Pertama, bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Solok tehadap dua penetapan dengan perkara dispensasi nikah nomor 12 dan nomor 23? kedua, bagaimana analisis disparitas penetapan nomor 12 dan nomor 23 menurut teori kebebasan dan kemandirian hakim? jenis penelitian yang digunakan adalah normatif analisis (library research). Sumber data yang digunakan bahan hukum primer yang diperoleh dari penetapan dispensasi nikah yang dikeluarkan Pengadilan Agama Solok nomor 12 dan nomor 23. Penelitian menghasilkan kesimpulan yaitu: Pertama, disparitas putusan dalam perkara terjadi karena perbedaan penafsiran hakim terhadap urgensi dan kematangan calon mempelai. Perkara nomor 12 dikabulkan dengan menekankan pencegahan zina, sementara perkara nomor 23 hakim menolak dengan mempertimbangkan mudarat perkawinan dini lebih besar. Kedua, analisis perkara nomor 12 hakim mengabulkan permohonan dan nomor 23 hakim menolak permohonan menunjukkan disparitas putusan meskipun ada kesamaan fakta. Hal ini mencerminkan kebebasan dan kemandirian hakim dalam mengutamakan nilai keadilan berdasarkan kebenaran fakta dalam persidangan dan penekanan pada tanggungjawab Kata Kunci: Disparitas, Dispensasi Nikah, Kebebasan Hakim

Actions (login required)

View Item