Penetapan Dispensasi Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Prm)

Harsono, Sekar Ningrum (2025) Penetapan Dispensasi Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Prm). Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (cover-daftar isi) cover - daftar isi.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I .pdf - Published Version Download (395kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (423kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Download (396kB)
	Text (Skripsi Sekar Ningrum Harsono 2113010143 Fulltext) Skripsi Sekar Ningrum Harsono FullText.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (10MB)

Abstract

Dispensasi Perkawinan adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan. Skripsi ini berfokus pada penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Prm yang alasan pengajuan dispensasi perkawinannya didasarkan perjodohan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim dalam penetapan PA No. 114/Pdt.P/2024/PA.Prm dan untuk menganalisis penetapan PA No. 114/Pdt.P/2024/PA.Prm ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kepustakaan (Library Research) melalui pendekatan hukum normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini bersifat kualitatif yang bertujuan untuk memaparkan dan menganalisa permasalahan dalam penetapan. Temuan Penelitian ini menunjukkan dasar pertimbangan hukum hakim dalam penetapan No. 114/Pdt.P/2024/PA.Prm dalam memutus perkara menggunakan pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim juga berlandaskan kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi perkawinan. Secara filosofis hakim juga menggunakan kaidah fikiyah. Ditinjau dari undang-undang perlindungan anak maka alasan yang diajukan oleh Pemohon dapat dilihat sebagai sebuah ironi hukum sebagaimana pasal 26 ayat (1) huruf c UU Perlindungan Anak mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Penelitian ini menyarankan orang tua untuk lebih memahami dan menyadari sepenuhnya kewajiban dan tanggung jawab mereka. Dan lembaga peradilan lebih memperhatikan dan mempertimbangan secara dalam alasan yang diajukan oleh pemohon dispensasi dan tidak hanya berfokus pada syarat formal dan komitmen orang tua. Hasil penelitian ini diharapkan upaya perlindungan anak pada perkara dispensasi perkawinan dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan komprehensif, sehingga setiap keputusan hukum benar-benar mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Actions (login required)

View Item