Implementasi Peraturan Nagari Sungai Sirah Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Sistem Pengelolaan Air Bersih Oleh Badan Usaha Milik Nagari Perspektif Siyasah Dusturiyah

Sari, Suci Diana (2025) Implementasi Peraturan Nagari Sungai Sirah Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Sistem Pengelolaan Air Bersih Oleh Badan Usaha Milik Nagari Perspektif Siyasah Dusturiyah. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover) cover.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) bab satu.pdf - Published Version Download (641kB)
	Text (BAB III) bab tiga.pdf - Published Version Download (548kB)
	Text (BAB V) BAB lima.pdf - Published Version Download (328kB)
	Text (Full Text) full teks skripsi Suci Diana Sari.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian skripsi ini dilatar belakangi pada pentingnya akses air bersih bagi masyarakat serta adanya permasalahan dalam pelaksanaan peraturan tersebut, seperti lemahnya sanksi terhadap pelanggar dan kurangnya partisipasi masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun pertanyaan penelitian ini ada tiga yakni: Pertama, bagaimana implementasi peraturan Nagari Sungai Sirah Air Haji Nomor 2 tahun 2022 tentang sistem pengelolaan air bersih? Kedua, bagaimana faktor penghambat BUMNag dalam meningkatkan sistem pelayanan dan pengelolaan air bersih? Ketiga, bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap sistem pengelolaan air bersih oleh Badan Usaha Milik Nagari?. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, implementasi peraturan tersebut belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, lemahnya penegakan sanksi, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar iyuran dan menjaga sarana air bersih. Kedua, adapun faktor penghambat utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia kurangnya partisipsi masyarakat, minimnya dana operasional serta lemahnya audit antar seluruh anggota kepemerintahan nagari. Ketiga, dalam perspektif Siyasah dusturiyah, pengelolaan air bersih semestinya mencerminkan prinsip keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan umat. Namun, implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut karena masih terdapat ketimpangan dalam pelayanan serta lemahnya sistem pengawasan. Keberhasilan implementasi peraturan sangat dipengaruhi oleh aspek yuridis, administratif, dan sosiologis yang harus dilaksanakan secara terpadu dan konsisten. Diperlukan peningkatan pengawasan, pemberdayaan masyarakat, serta penegakan hukum yang lebih tegas untuk menciptakan pengelolaan air bersih yang adil dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Actions (login required)

View Item