Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Pulau Rempang Pasca Pembangunan Rempang Eco City Perspektif Siyasah Syariyyah

Herman, Vallisanadhira putri (2025) Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Pulau Rempang Pasca Pembangunan Rempang Eco City Perspektif Siyasah Syariyyah. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (COVER - DAFTAR ISI) VALLISANADHIRA PUTRI HERMAN. NIM 2113030112. COVER-DAFTAR ISI.pdf - Published Version Download (696kB)
	Text (BAB I) VALLISANADHIRA PUTRI HERMAN. NIM 2113030112. BAB 1.pdf - Published Version Download (561kB)
	Text (BAB III) VALLISANADHIRA PUTRI HERMAN. NIM 2113030112. BAB 3.pdf - Published Version Download (487kB)
	Text (BAB VI - DAFTAR PUSTAKA) VALLISANADHIRA PUTRI HERMAN. NIM 2113030112. BAB 6- DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (394kB)
	Text (FULL TEXT) VALLISANADHIRA PUTRI HERMAN. NIM 2113030112. FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Pembangunan Rempang Eco City sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) menimbulkan polemik di tengah masyarakat hukum adat di Pulau Rempang. Masyarakat adat yang telah lama mendiami wilayah tersebut menghadapi ancaman kehilangan hak atas tanah mereka tanpa adanya partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks hukum tata negara dan Siyasah Syar’iyyah penting menganalisis bagaimana perlindungan hukum masyarakat hukum adat diimplementasikan dalam kebijakan pembangunan nasional. Penelitian ini merumuskan beberapa masalah utama, yaitu, kebijakan negara dalam penetapan Rempang Eco City sebagai proyek strategis nasioal, sejauh mana upaya perlindungan hukum masyarakat hukum adat telah dilakukan, serta bagaimana pandangan Siyasah Syar’iyyah memandang perlindungan hukum tersebut dalam kerangka keadilan, perlindungan hak dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam, DPRD, studi dokumen hukum, serta analisis literatur Siyasah Syar’iyyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan Rempang Eco City sebagai proyek strategis nasional mencerminkan ambisi besar negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun pelaksanaannya justru memunculkan krisis keadilan sosial dan pelanggaran hak masyarakat hukum adat. Sebagai upaya perlindungan pemerintah menawarkan skema yang mencakup identifikasi dan kompensasi aset, relokasi, serta pemulihan mata pencaharian. Dari perspektif Siyasah Syar’iyyah, kebijakan dalam kasus Rempang bertentangan dengan prinsip keadilan, perlindungan hak asasi, dan kesejahteraan sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial dan merugikan masyarakat.

Actions (login required)

View Item