Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian: Analisis Pembuktian Dalam Perkara Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Zahra, Syifa Raudya (2025) Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian: Analisis Pembuktian Dalam Perkara Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Bkt. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover - Daftar Isi) cover - daftar isi.pdf - Published Version Download (860kB)
	Text (BAB I) BAB I .pdf - Published Version Download (467kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (665kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Download (461kB)
	Text (Skripsi Syifa Raudya Zahra 2113010142 FullText) Skripsi Syifa Raudya Zahra FullText.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Skripsi ini mengkaji proses pembuktian KDRT dalam perkara Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Bkt. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tiga hal yaitu pertama, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat dalam perkara Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Bkt, kedua pembuktian kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Bkt, dan ketiga pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Bkt. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara, yang merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan kasus (case approach). Dengan menggunakan sumber data sekunder, data yang diperoleh secara kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk KDRT yang terjadi dalam perkara ini adalah berbentuk kekerasan fisik, kekerasan psikologis, dan bentuk kekerasan ekonomi. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya KDRT seperti kondisi ekonomi dan ketegangan yang terjadi dalam rumah tangga. Alat bukti yang digunakan dalam perkara ini adalah saksi, pengakuan dan persangka hakim. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini mengacu pada Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI tentang perselisihan terus-menerus. Hakim juga berlandaskan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Secara filosofis, hakim juga menggunakan dua kaidah fikih secara bersamaan yaitu kaedah دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمُ عَلى جلْبِ الْمَصَالِحِ dan istihsan. Penelitian ini menyarankan para korban KDRT untuk mendokumentasikan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Dan mengingatkan pemerintah untuk lebih memikirkan untuk memberi edukasi tentang KDRT. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong pembenahan dan optimalisasi sistem pembuktian KDRT di Pengadilan Agama Bukittinggi agar tercapai keadilan dalam memutuskan sebuah perkara.

Actions (login required)

View Item