Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 107/G/2024/PTUN.MDN Tentang Sengketa Sertifikat Hak Milik Dalam Perspektif Siyasah Qadha’iyyah

Roiyan, Muhammad (2025) Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 107/G/2024/PTUN.MDN Tentang Sengketa Sertifikat Hak Milik Dalam Perspektif Siyasah Qadha’iyyah. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (COVER - DAFTAR ISI) COVER - DAFTAR ISI.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (383kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (300kB)
	Text (BAB V - DAFTAR PUSTAKA) BAB V - DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (286kB)
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) SKRIPSI FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini membahas penyelesaian sengketa pertanahan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Nomor 107/G/2024/PTUN.MDN terkait penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang tumpang tindih di Desa Sirambas, Kabupaten Mandailing Natal. Sengketa ini bermula dari keberatan penggugat, Nenni Eriess Sinaga, atas terbitnya sertifikat hak milik atas nama pihak lain pada lahan yang telah dimilikinya secara sah dan telah berkekuatan hukum tetap (inkrah). Adapun pertanyaan penelitian adalah Bagaimana penyelesaian sengketa sertifikat hak milik pada putusan No.107/G/2024/PTUN.MDN? dan Bagaimana keputusan hakim pada putusan No.107/G/2024/PTUN.MDN tentang sertifikat hak milik perspektif siyasah qadha’iyyah?. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normative. Data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim PTUN Medan telah mempertimbangkan aspek yuridis seperti kewenangan absolut, legal standing, dan objek sengketa sesuai hukum positif. Dari perspektif Siyasah Qadha’iyyah, putusan tersebut juga mengarah pada tercapainya keadilan substantif dan perlindungan hak atas tanah, meskipun tetap diperlukan evaluasi terhadap optimalisasi nilai-nilai syar’i dalam proses pembuktian dan argumentasi hukum. Putusan ini mencerminkan penerapan nilai al-‘adl (keadilan), al-yaqin (kepastian hukum), dan al-maslahah al-‘ammah (kemaslahatan umum), yang merupakan prinsip utama dalam sistem peradilan Islam. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem hukum administrasi pertanahan di Indonesia dan menawarkan pandangan alternatif melalui pendekatan hukum Islam untuk mendorong terciptanya keadilan yang lebih menyeluruh.

Actions (login required)

View Item