Peran Pemerintah Nagari Dalam Mencegah Dan Menindak Pencurian Kulit Manis: Implementasi Peraturan Nagari Malalak Timur Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengupasan Dan Penjualan Kulit Manis Perspektif Siyasah Dusturiyah

Ananda, Rifan (2025) Peran Pemerintah Nagari Dalam Mencegah Dan Menindak Pencurian Kulit Manis: Implementasi Peraturan Nagari Malalak Timur Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengupasan Dan Penjualan Kulit Manis Perspektif Siyasah Dusturiyah. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover) COVER-DAFTAR ISI.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (321kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (322kB)
	Text (BAB V- DAFTAR PUSTAKA) BAB V - DAFTAR ISI.pdf - Published Version Download (250kB)
	Text (fultext) Skripsi Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya kasus pencurian kulit manis di Nagari Malalak Timur, meskipun peraturan telah ada, Jumlah kasus pencurian kulit manis terus mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari waktu ke waktu dan menyebabkan kerugian bagi petani dan kekecewaan masyarakat. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah menganalisis peran Pemerintah Nagari Malalak Timur dalam upaya pencegahan dan penindakan pencurian kulit manis, serta mengevaluasi implementasi Peraturan Nagari Malalak Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengupasan dan Penjualan Kulit Manis dari perspektif Siyasah Dusturiyah. Guna menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, mengumpulkan data melalui wawancara dan analisis dokumen. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Nagari Malalak Timur memiliki peran strategis dalam mencegah dan menindak pencurian kulit manis melalui Peraturan Nagari Nomor 2 Tahun 2017. Namun, implementasi peraturan ini masih menemui berbagai hambatan, baik dari segi sumber daya, kesadaran hukum masyarakat, maupun lemahnya koordinasi antarlembaga. Selain itu, faktor-faktor sosial dan ekonomi turut memperparah situasi. Dari perspektif siyasah dusturiyah, meskipun peraturan tersebut sudah selaras dengan prinsip perlindungan harta dalam Islam, pelaksanaannya belum mencerminkan nilai keadilan dan kesetaraan hukum, sehingga memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap mekanisme yang ada.

Actions (login required)

View Item