Kedudukan Wali dalam Itsbat Nikah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.BKT

Edwin, Meisya Dwiyana (2025) Kedudukan Wali dalam Itsbat Nikah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.BKT. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (cover) MEISYA DWIYANA EDWIN 2113010132 cover-1-12.pdf - Published Version Download (421kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (332kB)
	Text (BAB III) BAB III-1.pdf - Published Version Download (330kB)
	Text (BAB V - DAFTAR PUSTAKA) BAB V - DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (221kB)
	Text (full teks) MEISYA DWIYANA EDWIN 2113010132 FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan dalam konteks hukum Islam dan peraturan perundang-undangan Indonesia, wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perkawinan. Namun, dalam praktiknya dijumpai permasalahan terkait keabsahan wali, khususnya bagi perempuan yang tidak memiliki wali nasab karena status anak luar nikah yang ingin mengitsbatkan pernikahannya yang dinikahkan oleh pemuka agama bukan oleh wali nasab atau wali hakim sebagaimana mestinya. Tujuan penelitian adalah Pertama, untuk mengetahui pertimbangan hukum bagi hakim dalam menerima itsbat nikah anak luar nikah yang berwali kepada pemuka agama dalam Putusan nomor 452.Pdt.G/2022/PA.BKT, Kedua untuk mengetahui alasan hakim dalam menerima itsbat nikah anak luar nikah yang berwali kepada pemuka agama dalam Putusan nomor 452/Pdt.G/2022/PA.BKT. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, dan data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, serta analisis terhadap dokumen putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menerima itsbat nikah anak luar nikah yang berwali kepada pemuka agama dalam Putusan nomor 452/Pdt.G/2022/PA.BKT bahwa pernikahan telah berlangsung sesuai syariat meskipun tidak tercatat, dan permohonan itsbat diajukan dalam rangka perceraian, sehingga masuk dalam salah satu alasan yang dibolehkan menurut Pasal 7 ayat (3) KHI, dalam Pertimbangan tersebut hakim lebih menitikberatkan pada perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak serta mencegah ketidakpastian hukum di Masyarakat. Kemudian, Alasan hakim dalam menerima itsbat nikah anak luar nikah yang berwali kepada pemuka agama dalam Putusan nomor 452/Pdt.G/2022/PA.BKT adalah semata-mata hanya untuk proses perceraian antara penggugat dan tergugat saja, tidak mempunyai akibat hukum selain daripada itu, kemudian pemberian keadilan dan solusi dipandang dapat memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pihak yang terlanjur melakukan pernikahan sirri tersebut, dan demi kemaslahatan dan kepastian hukum yang lebih besar khusus untuk perceraian maka dipertimbangkan lagi, sehingga asas umum dapat dikesampingkan.

Actions (login required)

View Item