Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkara Dispensasi Kawin berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.SJJ

Oktariani, Selvia (2025) Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkara Dispensasi Kawin berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.SJJ. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (COVER-DAFTAR ISI) Cover-Daftar isi.pdf - Published Version Download (971kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (832kB)
	Text (BAB III) BAB III-1.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB V-DAFTAR PUSTAKA) BAB V-Daftar pustaka-1.pdf - Published Version Download (248kB)
	Text (Fulltext) SELVIA OKTARIANI - 2113010137 FULLTEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan hakim dengan menggunakan kaidah fikih dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada penetapan Pengadilan Agama Sijunjung No. 203/Pdt.P/203/PA.SJJ dengan indikator pacaran selama satu tahun dan hubungan yang sudah erat dan dekat antara kedua calon mempelai. Tujuan penelitian skripsi ini adalah: Pertama, untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam dispensasi kawin berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Sijunjung No. 203/Pdt.P/2023/PA.SJJ?. Kedua, untuk mengetahui analisis yuridis terhadap penetapan Pengadilan Agama No. 203/Pdt.P/2023/PA.SJJ?. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu difokuskan mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, seorang hakim meyakini bahwa Undang-Undang menghindari adanya pernikahan dini, namun faktanya keadaan yang terjadi dalam masyarakat kadangkala seperti karena, tidak sekolah, atau sekolah hanya tamat SD/SMP. Keadaan yang seperti ini yang menyemarakkan pernikahan dini. Dilemanya Undang-Undang tidak membolehkan pernikahan dini, namun setelah itu muncul adanya dispensasi kawin, jika anak yang dimintakan dispensasi kawin tidak dinikahkan maka akan muncul masalah baru. Dispensasi kawin ini dikabulkan diantaranya karena calon suami anak pemohon sudah bekerja atau adanya kesanggupan pihak keluarga terutama keluarga laki-laki untuk menjamin ekonomi mereka. Jika hakim menolak dispensasi kawin maka terjadi hubungan seksual di luar nikah. Kedua, penetapan ini selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam menjaga agama dan kehormatan, tetapi kurang sepenuhnya sejalan dengan hukum positif yang mengutamakan perlindungan anak dari risiko perkawinan usia dini. Dari sini penulis menyimpulkan bahwa putusan hakim dengan mengabulkan permohonan dispensasi kawin ini sudah sesuai dalam ketentuan hukum Islam. Dalam hal mengenai penggunaan kaidah fikih seperti kaidah Dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil masalih sudah tepat dan patut digunakan walaupun pernikahan dini menimbulkan resiko yang lain.

Actions (login required)

View Item