Gugatan Kepemilikan Sertifikat Tanah Terhadap Badan Pertanahan Nasional Kota Padang Dalam Putusan PTUN Nomor 11/G/2022/PTUN.PDG Perspektif Siyasah Qadhaiyyah

Sukmi, Muliana (2025) Gugatan Kepemilikan Sertifikat Tanah Terhadap Badan Pertanahan Nasional Kota Padang Dalam Putusan PTUN Nomor 11/G/2022/PTUN.PDG Perspektif Siyasah Qadhaiyyah. Skripsi thesis, UIN IMAM BONJOL PADANG.

	Text (Cover - Dll) Muliana Sukmi 2113030017 Cover-Daftar Isi.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I SKRIPSI MULIANA SUKMI 2113030017.pdf - Published Version Download (440kB)
	Text (BAB III) BAB III MULIANA SUKMI 2113030017.pdf - Published Version Download (326kB)
	Text (BAB V) BAB V- DAPUS MULIANA SUKMI 2113030017.pdf - Published Version Download (289kB)
	Text (Fulltext) Muliana Sukmi 2113030017 Full Text Skripsi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Padang sebagai pemegang kekuasaan di bidang pertanahan, yang mengeluarkan sertifikat hak milik atas tanah dengan nama orang lain di atas tanah pemilik asli, atas tindakan yang dilakukan BPN tersebut mengakibatkan pemilik asli mengalami kerugian, sehingga pemilik tanah tersebut menggugat kasus ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Dari masalah tersebut muncul pertanyaan penelitian yaitu, 1) Bagaimana kronologi kasus dalam putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.PDG? 2) bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menilai kelalaian BPN dalam penerbitan sertifikat hak milik tanah dalam putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.PDG? 3) bagaimana penyelesaian sengketa sertifikat hak milik dalam putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.PDG perspektif siyasah qadha’iyyah?. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut dilakukan penelitian dengan metode penelitian hukum normatif. Bahan yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dan siyasah qadha’iyyah dari berbagai sumber. Setelah semua bahan terkumpul peneliti kemudian melakukan pengelompokan berdasarkan topik permasalahan yang telah diklasifikasikan untuk dikaji secara komprehensif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Pertama, sengketa hak kepemilikan hak atas tanah ini terjadi karena tergugat dalam mengeluarkan sertifikat hak milik atas tanah tidak melakukan penyelidikan terhadap riwayat bidang tanah yang menjadi objek sengketa penguasaan fisik tanah sebelum tanah itu diukur sehingga pihak yang berkepentingan tidak mengetahui bahwa tanah yang dikuasainya telah dilakukan penerbitan sertifikat. Kedua, bahwa tergugat dalam mengeluarkan objek yang menjadi sengketa tersebut terbukti melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sertifikat sebagai akta otentik yang diterbitkan tersebut mengandung cacat hukum sehingga hakim dapat membatalkan dan diwajibkan mencabut objek sengketa tersebut. Ketiga, kasus sengketa ini telah sesuai dengan peradilan Islam (siyasah qadha’iyyah) karena telah sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan Islam.

Actions (login required)

View Item