PENYELESAIANSENGKETAPUSAKOTINGGIDALAM MASYRAKAT ADAT MINANGKABAU

Yossi Danti, Yossi (2024) PENYELESAIANSENGKETAPUSAKOTINGGIDALAM MASYRAKAT ADAT MINANGKABAU. Doctoral thesis, Pascasarjana.

	Text (COVER , DAFTAR ISI) PENYELESAIAN SENGKETA PUSAKO TINGGI DALAM MASYARAKAT ADAT..pdf - Published Version Download (3MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (614kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (3MB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (FUL TEXT) FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (12MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis, mendeskripsikan, dan memaparkan masalah yang selalu menjadi polemik besar dalam kehidupan masyarakat adat tentang Sengketa Pusako Tinggi. Sering sekali terjadi konflik horizontal di tengah masyarakat yang berujung pada perpecahan sesama satu suku yang bukan sekaum, bahkan sekaum dalam suku yang sama pun terkadang terjadi pertikaian tentang kepemilikan Harta Pusako Tinggi di Minangkabau. Padahal Pusako Tinggi atau tanah ulayat yang disengketakan merupakan harta waris secara turun temurun yang didapat dari para leluhur atau nenek moyang pada suku atau kaum tertentu dalam kultur budaya adat Minangkabau. Penelitian ini mengunakan metode secara yuridis empiris, adanya sumber data melalui wawancara dengan responden. Observasi dan dukomentasi untuk mengumpulkan data dan hasil , serta dengan adanya teori Kewenangan Niniak Mamak sesuai dengan Adat Salingka Nagari yang sangat mengikat. Tiap nagari memiliki aturan adat yang berbeda, bahkan pola penyelesaiannya pun berbeda, serta nilai- nilai filosofis tiap nagari dalam masyarakat adat Minangkabau juga menunjukkan perbedaan dengan tujuan yang sama: bagaimana menyelesaikan sengketa pusako tinggi yang tak lepas dari kelarasan yang telah ada sejak zaman Pagaruyung yang dibawa oleh Datuk Ketemanggungan dan Datuk Perpatiah Nan Sabatang yang disebut Lareh Koto Piliang dan Lareh Bodi Chaniago. Dalam hukum pertanahan, hak ulayat merupakan harta benda yang dikelola secara bersama. Menurut para ahli fiqih, dalam konteks sosial umat Islam, harta pusaka tinggi adalah hak komunal yang merupakan harta benda yang dikelola secara bersama. Kepincangan inilah yang menjadi sengketa karena ketidak pahaman dalam pengelolaan bersama. Sistem penyelesaian sengketa pusako tinggi dalam masyarakat adat Minangkabau mempunyai cara yang berbeda sesuai dengan Adat Salingka Nagari.. Sistem ini tidak bisa dipisahkan dari sejarah adat Minangkabau dalam peradaban adatnya. Namun, solusi yang lebih akurat agar tidak terjadi lagi pertikaian tentang pusako tinggi ini perlu adanya suatu peradilan adat yang konsideran dengan aturan yang berlaku di pemerintahan atau dengan aturan hukum positif, di mana peradilan adat Minangkabau diakui keberadaannya. Kata Kunci: metode penelitian,Hukum, Kewenangan, Sengketa Pusako Tinggi, Nilai Filosofis, pengakuan peradilan Adat

Actions (login required)

View Item