Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Pelayanan Publik: Studi terhadap Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik Kota Padang, Payakumbuh dan Bukittinggi

Munanda, Abrar (2024) Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Pelayanan Publik: Studi terhadap Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik Kota Padang, Payakumbuh dan Bukittinggi. Doctoral thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover) 1_Cover-daftar isi.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) 2_BAB 1.pdf - Published Version Download (299kB)
	Text (BAB III) 4_BAB 3.pdf - Published Version Download (343kB)
	Text (BAB V) 6_BAB 5 dan DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (488kB)
	Text (Full Text) TEXT FULL DISERTASI_ABRAR MUNANDA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Pelaksanaan Mal Pelayanan Publik masih menghadapi berbagai tantangan dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Kualitas layanan yang belum maksimal, ketidakpastian waktu dan biaya, serta kurangnya integrasi antar dinas menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih efektif dalam pengelolaan pelayanan publik. Di sisi lain, dalam konteks negara dengan mayoritas penduduk Muslim, prinsip-prinsip hukum Islam dapat memberikan panduan etis dan operasional dalam pelaksanaan layanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum Islam dalam pelayanan publik serta menganalisis masalah, solusi dan strategi untuk pelaksanaan Mal Pelayanan Publik. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan pengisian kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif dan Analytic Network Process (ANP). Penelitian ini menemukan bahwa penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Padang, Payakumbuh, dan Bukittinggi memiliki karakteristik yang berbeda, dengan keunikan masing-masing kota dalam hal lokasi, sistem administrasi, model pelayanan, dan fasilitas yang digunakan. Beberapa permasalahan utama yang diidentifikasi mencakup kualitas pelayanan, dukungan pemerintah, sumber daya manusia (SDM), dan kecukupan infrastruktur. Tantangan dalam kualitas pelayanan meliputi pengumpulan data kepuasan masyarakat dan tindak lanjut terhadap pengaduan, sementara masalah dukungan pemerintah berkaitan dengan anggaran dan evaluasi pelaksanaan MPP. Di aspek SDM, kurangnya pelatihan terintegrasi dan ketidaksesuaian pelayanan dengan SOP menjadi kendala. Keterbatasan jenis layanan serta partisipasi lembaga lain dalam mendukung variasi layanan turutmenghambat optimalisasi pelayanan. Solusi yang diusulkan meliputi peningkatan dukungan pemerintah melalui penganggaran yang lebih baik, tindak lanjut evaluasi, serta sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat. Di bidang SDM, disarankan pelaksanaan pelatihan terintegrasi bagiseluruh petugas, evaluasi, dan revisi SOP. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, diperlukan respon cepat terhadap pengaduan dan perbaikan sarana komunikasi. Di sisi infrastruktur, peningkatan sarana dan prasarana serta keterlibatan lembaga swasta untuk memperluas jenis pelayanan juga menjadi bagian dari solusi. Penelitian ini juga merekomendasikan strategi pengembangan yang mencakup evaluasi berkala oleh pihak ketiga, penguatan infrastruktur dan kelembagaan, serta peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan. Meskipun demikian, ketiga MPP telah berupaya mengimplementasikan prinsip-prinsip pelayanan yang sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam, seperti tidak menyulitkan masyarakat, mengurangi beban, serta mewujudkan keadilan yang merata.

Actions (login required)

View Item