Sengketa Atas Kepemilikan Tanah dalam Putusan PTUN No. 47/G/2022/PTUN.PDG Perspektif Wilayat Al-Mazalim

Azis, M Angga Al (2025) Sengketa Atas Kepemilikan Tanah dalam Putusan PTUN No. 47/G/2022/PTUN.PDG Perspektif Wilayat Al-Mazalim. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (COVER - DAFTAR ISI) COVER - DAFTAR ISI.pdf Download (450kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (255kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Download (236kB)
	Text (BAB V - DAFTAR PUSTAKA) BAB V dan DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (170kB)
	Text (SKRIPSI FULL TEKS) FULL TEKS.pdf Restricted to Repository staff only Download (883kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami permasalahan hukum yang muncul dalam sengketa kepemilikan tanah di Indonesia, khususnya dalam konteks keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang. Penelitian ini mengkaji latar belakang sengketa yang melibatkan penggugat, Harmani, yang mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah, namun ditolak oleh Kantor Pertanahan Kota Solok dengan alasan tanah tersebut merupakan aset pemerintah. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini apa saja kewewenangan Wilayat Al-Mazalim dalam penerbitan sertifikat tanah dalam Putusan Perkara Nomor 47/G/2022/PTUN.PDG? Pertannyaan dari penelitian ialah pertama Bagaimana Uraian Kasus Sengketa Atas Tanah dalam Putusan PTUN NO47/G/2022/PTUN PDG, kedua Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Putusan NO 47/G/2022/PTUN.PDG, Bagaimanakah Pandangan wilayat al mazalim terhadap putusan Hakim No.47/G/2022/PTUN.PDG, Metode yang peneliti gunakan adalah legal research yang mana penelitian ini memempatkan hukum sebagai suatu objek penelitian. Hasil penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam pasal 77 undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara Upaya untuk melindungi hak-hak individu dan memberikan kepastian hukum, meskipun terdapat tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip keadilan dan administrasi pemerintahan yang baik. Sengketa yang diajukan ke PTUN tidak termasuk kedalam wewenang PTUN harus terlebih dahulu di daftarkan pada pengadilan negeri baru ke PTUN, pandangan wilayat al mazalim dalam memutuskan perkara tersebut telah sesuai dengan prinsip keadilan Penelitian ini juga menyoroti pentingnya lembaga Wilayat Al-Mazalim dalam mengawasi tindakan penguasa dan memastikan perlindungan hak-hak Masyarakat.

Actions (login required)

View Item