Strategi Pemerintah Kota Payakumbuh Dalam Penanggulangan Pelaku Homoseksual Perspektif Siyasah Syar’iyah

Taufik, Muhammad (2025) Strategi Pemerintah Kota Payakumbuh Dalam Penanggulangan Pelaku Homoseksual Perspektif Siyasah Syar’iyah. Skripsi thesis, Universitas Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover - Dll) Muhammad Taufik NIM 2013030052_cover-daftar isi.pdf - Published Version Download (702kB)
	Text (BAB I) Muhammad Taufik_2013030052_BAB I.pdf Download (736kB)
	Text (BAB III) Muhammad Taufik_2013030052_BAB III.pdf Download (748kB)
	Text (BAB V-DAFTAR PUSTAKA) Muhammad Taufik_2013030052_BAB V-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (757kB)
	Text (Full Text) Muhammad Taufik NIM 2013030052_FULLTEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena homoseksual di Kota Payakumbuh dan semakin lama semakin meningkat. Adapun pertanyaan penelitian dari skripsi ini adalah: 1)Bagaimana fenomena homoseksual di Kota Payakumbuh? 2) Apa strategi pemerintah Kota Payakumbuh dalam menanggulangi terjadinya homoseksual perspektif siyasah syar’iyah. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini pertama fenomena homoseksual di Payakumbuh mulai tampak pada tahun 2020 dengan 38 orang dan terus meningkat pada tahun 2021 sebanyak 55 orang dan tahun 2022 menjadi 185 orang. Terdapat 6 (enam) faktor penyebab terjadinya LGBT yaitu faktor pendidikan dan pekerjaan, psikologis, psikonalitik, biologis, moral dan akhlak dan pengetahuan agama yang lemah. Kedua upaya Pemerintah Kota Payakumbuh dalam penanggualangan pelaku homoseksual yaitu melaui pembentukan KPA (Komisi Penanggulangan AIDS), dikeluarkannya PERDA No. 12 Tahun 2016 tentang Penyakit Masyarakat, kegiatan sosialisasi edukasi mengenai bahaya penyakit homoseksual. Adapun perspektif siyasah syar’iyyah terhadap upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh adalah bentuk-bentuk tindakan amar ma’ruf agar masyarakat mengetahui bahaya LGBT melalui sosialisasi dan melakukan tindakan pencegahan dengan pembentukan KPA. Selain itu pemerintah juga melakukan tindakan nahi mungkar dengan membentuk Peraturan Daerah untuk penindakan terhadap pelaku-pelaku LGBT.

Actions (login required)

View Item