Penetapan Mut'ah dan Hadhanah dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Pdg)

Jayanti, Triana Citra (2025) Penetapan Mut'ah dan Hadhanah dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Pdg). Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (COVER - DAFTAR ISI) Triana Citra Jayanti NIM 2013010030 Cover-daftar isi.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (Bab I) Skripsi bab 1.pdf - Published Version Download (299kB)
	Text (Bab III) Skripsi bab 3.pdf - Published Version Download (474kB)
	Text (BAB V) Bab V-Dapus.pdf - Published Version Download (347kB)
	Text (Fulltext) Triana Citra Jayanti NIM 2013010030 fulltext.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Skripsi ini dilatarbelakangi adanya perbedaan pada putusan Pengadilan Agama Padang dengan Pengadilan Tinggi Agama Padang tentang biaya penghidupan (mut’ah) dan penetapan hadhanah pada perkara cerai gugat. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian: pertama, apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam menetapkan mut’ah dan hadhanah pada perkara cerai gugat putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Pdg. Kedua, bagaimana analisis terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Pdg dalam penetapan mut’ah dan hadhanah pada cerai gugat. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode hukum normatif. Untuk memperoleh data yang relevan penulis menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Bahan hukum primer yang digunakan berasal dari putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Pdg. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal dan penelitian yang berkaitan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kajian isi (content analysis). Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: pertama, Pengadilan Tinggi Agama Padang mengabulkan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Padang dalam memutuskan perkara cerai gugat yang mana menimbulkan ketidakpuasan tergugat/pembanding mengenai perceraian dan hak asuh anak (hadhanah), dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa Rumah Tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan hak asuh anak (hadhanah) diberikan kepada ibu sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) KHI. Kedua, Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa mengenai perceraian dan hadhanah putusan Pengadilan Agama telah tepat, namun terhadap putusan biaya penghidupan (mut’ah) Pengadilan Tinggi Agama Padang berbeda pendapat dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim Tingkat Banding adalah Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 149 KHI dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

Actions (login required)

View Item