Pertimbangan Hukum Tentang Wali Dalam Kasus Kumulasi Itsbat Nikah Dan Cerai Gugat (Analisis Putusan Pengadilan Agama Solok Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Slk)

Ilham, Rifki Wahyu (2025) Pertimbangan Hukum Tentang Wali Dalam Kasus Kumulasi Itsbat Nikah Dan Cerai Gugat (Analisis Putusan Pengadilan Agama Solok Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Slk). Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Sampul -Daftar isi) SAMPUL-1.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (BAB I) BAB 1.pdf - Published Version Download (346kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (402kB)
	Text (BAB V- Daftar Pustaka) BAB V- DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (250kB)
	Text (SKRIPSI FULL) SKRIPSI FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini didasarkan pada putusan Pengadilan Agama nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Slk, yang mana dalam perkara ini terdapat kumulasi antara itsbat nikah dengan cerai gugat yang dikabulkan oleh hakim, diketahui sebelumnya pernikahan ini adalah pernikahan di bawah tangan dan yang menjadi wali nikah bukanlah wali nasab dari mempelai perempuan melainkan seorang ustaz yang bertindak sebagai wali nikah padahal wali nasab masih ada namun tidak mengetahui terjadinya pernikahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Slk dan bagaimana analisis yuridis pada putusan Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Slk tersebut. jenis penelitian adalah penelitian kualitatif yang menganalisis data sehingga sesuai dengan fakta dilapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian hukum kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini yaitu perkara 125/Pdt.G/2022/PA.Slk adalah perkara kumulasi mengenai itsbat nikah dan cerai gugat. Hakim mengabulkan permohonan itsbat nikah dan cerai gugat dengan beberapa pertimbangan hukum yang terdapat dalam hirarki perundang-undangan dan yang tidak terdapat dalam hirarki perundang-undang, yaitu pada UU no 7 tahun 1989, ketentuan pasal 149 ayat (1)R.Bg, UU no 1 tahun 1974, instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991, peraturan MA nomor 3 tahun 2017, UU nomor 48 tahun 2009. Kemudian dalam mempertimbangkannya hakim juga menggunakan kaedah fiqh sebagai bentuk dari pertimbangan sosiologis terhadapat perkara itsbat nikah dan cerai gugat yang diajukan para pihak yaitu untuk mendahulukan prinsip mengutamakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Perkara itsbat nikah dan cerai gugat pada putusan nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Slk, dalam putusan ini majelis hakim telah mengabulkan permohonan itsbat nikah yang pada dasarnya terdapat cacat dalam perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat sebuah perkawinan, sekaligus hakim mengabulkan permohonan penggugat untuk bercerai.

Actions (login required)

View Item