Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) di Bawah Umur Yang Jatuh Kepada Ayah Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2023/PA.Lpk)

Ihsan, Ahmad Roisul (2025) Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) di Bawah Umur Yang Jatuh Kepada Ayah Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2023/PA.Lpk). Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover-Daftar Isi) Ahmad Roisul Ihsan. NIM 2013010002. COVER-DAFTAR ISI.pdf - Published Version Download (3MB)
	Text (BAB I) Ahmad Roisul Ihsan. NIM 2013010002. BAB I.pdf - Published Version Download (7MB)
	Text (BAB III) Ahmad Roisul Ihsan. NIM 2013010002. BAB III.pdf - Published Version Download (730kB)
	Text (BAB V-Daftar Pustaka) Ahmad Roisul Ihsan. NIM 2013010002. BAB V- DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (690kB)
	Text Ahmad Roisul Ihsan. NIM 2013010002. FullText Skripsi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Latar belakang penulisan ini terjadinya hak asuh anak (Hadhanah) yang belum mumayyiz jatuh kepada ayah akibat perceraian. Berdasarkan latar belakang tersebut pertanyaan penelitian ada dua. Pertama, bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengabulkan putusan hak asuh anak di bawah umur yang jatuh kepada ayah akibat perceraian. Kedua, bagaimana analisis yuridis hak asuh anak (Hadhanah) di bawah umur yang jatuh kepada ayah akibat perceraian studi putusan No. 1039/Pdt.G/2023/PA.Lpk Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Sumber data putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1039/Pdt.G/2023/PA.Lpk. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini difokuskan dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Analisis dalam penelitian ini analisis deskriptif kualitatif, dilakukan dengan proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian, Hasil dari penelitian ini yaitu: Pertama, pertimbangan hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1039/Pdt.G/2023/PA.Lpk Hakim tidak selalu berpatokan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 105 dan pasal 156 huruf (a). Hakim menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 yang menjelaskan bahwa pertimbangan utama kemaslahatan dan kepentingan anak. Kedua, Majelis Hakim berpendapat ayah lebih berkompeten dan lebih layak untuk mengasus anak-anak tersebut. Majelis Hakim memandang ayah lebih menyayangi dan lebih menginginkan anak tersebut untuk diasuh dan ayah tersebut memiliki sifat baik dan dapat memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Majelis hakim yang padaa pokoknya memikirkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak The best interest of the child adalah standar utama dalam menentukan hak asuh anak (Hadhanah). Hal ini sejalan dengan pasal 4 undang-undang perlindungan anak No. 23 Tahun 2002, menegaskan bahwa setiap anak berhak hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan yag aman dan mendukung.

Actions (login required)

View Item