Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Nagari Padang Luar Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Ditinjau Menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Prinsip-Prinsip Siyasah

Aysah, Siti (2025) Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Nagari Padang Luar Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Ditinjau Menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Prinsip-Prinsip Siyasah. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover-Daftar Isi) Siti Aysah.NIM 2113030028.Cover sampai daftar isi.pdf - Published Version Download (9MB)
	Text (Bab l) Siti Aysah.NIM 2113030028.BAB I.pdf - Published Version Download (461kB)
	Text (Bab lll) Siti Aysah.NIM 2113030028.BAB III.pdf - Published Version Download (381kB)
	Text (Bab V) Siti Aysah.NIM 2113030028.BAB V.pdf - Published Version Download (305kB)
	Text (Fulltext) Siti Aysah.NIM 2113030028. Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (11MB)

Abstract

Penulis melakukan penelitian ini dengan latar belakang untuk mengkaji dan meningkatkan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang bertujuan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat di Nagari Padang Luar Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Nagari Padang Luar Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar ditinjau menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Prinsip-Prinsip Siyasah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Nagari Padang Luar Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode analisis melalui pendekatan yuridis empiris. Sumber data diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa: 1) Badan Permusyawaratan Desa di Nagari Padang Luar Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar telah berupaya menjalankan fungsinya, dengan dukungan yang lebih baik, aspirasi masyarakat diharapkan dapat lebih banyak terlaksana dan diselesaikan dengan tuntas. 2) Hingga saat ini, Badan Permusyawaratan Desa terus berusaha menyusun, merumuskan, dan menetapkan peraturan desa untuk mendukung fungsinya. Walaupun fungsi legislasinya sedang dalam proses, pengayoman terhadap adat istiadat telah berjalan dengan baik. 3) Badan Permusyawaratan Desa terus meningkatkan pengawasan terhadap kinerja wali nagari untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang dan agar kinerja pemerintahan lebih optimal. 4) Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Nagari Padang Luar Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar terus ditingkatkan agar sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Prinsip-Prinsip Siyasah.

Actions (login required)

View Item