Pertimbangan Hukum Terhadap Izin Poligami Perspektif Perlindungan Perempuan (Studi Finansial Capability)

Fadhila, Nurul (2025) Pertimbangan Hukum Terhadap Izin Poligami Perspektif Perlindungan Perempuan (Studi Finansial Capability). Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (COVER-DAFTAR ISI) NURUL FADHILA. NIM 2113010195. COVER-DAFTAR ISI.pdf - Published Version Download (441kB)
	Text (BAB V) NURUL FADHILA. NIM 2113010195. BAB V.pdf - Published Version Download (257kB)
	Text (BAB III) NURUL FADHILA NIM 2113010195. BAB III.pdf - Published Version Download (323kB)
	Text (BAB I) NURUL FADHILA. NIM 2113010195. BAB I.pdf - Published Version Download (468kB)
	Text (Fulltext) NURUL FADHILA. NIM 2113010195. Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh inkonsistensi putusan perkara izin poligami dalam mempertimbangkan faktor finansial. Putusan kontradiktif dengan kondisi finansial pemohon yang serupa menimbulkan pertanyaan atas konsistensi penerapan Pasal 4 ayat (1) huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang jaminan kebutuhan hidup seluruh istri dan anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan data primer Putusan PA Padang Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Pdg, Nomor 1512/Pdt .G/2021/PA.Pdg, dan Perkara Nomor 1258/Pdt.G/2023/PA.Pdg). Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menghasilkan Kesimpulan yaitu: Pertama, Pertimbangan hukum hakim mengabulkan izin poligami (Putusan PA Padang Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Pdg dan Nomor 1512/Pdt.G/2021/PA.Pdg) didasarkan pada kemampuan finansial suami (Pasal 5 ayat (1) UU No. 1/1974, Pasal 41 huruf (b-d) PP No. 9/1975, dan Pasal 58 ayat (1) KHI), dengan penilaian kuantitatif seperti slip gaji dan bukti usaha. Selain kuantitatif, pertimbangan juga didasarkan pada bukti-bukti kuat di persidangan. Kedua, Pertimbangan hukum hakim menolak izin poligami (Perkara Nomor 1258/Pdt.G/2023/PA.Pdg) karena Ketidakmampuan pemohon membuktikan dalilnya di persidangan, meskipun persyaratan lain telah terpenuhi. Bukti yang kuat di persidangan menjadi pertimbangan utama hakim dalam mengambil keputusan. Ketiga, Perlindungan perempuan dalam putusan yang mengabulkan izin poligami belum sepenuhnya terjamin karena kriteria finansial lebih mengutamakan formalitas dari pada keadilan substantif.

Actions (login required)

View Item