Analisis Sengketa Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Ganti Rugi (Ta’widh): (Studi Putusan Hakim No 53/Pdt.G/2024/PA.Btl)

Gustiana, Wira (2025) Analisis Sengketa Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Ganti Rugi (Ta’widh): (Studi Putusan Hakim No 53/Pdt.G/2024/PA.Btl). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover-Daftar Isi) Cover-Daftar Isi.pdf - Published Version Download (796kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (285kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (205kB)
	Text (BAB V-Daftar Pustaka) BAB V-Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (560kB)
	Text (Full Text) Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penulisan Skripsi ini dilatarbelakangi oleh perkara sengketa ekonomi syariah antara KSSPS BMT Projo Artha Sejahtera dengan Nasabahnya di Pengadilan Agama Bantul terhadap penetapan ganti rugi (ta’widh) yang mana putusan hakim dalam penetapan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapupun yang menjadi pertanyaan penelitian adalah: 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Btl?; 2) Bagaimana penerapan ketentuan hukum ganti rugi atau ta’widh dalam memutuskan perkara Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Btl? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah bahan dokumen dan pustaka dengan cara normatif yakni menafsirkan buku-buku hukum, serta dokumen yang terdapat di dalam perundang-undangan (statuta approach). Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif-normatif dengan pembahasan deduktif mengenai Analisis Sengketa Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Ganti Rugi (Ta’widh) Tinjauan putusan hakim No. 53/Pdt.G/2024/PA.Blt. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: 1) Dalam hal ini hakim mengabulkan sesuai dengan gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dengan penetapannya menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dirasa selaras dengan permasalahan atau duduk perkaranya. 2) Dalam hal ini ketentuan ta’widh di fikih tidak diterapkan dikarenakan perjanjian yang dibuat. Dalam hukum positif yaitu hukum perdata ketentuan ganti rugi atau ta’widh sudah diterapkan, namun dalam hukum positif lain seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI tidak diterapkan. Hal ini disebabkan karena didalam kontrak perjanjian di awal akad sudah menetapkan biaya yang diperkirakan akan terjadi, sehingga itu menyalahi aturan dan tidak sesuai dengan ketentuan sebenarnya dari ganti rugi (ta’widh) itu sendiri. Dalam hal ini sebenarnya yang boleh diminta ganti kerugian hanya sebatas pada biaya yang benar-benar nyata dan riil terjadi. Kata kunci: Putusan, Fikih, Ganti Rugi dan Ta’widh

Actions (login required)

View Item