Hukum Anak Menjadi Wali Nikah Bagi Ibunya Prespektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

Aysi, Rihadatul (2025) Hukum Anak Menjadi Wali Nikah Bagi Ibunya Prespektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (cover dll) Rihadatul Aysi-2113020015-Skripsi (1)-1-11.pdf - Published Version Download (573kB)
	Text (Bab 1) BAB I.pdf - Published Version Download (847kB)
	Text (Bab 3) BAB III.pdf - Published Version Download (701kB)
	Text (Bab V-dapus) bab V dan daftar pustaka.pdf - Published Version Download (482kB)
	Text (Fulltext) Rihadatul Aysi-2113020015-Skripsi (1).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dalil dan metode istinbath yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i mengenai hukum anak menjadi wali nikah bagi ibunya. Untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i mengenai hukum anak menjadi wali nikah bagi ibunya. Untuk menentukan pendapat mana yang terkuat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i mengenai anak menjadi wali nikah bagi ibunya. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa anak laki-laki dapat menjadi wali nikah bagi ibunya dengan menggunakan dalil dari Al-Qur'an (Q.S. An-Nisa: 11) dan hadist Ummu Salamah. Metode istinbath yang digunakan adalah analisis terhadap teks-teks syariat dan prinsip kewarisan. Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa anak laki-laki tidak dapat menjadi wali nikah bagi ibunya, dengan dalil dari Al-Qur'an (Q.S. Al-Baqarah: 233) dan qiyas terhadap anak susuan. Metode istinbath yang digunakan lebih menekankan pada hubungan nasab dan keabsahan wali. Perbedaan dalam memahami dalil, di mana Mazhab Hanafi memahami hadist Ummu Salamah sebagai kebolehan bagi anak laki-laki untuk menjadi wali, sedangkan Mazhab Syafi’i tidak. Pendapat yang lebih kuat dalam konteks ini adalah pendapat Mazhab Syafi’i, yang menegaskan bahwa anak laki-laki tidak dapat menjadi wali nikah bagi ibunya. Pendapat ini didasarkan pada prinsip bahwa wali nikah harus memiliki hubungan nasab yang jelas, dan anak laki-laki tidak memiliki hubungan nasab dengan ibunya dalam konteks perwalian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperjelas posisi hukum anak sebagai wali nikah bagi ibunya serta memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang perbedaan pandangan di antara mazhab dalam konteks hukum Islam.

Actions (login required)

View Item