Monopoli Jangkos oleh Toke Sawit Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Sosa Sumatera Utara)

Hasibuan, Wahyudin (2025) Monopoli Jangkos oleh Toke Sawit Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Sosa Sumatera Utara). Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (cover dll) MONOPOLI JANGKOS OLEH TOKE SAWIT PERSPEKTIF2.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab 1) BAB I wahyudin 2113040104.pdf - Published Version Download (663kB)
	Text (Bab III) BAB llI wahyudin 2113040104.pdf - Published Version Download (614kB)
	Text (BAB V) BAB V- DAPUS 2113040104.pdf - Published Version Download (420kB)
	Text (fulltext) wahyudin_hasibuan NIM _2113040104..pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Latar belakang Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis monopoli terjadi karena penguasaan distribusi oleh toke melalui sistem kartu voucher, yang memungkinkan pembelian jangkos dari pabrik dengan harga murah dan penjualan kembali kepada petani dengan harga tinggi. Kondisi ini menimbulkan ketidak adilan ekonomi, karena petani bergantung pada jangkos sebagai pupuk organik yang lebih terjangkau dibanding pupuk kimia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris, dengan pengumpulan data melalui observasi lapangan dan wawancara langsung dengan pelaku usaha dan masyarakat setempat. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur terkait hukum ekonomi syariah, tas’ir (penetapan harga), dan regulasi hukum di Indonesia mengenai monopoli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, praktik monopoli tersebut bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah, yang menekankan keadilan, maslahat, dan larangan terhadap penimbunan atau penguasaan pasar yang merugikan masyarakat. Kedua Penguasaan pasar dilakukan dengan cara membatasi akses pembelian jangkos langsung dari pabrik hanya kepada toke tertentu. Dengan sistem ini, toke sawit memiliki kendali penuh terhadap distribusi jangkos, sehingga mereka dapat menaikkan harga jual sesuka hati tanpa adanya regulasi yang membatasi. Para petani yang membutuhkan jangkos sebagai pupuk organik tidak memiliki pilihan lain selain membeli dengan harga yang ditentukan oleh toke, sehingga menciptakan ketergantungan ekonomi yang tidak sehat. Ketiga perspektif hukum syariah, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengintervensi pasar melalui kebijakan tas’ir untuk menciptakan stabilitas harga dan keadilan bagi masyarakat. Kesimpulannya bahwa praktik monopoli jangkos oleh toke sawit di Desa Mananti Kecamatan Sosa tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur harga guna memastikan keseimbangan pasar dan melindungi hak petani. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum ekonomi syariah serta menjadi rekomendasi bagi kebijakan yang lebih adil dalam sektor pertanian.

Actions (login required)

View Item