Aksesibilitas Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum 2024 di Kota Padang Perspektif Fiqh Siyasah

Purnama, Laura (2025) Aksesibilitas Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum 2024 di Kota Padang Perspektif Fiqh Siyasah. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover) Laura Purnama 2113030025 cover.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab I) Laura Purnama NIM 2113030025 BAB I .pdf - Published Version Download (437kB)
	Text (Bab III) Laura Purnama NIM 2113030025 BAB III .pdf - Published Version Download (223kB)
	Text (Bab V) Laura Purnama NIM 2113030025 BAB V.pdf - Published Version Download (270kB)
	Text (FullText) fulltext Skripsi Laura Purnama.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya UU No. 8 Tahun 2016 kewajiban pemerintah memberikan kemudahan penyandang disabilitas dalam pemilu. Pemilih penyandang disabilitas di Kota Padang 2024 jumlah 2.757 berdasarkan data KPU Kota Padang, pemerintah harus memberikan aksesibilitas dalam pemilu agar hak politik memilih penyandang disabilitas tidak mengalami diskriminasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi aksesibilitas hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum 2024 di Kota Padang serta untuk menganalisis tinjauan fiqh siyasah terkait hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum 2024 di Kota Padang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data mengunakan wawancara, dokumentasi dan triangulasi dan teknik pengambilan sampel snowball sampling. Metode analisis data yang Penulis gunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian adalah aksesibilitas hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum 2024 di Kota Padang sudah ada kemajuan namun belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala seperti kesulitan akses fisik yang dialami oleh penyandang disabilitas termasuk lokasi tempat pemungutan suara (TPS) yang bergelombang, jauh dari rumah dan tidak adanya kursi di bilik suara. Selain itu, fasilitas khusus seperti template braille, sarana dan prasarana untuk tuna wicara dan tuna rungu masih minim serta difabel intelektual dan difabel mental yang tidak diperbolehkan orangtua/kerabat keluar rumah. Faktor lainnya adalah adanya stigma negatif terhadap penyandang disabilitas, kurangnya perhatian dari penyelenggara pemilu, antrian di TPS, dan kurang optimalnya pendataan khusus bagi penyandang disabilitas. Tinjauan fiqh siyasah terhadap aksesibiitas hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum 2024 di Kota Padang menujukan penerapan prinsip-prinsip siyasah seperti prinsip persamaan, keadilan serta amanah diperlukan perbaikan dalam pelaksanaannya.

Actions (login required)

View Item