Prinsip-Prinsip Imamah Dalam Putusan PTUN Padang No. 30/G/2021/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Wali Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman

Febrianti, Dita (2023) Prinsip-Prinsip Imamah Dalam Putusan PTUN Padang No. 30/G/2021/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Wali Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Skripsi thesis, UIN IMAM BONJOL PADANG.

	Text (BAB I) DITA FEBRIANTI 1913030021 (BAB I).pdf - Published Version Download (679kB)
	Text (BAB III) DITA FEBRIANTI 1913030021 (BAB III).pdf - Published Version Download (474kB)
	Text (BAB V & DAFTAR ISI) DITA FEBRIANTI 1913030021 (BAB V).pdf - Published Version Download (478kB)
	Text (Skripsi Fulltext) Skripsi Full Dita Febrianti 1913030021.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)
	Text (COVER) Skripsi Full Dita Febrianti 1913030021_cover.pdf - Published Version Download (3MB)

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh pemberhentian EM oleh Bupati Pasaman. EM tidak menerima putusan Bupati Pasaman, akhirnya mengajukan gugatan ke PTUN Padang dengan tuntutan agar putusan pejabat Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal dan menuntut kerugian, ternyata gugatan EM ditolak oleh PTUN Padang. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah : 1). Bagaimana Pertimbangan hakim dalam menolak gugatan pemberhentian Wali Nagari Jambak dalam Putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No: 30/G/2021/PTUN.PDG, 2). Bagaimana Penerapan Konsep Imamah dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No: 30/G/2021/PTUN.PDG tentang Pemberhentian Wali Nagari Jambak. Penelitian yang dilakukan adalah normative law research. Data yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu putusan PTUN Padang Nomor 30/G/2021/PTUN.PDG, dan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal, artikel hukum, kamus hukum, Undang-undang dan literasi lainnya. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini adalah bahwa secara substansi dan prosedur mengenai kewenangan penerbitan SK Bupati Pasaman telah sesuai, sehingga majelis hakim dengan pertimbangan hukum menolak seluruh gugatan penggugat dan mengesahkan SK Bupati Pasaman terkait perkara No. 30/G/2021/PTUN.PDG tentang pemberhentian wali nagari Jambak. Dalam Konsep Imamah pemberhentian wali nagari Jambak yang disebabkan oleh adanya video asusila telah sesuai berdasarkan alasan pemberhentian seorang imam menurut al-Mawardi yaitu jika seorang imam mengalami perubahan status moral (akhlak) yang melakukan syahwat dan mendahului hawa nafsu ini merupakan pelanggaran terhadap norma-norma keadilan (’adalah). Karena seorang pemimpin harus bersikap adil yaitu dalam mengamalkan syari’at Allah harus melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan menjauhi larangan yang dapat merusak etika/moral seorang pemimpin.

Actions (login required)

View Item