Penertiban Tuna Sosial Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Padang

Maharani, Sindi (2024) Penertiban Tuna Sosial Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Padang. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover dll) Sindi Maharani_2013030076_Fulltext-Cover-Daftar Isi.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab I) BAB I_Sindi Maharani_2013030076.pdf - Published Version Download (503kB)
	Text (BAB III) BAB III_Sindi Maharani_2013030076.pdf - Published Version Download (961kB)
	Text (BAB V) BAB V_Sindi Maharani_2013030076.pdf - Published Version Download (87kB)
	Text (Fulltext) Sindi Maharani_2013030076_Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Penulisan ini dilatarbelakangi oleh Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Terbentuknya peraturan daerah No 4 Tahun 2007 atas perubahan Perda No 11 Tahun 2005 Kota Padang bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi pengaturan tata ruang dan tata bangunan di Kota Padang guna menciptakan wilayah yang terencana, tertata, dan teratur serta memperhatikan aspek keindahan dan keamanan lingkungan. Peraturan daerah tersebut juga bertujuan untuk mencegah dan mengendalikan perilaku yang merugikan masyarakat, contohnya tuna sosial. Tuna sosial adalah individu yang tidak mampu beradaptasi dengan norma-norma sosial di masyarakat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No 11 Tahun 2005 Tentang Keamanan Dan ketertiban Umum Dalam Pasal 10 Ayat 4 Tentang Tuna Sosial Studi Kasus Kota Padang. Adapun pertanyaan penelitiannya yaitu pertama, bagaimana eksistensi dan regulasi tuna sosial di kota Padang. Kedua, apa kebijakan Satpol PP dalam razia tuna sosial. Ketiga, Apa faktor pendukung dan penghambat penertiban tuna sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris. Hasil penelitian menemukan pertama, eksistensi dan regulasi tuna sosial di Kota Padang semakin menurun ditandai dengan berkurangnya kasus tuna sosial dibandingkan tahun kemarin sehingga menandai pelaksanaan perda kota padang telah berhasil dan regulasi yang dipakai oleh satpol pp dalam penertiban ialah Perda No 4 Tahun 2007 atas perubahan perda No 11 Tahun 2005. Kedua, kebijakan yang dipakai oleh satpol pp yaitu pembinaan dan melaporkan kepada orang tua pelaku. Ketiga, faktor pendukung dan penghambat tuna sosial yaitu transportasi yang kurang dan SDM yang sedikit. Kata Kunci: Penertiban, Perda, Tuna Sosial, Satpol PP

Actions (login required)

View Item