Tradisi Uang Dapua Dalam Perkawinan Di Kota Padang Menurut Hukum Islam

ABRIAN ALKAF, - (2018) Tradisi Uang Dapua Dalam Perkawinan Di Kota Padang Menurut Hukum Islam. Masters thesis, UIN IMAM BONJOL PADANG.

	Text (CEVER, PERSETUJUAN DAN ABSTRAK) COVER, PERSETUJUAN DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (743kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (608kB)
	Text (BAB II) BAB II.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (348kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (699kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (744kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Download (205kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR KEPUSTAKAAN.pdf - Published Version Download (271kB)
	Text (FILE GABUNGAN) FILE GABUNGAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini penting diangkat karena tradisi uang dapua tidak bisa dilepaskan dari adat istiadat dalam perkawinan di Kota Padang. Tradisi ini telah berlangsung lama di tengah-tengah masyarakat kota Padang, akan tetapitradisi ini terkesan memberi kesulitan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk melaksanakan perkawinan.Apabila uang dapua tidak berikan oleh pihak keluarga calon mempelai perempuan kepada pihak keluarga calon mempelai laki, maka dapat berakibat batal atau ditundanyaupacara perkawinan. Berdasarkan kondisi inilah penulis tertarik mengangkat permasalahan ini ke dalam sebuah tesis. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana pelaksanaan tradisi uang dapua dalam adat perkawinan di Kota Padang?, (2) Bagaimana pandangan masyarakat tentang tradisi uang dapua di Kota Padang?, (3) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi uang dapua? Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi uang dapua dalam adat perkawinan di Kota Padang. (2) Untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang tradisi uang dapua di Kota Padang. (3) Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang pelaksanaan tradisi uang dapua. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris. Metode yang digunakan adalah metode sosiologis empiris, sedangkan sumber data primer penulis dapatkan melalui pihakkeluarga yang melaksanakan tradis iuang dapua, tokoh adat dan tokoh agama.Sumber data sekunder meliputi bukubuku, karya ilmiah, artikel dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan teknik wawancara dan observasi ke masyarakat. Setelah itu, data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisa tersebut dilakukan agar data yang dipergunakan betulbetul dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis simpulkan bahwa tradisi uang dapua merupakan salah satu pelaksanaan adat istiadat yang tidak bisa dilepaskan dalam tradisi perkawinan Minangkabau di Kota Padang. Secara umum dipahami uang dapua merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak keluarga calon mempelai perempuan kepada pihak keluarga calon mempelai laki-laki yang bertujuan untuk membantu pelaksanaan upacara perkawinan yang dilaksanakan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki dan itu bersifat mutlak adanya sebelum acara perkawinan dilaksanakan. Apabila uang dapua ini belum diberikan, maka pihak keluarga calon xi mempelai laki-laki dapat menunda atau membatalkan rencana perkawinan tersebut, sekurang-kurangnya akan terjadi hubungan yang kurang harmonis antara kedua belah pihak keluarga.Hal ini disebabkan karena pihak keluarga calon mempelai laki-laki merasa tidak dihargai dengan tidak adanya uang dapua tersebut. Adapun pandangan masyarakat mengenai pelaksanaan tradisi uang dapua ini beragam. Di Kota Padang ada beberapa kecamatan yang masih kental melaksanakan tradisi ini beberapa di antaranya seperti Kecamatan Pauh, Kuranji, Koto Tangah dan Padang Timur. Bagi mereka yang melaksanakan tradisi ini menganggap penting adanya uang dapua dalam adat perkawinan, hal ini merupakan tradisi yang dilakukan secara turuntemurun. Tradisi ini sebagai simbol kehormatan bagi kedua belah pihak keluarga yang akan melangsungkan perkawinan. Untuk memenuhi uang dapua tersebut pihak keluarga calon mempelai perempuan terpaksa berhutang agar bisa memberikannya kepada keluarga calon mempelai lakilaki. Sementara itu dari pandangan beberapa tokoh agama, secara umum mereka berpendapat bahwa selama tradisi tersebut tidak mengikat atau memaksa maka hal itu boleh dilakukan. Namun apabila tidak dijalankan tradisi itu mengakibatkan batalnya acara perkawinan, maka tradisi itu tidak boleh dilaksanakan. Menurut hukum Islam apabila tradisi uang dapua memberatkan, menimbulkan kesulitan, keterpaksaan dan tidak adanya keadilan pada salah satu pihak yakni keluarga calon mempelai perempuan, maka tradisi uang dapua tersebut tidak boleh dilaksanakan karena mengandung unsur mafsadat (merusak).Praktek uang dapua seperti ini tergolong ke dalam ‘urf fasid. Agar tidak memberi peluang bagi orang lain untuk mencari keuntungan pribadi atau keluarga, maka seharusnya tradisi ini ditinggalkan demi kemaslahatan bersama dan saling memudahkan dalam proses perkawinan. Sebagaimana kaidah fiqh, yaitu حلاصملا بلج نم ىلوأ مدقم دسافملا أرد “Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat”. Namun, apabila pihak keluarga calon mempelai laki-laki tidak mampu membiayai upacara perkawinan kemudian dibantu oleh pihak keluarga calon mempelai perempuan atas dasar tolong menolong dan saling memudahkan dalam kebaikan. Begitu sebaliknya, apabila pihak keluarga calon mempelai perempuan miskin kemudian dibantu oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki, maka perbuatan itu hukumnya boleh menurut hukum syara‟. Bahkan perbuatan tersebut tergolong dalam bentuk sedekah.

Actions (login required)

View Item