BAB III
PEMBATALAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

A.	Pembatalan Perkawinan Menurut Fikih 
1.	Pengertian 
Pembatalan perkawinan dalam literatur fikih dalam kata إبطال النكاح sangat sulit untuk ditemukan. namun pembatalan perkawinan ini dapat disebut dengan fasakh. Hal ini dikarenakan sebab dan akibat fasakhlah yang paling mendekati kepada pengertian pembatalan perkawinan. Secara bahasa fasakh berarti: ابطال مفعول اتفاق artinya: membatalkan suatu objek yang disepakati. Apabila dikaitkan dengan pernikahan, maka fasakh yang dimaksud di sini yaitu membatalkan pernikahan yang sebelumnya ada.
Sedangkan secara terminologi fikih beberapa ahli mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: 
a.	Menurut al-Sayyid Sabiq
فسخ العقد: نقضه,وحل الر ابطة التى تربط بين الزوجين

Menfasakh akad nikah berarti membatalkannya atau melepaskan ikatan pertalian antara suami isteri.
b.	Menurut Muhammad Abu Zahrah
أما الفسخ أنه عارض يمنع بقاء النكاح
Fasakh adalah suatu sifat yang menghalangi keberlangsungan akad (perkawinan).

60

c.	Menurut Abdul Wahab Khalaf
فسخ العقد اي نقضه بسبب خلل وقع فيه او بسبب طارئ طرأ يمنع بقاءه
Fasakh akad (perkawinan) artinya batalnya suatu akad disebabkan terdapat cacat dalam akad tersebu atau disebabkan munculnya sesuatu (setelah sahnya akad) yang menghalangi kekekalan akad.
d.	Menurut Wahbah al-Zuhailiy
فالفسخ نقض للعقد من أساسه وإزالة للحل يترتب عليه
Fasakh adalah batal akad dari dasar-dasarnya dan menghilangkan ikatan yang terkait dengan akad tersebut.
Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa fasakh adalah membatalkan atau melepaskan ikatan perkawinan, adakalanya disebabkan karena kerusakan atau cacat pada akad nikah dan adakalanya disebabkan karena hal-hal yang datang kemudian yang dapat menghalangi kekekalan hubungan suami isteri.

2.	Dasar Hukum
Mengenai dasar hukum fasakh ini, tidak ada ditemukan penjelasannya secara eksplisit, baik dalam al-Qur`an maupun hadis Nabi saw. Namun dapat diketahui dari isyarat nash (implisit) bahwa fasakh itu ada seperti dalam surat an-Nisa` ayat 23: 

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat di atas berbicara mengenai orang-orang yang tidak boleh dinikahi atau mahram. Berdasarkan ayat di atas, apabila terjadi pernikahan dengan orang-orang yang disebutkan dalam ayat, maka pernikahan harus dibatalkan karena tidak mungkin membiarkan kedua suami isteri berkekalan dalam keharaman.
Adapun di antara hadis-hadis Nabi saw yang menunjukkan terjadinya fasakh adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Baihaqi yang berbunyi:
عن كعب بن زيد رضي الله عنه ان رسول الله ص م تزوج امرأة من بنى غفار فلما دخل عليها فوضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها بياضا فانحاز عن الفراش ثم قال  خذى عليك ثيابك . ولم يأخذ مما أتاها شيئا (رواه احمد)
Dari Ka’ab bin Zaid ra. Bahwasanya Rasulullah saw pernah menikahi seorang perempuan Bani Ghifar, maka tatkala ia akan bersetubuh dan wanita itu meletakkan kainnya, dan ia duduk di atas pelaminan, lalu Rasulullah saw melihat warna putih (sopak) di lambungnya, lalu Rasulullah saw berpaling (pergi dari pelaminan itu), seraya berkata: “Pakailah pakaian engkau”, Rasulullah saw, tidak mengambil kembali sedikitpun dari apa yang telah ia berikan kepadanya”.(HR. Ahmad)

Hadis di atas, meskipun dengan sanadnya yang tidak kuat dijadikan oleh ulama sebagai dasar adanya fasakh dalam pernikahan. Memperhatikan hadis di atas di mana Rasulullah SAW sendiri pernah melakukan fasakh (pembatalan) terhadap seorang perempuan yang belum disetubuhinya dan Rasulullah tidak mengambil kembali mahar yang telah diberikannya. Ini juga menjadi salah satu alasan fasakh, yaitu penyakit sopak.
Selain itu dinukilkan dari buku Amir Syarifuddin tentang atsar sahabi yang berasal dari Umar ibn Khattab dari Said bin al-Musayyab dengan sanad yang kuat yang berbunyi:
قال أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها
 Umar bin Khattab berkata: laki-laki mana saja yang mengawini seorang perempuan dan bergaul dengannya, menemui pada perempuan tersebut penyakit sopak, gila atau kusta, maka berikanlah maharnya Karena telah bergaul dengannya.

Inilah di antara dalil yang menjadi dasar hukum  adanya fasakh atau pembatalan dalam pernikahan. Berdasarkan dalil di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fasakh hukumnya adalah boleh. Adapun hikmah dibolehkannya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan kepada umat manusia yang telah dan sedang menempuh hidup berumah tangga. Dalil-dalil di atas juga menjadi sebab-sebab terjadinya fasakh yang akan diuraikan dalam sub bab berikut.

3.	Sebab-Sebab Fasakh
Fasakh hukumnya boleh. Namun kebolehan dan sahnya fasakh harus didasari oleh sebab-sebab yang dibolehkan oleh syariat Islam. Adapun sebab-sebab fasakh sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya al-Ahwal al-Syakhshiyyah ada dua macam. Pertama, penyebab fasakh yang telah ada  ketika akad berlangsung atau cacatnya akad pernikahan. Kedua, penyebab yang muncul kemudian setelah pernikahan dilangsungkan. Adapun  yang pertama yaitu fasakh karena adanya cacat pada akad rinciannya adalah sebagai berikut:
a.	Sebab-sebab yang berkaitan dengan akad nikah

1)	Setelah terjadi akad nikah ternyata dikemudian hari diketahui bahwa antara suami isteri yang menikah ini memiliki hubungan darah (mahram). Pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang ternyata itu adalah mahramnya adalah batal, baik itu mahram untuk selamanya seperti seorang laki-laki menikahi saudara sepersusuannya atau mahram sementera seperti seorang laki-laki menikahi saudara perempuan dari isterinya, padahal waktu itu ketika akad berlangsung dia sedang terikat perkawinan dengan saudara perempuan tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Nisa` ayat 22-23 tentang mahram yang berbunyi:

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)(22). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Mengenai kemahraman saudara sepersusuan juga dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berikut ini;
…إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة
 Sesungguhnya saudara sepersusuan itu diharamkan apa yang diharamkan dalam saudara kandung.

2)	Perempuan yang dinikahi ketika akad nikah ternyata masih dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki lain atau berada dalam masa iddah. Hal ini karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Firman Allah terkait larangan menikahi wanita dalam masa iddah terdapat dalam Q.s Al-Baqarah ayat 235;
                         
Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

3)	Suami atau isteri masih kecil ketika akad nikah berlangsung, dan yang menikahkannya adalah selain ayah atau kakeknya, kemudian setelah dia dewasa, maka ia berhak untuk memilih antara meneruskan ikatan perkawinan atau mengakhirinya. Istilah pemilihan ini disebut dengan khiyar baligh. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan perkawinan, maka hal itu disebut fasakh.
4)	Tidak sederajat (kufu’) antara seorang laki-laki dan perempuan yang menikah. Sementara perempuan atau walinya tidak menerima.
5)	Mahar ternyata harganya dibawah mahar mitsil dan walinya tidak ridha. Ini menurut pendapat hanafiyah.

b.	Sedangkan fasakh yang disebabkan oleh faktor yang muncul belakangan setelah akad pernikahan sebagaimana diuraikan oleh Abdul Wahab Khalaf seperti berikut: 
1)	Murtad salah satu dari suami atau isteri, maka akadnya menjadi fasakh (batal).
2)	Jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi isteri tetap dalam kekafirannya atau tetap musyrik, maka akadnya batal (fasakh). Namun berbeda halnya apabila isteri tersebut seorang ahli kitab, maka akadnya tetap sah ketika suaminya masuk Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 5 yang berbunyi:
                                  
   Dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.

3)	Suami atau isteri ternyata mempunyai cacat atau penyakit
Salah satu penyebab fasakh pernikahan adalah adanya cacat atau aib yang ditemukan oleh salah satu pihak (suami atau isteri) terhadap pasangannya yang tidak diketahuinya sebelumnya. Adapun cacat atau aib yang dapat dijadikan alasan fasakh itu adalah sebagai berikut: 
a)	Sopak/balak (penyakit belang kulit) dan kusta
Penyakit sopak adalah salah satu alasan fasakh pernikahan sebagaimana telah disinggung juga dalam pembahasan sebelumnya merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hambal: 
عن كعب بن زيد رضي الله عنه ان رسول الله ص م تزوج امرأة من بني غفار فلما دخل عليها فوضع ثوبه ووقعد على الفراس ابصر بكشحها بياضا فانحاز عن الفراس ثم قال خذى عليك ثيابك ولم يأخذ مما اتاها شيأ (رواه احمد)

Dari Ka’ab bin Zaid ra. Bahwasanya Rasulullah saw pernah menikahi seorang perempuan Bani Ghifar, maka tatkala ia akan bersetubuh dan wanita itu meletakkan kainnya, dan ia duduk di atas pelaminan, lalu Rasulullah saw melihat warna putih (sopak) di lambungnya, lalu Rasulullah saw berpaling (pergi dari pelaminan itu), seraya berkata: “Pakailah pakaian engkau”, Rasulullah saw, tidak mengambil kembali sedikitpun dari apa yang telah ia berikan kepadanya”. (H,R Ahmad)
Hadis di atas menerangkan sewaktu Rasulullah saw melaksanakan akad nikah dengan wanita dari bani Ghifar, ia tidak mengetahui bahwa wanita itu berpenyakit sopak. Setelah Rasulullah saw mengetahui bahwa wanita itu berpenyakit sopak ketika ia akan mengadakan hubungan suami isteri dengan wanita itu, lalu Rasulullah saw tidak melaksanakan maksudnya, akan tetapi menfasakh perkawinannya tanpa mengambil mahar yang telah diberikannya kepada wanita itu.
Para ulama berbeda pendapat mengenai penyakit sopak dan kusta ini, apakah dapat dijadikan alasan fasakh atau tidak, atau apakah hanya berlaku bagi perempuan saja atau berlaku juga bagi laki-laki. Dimana ada ulama yang mengatakan penyakit sopak dan kusta ini hanya berlaku bagi wanita, jika ditemui oleh suami, isterinya menderita penyakit sopak atau kusta, maka suami boleh menfasakh perkawinannya, tetapi tidak berlaku bagi suami. Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa penyakit ini berlaku bagi keduanya, baik itu suami maupun isteri yang menderita sopak atau kusta, maka perkawainan boleh fasakh. Ulama yang membolehkan fasakh dengan alasan ini adalah Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi’i dan sebagian Syiah Imamiyah. Sedangkan Imam al-Nakha’i, al-Tsaury dan Ibnu Mas’ud berpendapat tidak ada fasakh karena cacat tubuh kecuali yang berhubungan dengan cacat kelamin. Pendapat ketiga datang dari ahlu zahir yang mengatakan bahwa tidak ada fasakh karena cacat disebabkan tidak ada dalil yang kuat menjelaskannya. 

b)	Penyakit gila dan yang membahayakan
Mengenai alasan dan sebab fasakh ini didasarkan kepada hadis nabi yang berbunyi:
عن سعيد ابن المسيب رضى الله عنه قال: ايما رجل تزوج امرأة وبه جنون او ضرر فانها تخير فان شاءت قرت وان شاءت فارقت (رواه مالك)

Dari Sa’ad bin Musayyab ra: barang siapa di antara laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan dan pada laki-laki itu ada tanda-tanda gila, atau ada tanda-tanda yang dapat membahayakan sesungguhnya perempuan itu boleh memilih, jika dikehendakinya boleh bercerai.” (HR. Malik) 
Hadis di atas dapat dipahami bahwa fasakh juga berlaku dari pihak isteri. Apabila suami terdapat tanda-tanda gila dan penyakit yang membahayakan, maka isteri boleh memilih (melanjutkan perkawinan atau menfasakh perkawinannya).
Menurut Imam Abu Hanifah bahwa keputusan ini dapat diterapkan pada laki-laki yang pernah gila sebelum perkawinan, dan tidak mampu melakukan hubungan setelah perkawinan. Dalam hal ini ia sama saja dengan orang yang menderita impotensi, itulah sebabnya ia diberi waktu selama satu tahun untuk mengadakan pengobatan.

c)	Penyakit yang berhubungan dengan alat kelamin perempuan
Penyakit yang berhubungan dengan alat kelamin perempuan dan berhubungan dengan alasan fasakh ada beberapa bentuk. Pertama, apa yang disebut dengan al-ritq yaitu tersumbatnya lubang vagina oleh daging yang menyebabkan terjadinya kesulitan dalam melakukan senggama. Kedua, al-qarn adalah benjolan berupa tulang yang tumbuh pada kelamin wanita yang mirip tanduk domba.
Selain itu ada juga penyakit yang berhubungan dengan alat kelamin perempuan tetapi tidak dikategorikan kedalam alasan fasakh nikah yaitu al-‘afal dan Al-ifdha’. Al-‘afal yaitu daging yang tumbuh pada kemaluan wanita yang selalu mengeluarkan cairan dan bau. Al-ifdha’ yaitu menyatunya kedua saluran pembuangan.

d)	Penyakit yang berhubungan dengan alat kelamin laki-laki
Penyakit yang berhubugan dengan alat kelamin laki-laki dapat menjadi alasan fasakh adalah unah atau Impotensi. unah atau Impotensi adalah penyakit yang menyebabkan seorang laki-laki yang mengidapnya tidak melaksanakan tugas seksualnya dengan baik. Oleh sebab itu impoten dapat menghalangi tujuan perkawinan. 

e)	Suami tidak sanggup memberi nafkah
Perkawinan sebagai peristiwa hukum melahirkan hak dan kewajiban. Suami dan isteri terikat oleh hak dan kewajiban tersebut. Sebagai pemimpin dalam keluarga, suami memiliki beberapa kewajiban ditengah keluarganya. Salah satu kewajiban tersebut adalah kewajiban memberi nafkah lahir dan batin terhadap isterinya. Nafkah lahir berupa dalam bentuk makan, pakaian dan tempat tinggal. Sedangkan nafkah batin adalah memberikan kasih sayang kepada sang isteri dengan menggauli isteri secara baik dan sopan. Apabila suami tidak sanggup memenuhi kewajibannya memberi nafkah tersebut, dalam Islam isteri diberi hak untuk memilih melanjutkan hubungan perkawinan atau tidak. Mengenai nafkah batin sebagai alasan fasakh telah dibahas pada pembahasan sebelumnya tentang penyakit suami. Sedangkan nafkah yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah nafkah zahir atau materi sebagai salah satu penunjang kehidupan. Apabila suami tidak sanggup memberi nafkah kepada isterinya, isterinya berhak untuk mengajukan fasakh ke pengadilan. Ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Ahmad dan jumhur ulama.  Alasan yang dikemukakan oleh ulama ini adalah hadis Nabi;
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أن رسول الله ص.م فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا

  Dari sa’id bin musayyab bahwa rasulullah saw berbicara tentang laki-laki yang tidak sanggup member nafkah terhadap keluarganya dan mengatakan: dapat dipisahkan antara keduanya.

Selain itu, mereka juga mengqiyaskan kepada penyakit laki-laki yaitu impoten. Keduanya sama-sama tidak sanggup atau lemah dalam menafkahi keluarga. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa ketidak mampuan suami tidak dapat dijadikan alasan untuk memfasakh pernikahan. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah dan Zahiriah. Bagi mereka hadis di atas tidak kuat dan penggunaan qiyas tidak ada bagi golongan zahiriyah. Sementara dalil yang kuat mereka kemukakan adalah firman Allah Q.s al-Baqarah ayat 280;
                  
Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Menurut penulis pendapat Hanafiyah dan ahlu zahir ini lebih mempertimbangkan kepada keutuhan rumah tangga karena tidak ada kehidupan rumah tangga yang tidak pernah melalui masa-masa sulit dan sangat banyak masa sulit itu di bidang ekonomi (nafkah). Hal ini dikuatkan dengan prosedur yang ditetapkan oleh Syafi’iyah dan Malikiyah untuk melakukan pembuktian oleh qadhi atas ketidak mampuan suami dalam memberi nafkah sebagai bentuk usaha mempertahankan perkawinan.
f)	Suami mafqud atau hilang
Suami mafqud artinya suami pergi tanpa ada meninggalkan atau memberitahukabar beritanya dalam waktu yang cukup lama sehingga menyebabkan kemudharatan terhadap isteri. Menurut ulama malikiyah setelah berlalu masa empat tahun isteri dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan kepada pengadilan dan pengadilan memeriksa serta mencari tahu keberadaan suami. Apabila tidak ditemukan, maka hakim menetapkan putusan fasakh oleh isteri dengan alasan tersebut. Isteri beriddah dengan iddah wafat. Ibn Rusyd menjelaskan lebih lanjut bahwa ini adalah riwayat Umar ibn Khattab dan Usman ibn Affan.
Sedangkan menurut Imam Syafi’i, Abu Hanifah dan al-Tsauriy mengemukakan pendapat berbeda. Menurut mereka isteri tidak bisa menjadi halal (terlepas dari ikatan suami isteri) selama belum jelas kematian suami. Pendapat ini berdasarkan riwayat Ali ibn Abi Thalib dan Ibn Mas’ud. 

B.	Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Positif Indonesia
Pembatalan perkawinan di Indonesia diatur dalam peraturan perundangan seperti KUH Perdata, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Ketiga bentuk peraturan ini tidak ada yang menjelaskan secara tegas mengenai defenisi pembatalan perkawinan. Namun ketiganya membicarakan penyebab, prosedur dan akibat hukumnya terhadap pihak suami dan pihak isteri. KUH Perdata membicarakakan pembatalan perkawinan ini pada Bagian 6 pasal 85 sampai pasal 99a. pembahasan pembatalan perkawinan menurut KUH Perdata tidak menjadi bahasan rinci dalam tulisan ini. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa KUH Perdata mengenai perkawinan telah digantikan oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975. Semenjak Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975 dikeluarkan, maka permasalahan perdata menyangkut perkawinan di Indonesia tidak lagi merujuk kepada KUH Perdata. Untuk lebih jelasnya maka pembahasan selanjutnya akan membahas mengenai rumusan yang berkaitan dengan batal dan pembatalan perkawinan menurut UU Perkawinan, PP No. 5 tahun 1975 dan KHI. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 mengatur mengenai batalnya perkawinan pada bab IV pasal 22 sampai dengan pasal 28 yaitu:

Pasal 22 
Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. 

Pasal 23 
Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu: 
a.	Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri. 
b.	Suami atau isteri. 
c.	Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. 
d.	Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus. 

Pasal 24 
Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini. 

Pasal 25 
Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri. 

Pasal 26 
1)	Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri. 
2)	Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27 
1)	Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum. 
2)	Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. 
3)	Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. 

Pasal 28 
1)	Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. 
2)	Keputusan tidak berlaku surut terhadap : 
a.	anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; 
b.	suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. 
c.	Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Setelah keluarnya Undang-Undang No. 1 tahun 1975, maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 untuk peraturan pelaksana UU tersebut. Pembahasan pembatalan perkawinan terdapat dalam pasal 37 dan 38. Kedua pasal ini hanya mengatur tatacara pengajuan gugatan pembatalan perkawinan ke pengadilan. Kemudian aturan yang lebih lengkap tentang pembatalan perkawinan di atur dalam KHI bab IX pasal 70 sampai dengan pasal 76. KHI membagi masalah batalnya perkawinan kedalam dua kategori. Pertama, perkawinan yang batal  dengan sendirinya karena kehendak syara’. Kedua, perkawinan yang dapat dibatalkan berdasarkan gugatan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perkawinan tersebut seperti suami, isteri atau pejabat berwenang. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan di bawah ini sebab-sebab pembatalan perkawinan dari aspek peraturan perundangan di Indonesia.
1.	Sebab-sebab batalnya perkawinan 
Dalam UU Perkawinan di atas batalnya perkawinan dapat terjadi karena tidak terpenuhinya syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan yang dimaksud adalah sebagaimana termuat dalam bab II tentang syarat perkawinan pasal 6 sampai pasal 12 UU Perkawinan. Adapun bunyi pasal 6 ayat 1 sampai 6 yaitu;
1)	Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 
2)	Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai  umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 
3)	Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. 
4)	Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya. 
5)	Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini. 
6)	Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukun masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selain itu UU Perkawinan juga menjelaskan mengenai perkawinan yang dilarang yaitu termuat dalam pasal 8 yang berbunyi;
Perkawinan dilarang antara dua orang yang: 
a.	berhubungan darah dalan garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas; 
b.	berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; 
c.	berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri; 
d.	berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan; 
e.	berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; 
f.	yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
Memperhatikan UU Perkawinan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila ada gugatan ke pengadilan yang memenuhi syarat-syarat pembatalan perkawinan.  Sedangkan KHI sebagai pedoman fikih Indonesia dan pedoman hukum Islam Indonesia membagi penyebab perkawinan batal. Pertama, sebab-sebab yang membuat perkawinan batal dengan sendirinya. Ini terdapat dalam pasal 70 dengan rumusan sebagai berikut:

Perkawinan batal apabila : 
a.	Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj`i; 
b.	seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili`annya; 
c.	seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya; 
d.	perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu : 
1)	berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataukeatas. 
2)	berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya. 
3)	berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri. 
4)	berhubungan sesusuan, yaitu orng tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan. 

e.	isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.

Pasal ini menyatakan dengan tegas bahwa perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta melakukan perkawinan yang dilarang oleh fikih, maka perkawinan batal dengan sendirinya. Selain itu, peraturan ini juga menjelaskan pasal 22 UU Perkawinan.
Kedua, sebab-sebab batalnya perkawinan yang mengandung unsur kemungkinan. Artinya pembatalan bukanlah suatu kemestian apabila sebab-sebab ini ditemukan dalam suatu ikatan perkawinan.  Hal ini dapat dilihat pada pasal 71 KHI sebagai berikut:
Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: 
a.	seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama; 
b.	perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud. 
c.	perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
d.	perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1. tahun 1974; 
e.	perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak; 
f.	perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

2.	Perbandingan Antara Fikih, UU Perkawinan dan KHI
Terdapat beberapa perbedaan antara fikih, UU Perkawinan dan KHI mengenai sebab-sebab pembatalan perkawinan sebagai berikut:
1)	Sebagian sebab batalnya perkawinan yang terdapat dalam fikih tidak terdapat dalam UU Perkawinan dan KHI yaitu; suami mafqud, suami tidak sanggup memberi nafkah, murtad dan salah satu suami isteri mengalami cacat. Kesemua hal ini oleh UU Perkawinan dan KHI dimasukkan ke dalam bab putusnya perkawinan pasal tentang alasan perceraian.
2)	Sebagian sebab batalnya perkawinan yang diatur oleh UU Perkawinan dan KHI juga tidak ditemukan ketentuan dalam fikih seperti sebab pembatalan karena poligami tanpa izin, batas usia perkawinan yang dibatasi umur 19 untuk laki-laki dan 16 untuk perempuan.

C.	Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia
Pembatalan dalam kontek fasakh sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya terbagi kepada dua macam; pertama. Fasakh karena akad nikah tersebut jelas haram atau rusak dari awalnya. Maka pernikahan seperti ini menurut Abu Zahrah batal tanpa perantaraan hakim. Namun Undang-Undang yang ada di setiap Negara Islam mengaitkan semua putusan pembatalan perkawinan harus dengan pengadilan (qadhi) untuk tertib administrasi. Kedua, fasakh karena terdapat hal-hal baru yang ditemukan setelah akad nikah dinyatakan sah atau hal-hal yang menyebabkan akad tidak kuat. Contoh seperti ini adalah suami atau isteri yang menderita penyakit sopak atau pernikahan dengan orang yang tidak sederjat sebagaimana telah dijelaskan di atas. Untuk membatalkan perkawinan seperti ini harus dengan putusan hakim.
Adapun pihak-pihak yang diberi wewenang untuk membatalkan perkawinan seorang suami dengan seorang isteri tidak dijelaskan secara rinci oleh fikih. Namun berdasarkan rumusan fikih di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya ada tiga pihak yang berhak membatalkan perkawinan yaitu  suami, isteri dan wali mujbir (ayah). Ini untuk perkawinan yang akadnya sah atau keabsahannya tidak kuat.
1.	Suami
Suami dapat membatalkan (menfasakh) perkawinan untuk hal-hal sebagai berikut:
a.	Isteri menderita penyakit yang membolehkan fasakh sebagaimana telah dijelaskan di atas.
b.	Isteri murtad atau tidak mau berpindah kedalam agama Islam ketika suami masuk Islam.
c.	Suami menikah dalam usia belum baligh dan ketika baligh memiliki hak untuk melanjutkan perkawinan atau memfasakhnya.
2.	Isteri
Isteri juga dibolehkan untuk membatalkan perkawinannya dengan alasan-alasan sebagai berikut:
a.	Suami murtad atau tidak mau masuk Islam ketika si isteri masuk Islam
b.	Suami menderita penyakit kelamin yang menjadi penyebab fasakh seperti unah (impoten)
c.	Suami tidak sanggup memberi nafkah
d.	Suami mafqud sampai batas waktu tertentu
e.	Isteri dinikahkan sebelum baligh dan setelah baligh dapat memilih untuk melanjutkan perkawinan atau membatalkan.
f.	Isteri dinikahkan dengan orang yang tidak sekufu’ dan yang menikahkan bukan wali mujbir.
g.	Suami tidak memberikan mahar dengan nilai di bawah mahar mitsil menurut pendapat hanafiyah.

3.	Wali Mujbir
Wali mujbir adalah wali nasab yang memiliki kekuatan mutlak terhadap perwaliannya. Mereka adalah ayah dan kakek.  Mereka berhak menikahkan anak atau cucu perempuan mereka yang masih muda sekalipun tanpa minta persetujuan anak tersebut. Wali mujbir juga memiliki hak untuk menfasakh perkawinan perwaliannya sepanjang terkait dengan akad pernikahan.

D.	Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Apabila terjadi pembatalan perkawinan (fasakh), maka menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dalam penelitian ini dilihat dari dua perspektif yaitu hukum Islam (fikih) dan hukum positif Indonesia.

1.	Perspektif Hukum Islam
Pembatalan perkawinan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam perspektif hukum Islam dikenal dengan fasakh. Oleh sebab itu, istilah yang digunakan dalam sub bab ini adalah fasakh.
Adapun akibat hukum yang ditimbulkan oleh fasakh adalah tidak boleh rujuk kepada mantan isterinya selama masa iddah. Apabila fasakh disebabkan oleh akad perkawinan yang terlarang seperti perkawinan seorang laki-laki dengan mahramnya, maka tidak ada peluang untuk berumah tangga kembali setelah fasakh. Apabila fasakh disebabkan oleh akad yang rusak atau karena hal-hal lain yang datang sesudah akad, maka keduanya berpeluang untuk hidup bersama kembali sebagai suami isteri dengan akad nikah yang baru.
Akibat lainnya dari fasakh perkawinan ini adalah tidak mengurangi jumlah kepemilikan talak suami. Sayid Sabiq memberi contoh apabila seseorang menfasakh perkawinannya dengan sebab khiyar bulugh, kemudian ia melangsungkan akad perkawinan kembali dengan orang yang sama, maka si suami tetap memiliki tiga talak.

2.	Perspektif Hukum Positif Indonesia
Menurut UU Perkawinan, akibat batalnya adalah tidak adanya hubungan hukum antara kedua pasangan suami isteri tersebut seperti semula kecuali yang berhubungan dengan status anak dan pihak ketiga dengan kriteria tertentu menurut peraturan perundangan. Ini terdapat dalam pasal 28 ayat 1 dan 2 yang berbunyi; 
(1)	Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.
(2)	Keputusan tidak berlaku surut terhadap : 
a.	anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; 
b.	suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. 
c.	Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selain itu,  juga diatur oleh Kompilasi Hukum Islam sebagaimana terdapat dalam pasal 74 ayat 2, 75 dan 76 yang berbunyi:
Pasal 74
(2)	Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. 

Pasal 75
(1)	Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: 
a.	perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad; 
b.	anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; 
c.	pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber`itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekutan hukum yang tetap. 

Pasal 76
Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.