BAB III 
SAKSI MAHKOTA DAN KRITERIA ADIL

A.	Pengertian Saksi Mahkota
Saksi mahkota berasal dari bahasa belanda yaitu kroongetuige, crown witness  yang berarti kesaksian sesama terdakwa yang biasanya terjadi dalam suatu peristiwa penyertaan. Penyertaan merupakan suatu konsep di dalam hukum pidana, apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari seorang pelaku sehingga harus dicari sejauh mana pertanggungjawaban masing-masingnya. Penyertaan diatur dalam pasal 55 dan 56 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi :
Pasal 55 :
(1)	Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :
1.	Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan
2.	Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan
(2)	  Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.
Pasal 56 :
Dipidana sebagai pembantu kejahatan :
1.	Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
2.	Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan perbuatan.
Dari pasal di atas penulis menyimpulkan, ada lima golongan pelaku tindak pidana kejahatan yang perkaranya diadili secara terpisah yaitu :
a.	Yang melakukan perbuatan
b.	Yang menyuruh melakukan perbuatan 
c.	Yang turut melakukan perbuatan 
d.	Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan
e.	Yang membantu perbuatan 
Saksi mahkota dalam perkara pidana merupakan saksi yang salah satunya ditimbulkan karena adanya gejala atau karena suatu peristiwa pidana yang mengakibatkan masyarakat merasa tidak aman dan tidak tertib serta merasa terganggu ketenteramannya. Sehingga masyarakat menghendaki agar si pelaku dari suatu peristiwa pidana itu dihukum menurut hukum yang berlaku.
Lebih jelas pengertian saksi mahkota menurut Hari Sasangka adalah kesaksian antara seorang terdakwa dengan terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan tindak pidana kejahatan, pada saat itu dijadikan saksi dan pada saat yang lainnya dijadikan terdakwa.
Dalam kejahatan yang terorganisir sering terjadi kekurangan alat bukti berupa saksi dipengadilan. Maka penggunaan saksi mahkota menjadi alternatif sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana yang telah dilakukan. Oleh karena itu saksi mahkota dapat diartikan sebagai seorang saksi yang termasuk sebagai terdakwa dalam perkara yang sama dan kesaksiannya membantu membuktian kesalahan terdakwa lainnya di pengadilan.
Keberadaan saksi mahkota tidak diatur secara tegas dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), namun KUHAP tidak melarang penggunaan saksi mahkota, pasal 142 KUHAP menjadi alasan penggunaan saksi mahkota bagi hakim di pengadilan.
Pasal 142 KUHAP bebunyi:
“Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang membuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah”
Berdasarkan isi pasal 142 KUHAP, maka dapat dimengerti bahwa terdapat perkara-perkara yang mungkin dipecah (spilitsing), jaksa penuntut umum harus membuat surat dakwaan terhadap masing-masing terdakwa. Masing-masing perkara  yang dipecah tersebut diadili secara terpisah. 
Dalam hal pemecahan perkara pidana akan menimbulkan saksi mahkota. Pemecahan penuntutan perkara  seperti yang dimaksud dalam ketentuan pasal 142 KUHAP biasanya dilakukan dengan membuat berkas perkara dalam hal demikian perlu dilakukan pemeriksaan baru, baik terhadap terdakwa maupun saksi.
Konsep pemisahan perkara (splitsing) di introdusir sebagai cara untuk mengungkap kebenaran materil dari suatu peristiwa pidana tertentu, dilihat dari sisi kepentingan pemeriksaan oleh jaksa penuntut umum. Umumnya pemisahan (splitsing) perkara itu dilakukan oleh jaksa penuntut umum, jika pembuktian dengan saksi tidak mencukupi, misalnya dalam suatu perkara pidana hanya ada satu orang saksi, atau bahkan tidak ada saksi sama sekali. 
Menurut penulis saksi mahkota dapat diartikan sebagai kesaksian sesama terdakwa yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan, dengan demikian jelaslah bahwa saksi mahkota ini timbul dalam peristiwa penyertaan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang.
Tanpa adanya peristiwa penyertaan dalam suatu tindak pidana, maka saksi mahkota sangat sukar ditemui untuk kepentingan pembuktian suatu tindak pidana. Sebagaimana dalam praktek sering terjadi lebih dari seorang terlibat dalam peristiwa pidana. Di samping pelaku ada seorang atau beberapa orang yang turut serta pada tindak pidana pembunuhan, tindak pidana itu tidak akan terlaksana atau selesai bila suatu perbuatan dilakukan adanya keturutsertaan dari masing-masing pelaku, hal inilah berhubungan dengan saksi mahkota.
Dalam hal ini secara logis pertanggungjawabannya harus dibagi antara para peserta dengan kata lain tiap-tiap peserta juga turut serta mempertanggungjawabkan  perbuatannya, dengan demikian tidaklah adil di antara peserta diberi hukuman yang sama sebab para pelaku itu tidaklah sama bagian dari perbuatan yang mereka lakukan.
Dalam proses pemeriksaan perkara pidana bukanlah untuk mencari kesalahan orang, melainkan semata-mata untuk mencari keadilan.  Jika bertolak pada pandangan mencari kesalahan maka terjadi kepincangan-kepincangan serta perilaku subyektif dari pemeriksa akan menonjol. Oleh karena itu proses pemeriksaan perkara akan menjauhi tujuan pokok yaitu untuk menegakkan keadilan.
Proses pemeriksaan perkara pidana untuk mencapai keadilan harus menjunjung tinggi dan menghormati harkat dan martabat manusia dengan memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia. Sebagai manusia, tersangka juga harus dihormati harkat dan martabatnya.
Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka beberapa hal yang merupakan hak-hak tersangka yang harus dihargai dan dihormati. Hak-hak tersangka tersebut diatur dalam pasal 50 sampai dengan pasal 68 KUHAP. Di antara sekian banyak hak-hak tersebut beberapa di antaranya hak atas saksi seperti yang terdapat dalam hak-hak tersangka dan terdakwa dalam RUU (Rancangan Undang-undang) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) :
a.	Perlawanan atau perselisihan di dalam persidangan adalah salah satu cara yang efektif untuk memastikan keadilan.
b.	Hak terdakwa untuk mendatangkan dan memeriksa saksi-saksi yang meringankannya dapat dilepaskan oleh penasehat hukum jika pelepasan tersebut sesuai dengan penilaian profesional dari penasihat hukumnya.
c.	Penuntut umum harus menyediakan pembelaan dengan memberikan nama-nama saksi yang siap dipanggil dalam waktu yang ditentukan sebelum persidangan yang akan memberikan waktu cukup bagi terdakwa untuk mempersiapkan pembelaannya.
d.	Hak tersangka untuk memeriksa saksi-saksi dapat dibatasi untuk saksi-saksi yang kesaksiannya relevan dan dapat membantu menemukan kebenaran.
e.	Tersangka berhak hadir saat saksi memberikan kesaksiannya. Hak ini hanya dibatasi pada keadaan tertentu seperti pada saat saksi merasakan ketakutan yang beralasan terhadap terdakwa, saat tersangka melakukan gangguan-gangguan saat proses pemeriksaan di depan sidang, atau saat tersangka berulang kali tidak dapat hadir hanya dengan alasan sepele setelah diberi surat pemberitahuan.
f.	Persidangan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran tersangka yang melakukan kejahatan terhadap perdamaian dan kemanusiaan, jika individu tersebut adalah buronan polisi atau telah meninggal dunia sebelum sidang dimulai tetapi akibat dari perbuatan orang tersebut masih ada dan pemeriksaan pengadilan masih diperlukan untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar dan untuk mencegah kejahatan serupa di masa yang akan datang.
g.	Jika terdakwa tidak dapat hadir atau jika kehadiran terdakwa tidak dapat dipastikan, maka penasihat hukum terdakwa harus dapat hadir untuk menjaga hak terdakwa dalam pemeriksaan saksi-saksi.
h.	Jika kehadiran terdakwa atau pihak-pihak tertentu tidak dapat dipastikan saat putusan atau vonis dijatuhkan atau diumumkan, maka harus dipastikan bahwa terdakwa telah diberitahukan secepat mungkin berkaitan dengan isi putusan dan kemungkinan banding.
i.	Jika hukum nasional tidak memungkinkan tersangka memeriksa para saksi selama pemeriksaan pra sidang, terdakwa mendapat kesempatan untuk memeriksa ulang para saksi dipersidangan.
j.	Penggunaan kesaksian dari saksi yang tak bernama selama persidangan melanggar hak terdakwa untuk memeriksa para saksi yang memberatkannya.
Diaturnya secara khusus hak-hak tersangka di dalam KUHAP dan Rancangan Undang-undang, maksudanya tiada lain agar proses penanganan perkara hak-hak itu dapat memberikan batas-batas yang jelas dan tegas bagi kewenangan aparat penegak hukum, agar mereka terhindar dari tindakan sewenang-wenang. Ditinjau dari segi tujuan hukum acara pidana, pemberian jaminan dan perlindungan terhadap tersangka tersebut, terutama ditujukan agar dalam penegakan hukum benar-benar dapat didasarkan kepada kebenaran materil. Dengan demikian diperoleh jaminan bahwa tujuan akhir KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) yakni untuk menegakkan kebenaran dan keadilan secara konkrit dalam suatu perkara pidana.
B.	Alasan Penggunaan Saksi Mahkota
Dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan pengadilan, keterangan saksi merupakan alat bukti yang sangat penting untuk membuktikan sesuatu dalam perkara itu. Dengan adanya saksi dalam pembuktian, hakim akan dapat mengambil pertimbangan yang sebaik-baiknya terhadap perkara yang bersangkutan dan kemudian memberikan keputusan yang seadil-adilnya dan yang benar menurut peraturan yang berlaku.
Dalam pasal 183 KUHAP yang menyebutkan bahwa ” hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Berdasarkan pasal 183 di atas sebagai alasan penggunaan saksi mahkota adalah sebagai berikut :
1.	Dalam proses acara pidana berdasarkan pada minimum dua alat bukti. Untuk dapat melakukan penuntutan sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti. Agar hal itu tercapai maka penuntut umum melakukan pemisahan berkas perkara untuk menghadirkan saksi mahkota.
2.	Asas unus testis nullus testis, satu orang saksi bukanlah saksi. Pasal 185 ayat 2 KUHAP bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
3.	Tidak terdapat saksi lain selain dari saksi mahkota. Tidak ada seorangpun yang mendengar, melihat, mengalami sendiri bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana kecuali saksi mahkota.
4.	Hakim menginginkan adanya saksi yang mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri tindak pidana. Dalam hal ini saksi mahkota yang memenuhi itu. Walaupun kesaksian itu akan membuktikan kesalahan yang ia lakukan sendiri. Kalau saksi hanya dari penyidik saja mungkin saja itu hanya rekayasa dari penyidik, sebab penyidik bertugas untuk mencari kesalahan dari terdakwa. Untuk menghindari hal itu digunakan saksi dari orang lain yang bukan penyidik yang mengetahui langsung peristiwa pidana tersebut. Dalam hal ini yaitu menggunakan saksi mahkota.
Pada tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang (delneming) dan menggunakan saksi mahkota, sangat erat hubungannya dengan asas presumption of innocence (praduga tak bersaklah) dan asas non self incrimination (tidak menyalahkan diri sendiri). Dalam melakukan tindak pidana para pelaku tidak ada orang yang menyaksikan mereka melakukan perbuatan tersebut. Para pelaku saling memberikan kesaksian untuk membuktikan kesalahan mereka masing-masing. Maksudnya pelaku yang satu membuktikan kesalahan pelaku yang lain dan begitu juga sebaliknya. Kesaksian yang mereka berikan secara tidak langsung dapat membuktikan kesalahan dirinya.
Di dalam proses peradilan pidana terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan atau yang meringankan terdakwa demi pembelaan diri atas tuduhan terhadap dirinya. Hak ini harus diterima oleh terdakwa sebagaimana pasal 160 ayat 1 huruf c KUHAP menyebutkan bahwa dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan / atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkan putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.
Terdakwa juga diberi hak untuk menerima ataupun menolak keterangan saksi dipersidangan, serta mendapat hak untuk bertanya kepada saksi. Sebagaimana dalam pasal 164 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) mengenai hak terdakwa untuk menolak ketrangan saksi menyatakan sebagai berikut :
Ayat 1). Setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut.
Ayat 2). Penuntut umum atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terdakwa.
Penggunaan saksi mahkota dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Dalam pemeriksaan perkara yang telah dilakukan pemisahan perkara pidana (splitsing), keterangan yang diberikan oleh masing-masing pelaku, berupa keterangannya sebagai saksi bukan untuk mengakui perbuatannya. Keterangan yang diberikan berguna untuk pembuktian suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan keterangan tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap dirinya pada saat menjadi terdakwa nantinya.
Jadi secara umum sebagai alasan dalam penggunaan saksi mahkota disebabkan karena para saksi adalah para terdakwa dalam beberapa perkara yang dipecah dengan dakwaan yang sama, kemudian hal inilah yang menyebabkan timbulnya saksi mahkota.

C.	Pengertian Adil dalam Islam
Dalam Islam, keadilan Ilahi diabadikan dalam wahyu dan kebajikan Ilahi (hikmah Ilahi) yang dikomunikasikan Nabi Muhammad Saw kepada umatnya. Wahyu, terwujud dalam Firman Allah termaktub dalam al-Qur’an, sementara hikmah Ilahi diwahyukan kepada Nabi, diungkapkan dengan sabda Nabi sendiri serta disebarluaskan sebagai Sunnah yang selanjutnya dikenal sebagai Hadis atau Hadis Nabi. Kedua sumber tekstual atau sumber otoritatif tersebut, perwujudan kehendak ilahi dan keadilan, memberikan bahan baku tentang basis bagi para pakar, melalui penggunaan sumber penalaran derivatif ketiga, yang disebut ijtihad guna menatapkan syari’at dan iman.   
Kata adil diadopsi menjadi perbendaharaan kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab al-’adl. Kata ini merupakan turunan dari (isytiqaq) dari ’adala – ya’dilu atau ’adula - ya’dulu yang maknanya antara lain adalah berlaku adil, bersikap tengah atau moderat dan tidak diskriminatif. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata adil memiliki beberapa arti. Pertama: sama berat, tidak berat sebelah dan tidak memihak. Kedua: berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran. Ketiga: sepatutnya, tidak sewenang-wenang. 
Dalam al-Quran kata-kata yang mengandung makna atau semakna dengan keadilan terungkap dalam berbagai bentuk dan konteks. Dalam al-quran tentang keadilan tidak selalu berasal dari akar kata ’adl, karena ada beberapa bentuk kata lain yang sinonim dengannya, yaitu kata-kata al-qist, dan al-mizan.
Kata ’adl terungkap sebanyak 28 kali dalam al-Qur’an dengan berbagai bentuknya. Secara etimologis adl berarti ”sama” atau ”tengah”. Kata adil sinonimnya dengan ’wasth’ yang darinya terambil kata pelaku wasith (dalam bahasa Indonesia menjadi ”wasit”) yang artinya ialah ”penengah” atau ”orang yang berdiri di tengah” yang mengisyaratkan sikap keadilan. Kata adil juga sinonim dengan ”inshaf” (berasal dari nisfh yang artinya ”setengah” dan orang adil disebut munshif. Dari kata inshaf itulah dipinjam kata-kata insaf dalam bahasa Indonesia yang berarti sadar, karena memang orang yang adil yang sanggup berdiri di tengah tanpa memihak yaitu orang yang menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambilnya berkenaan dengan itu menjadi tepat dan benar.
Makna ’adl yang bersinonim dengan al-qist berakar kata dari qaf-sin-tha. Secara bahasa al-qist menurut al-Raghib al-Asfahaniy adalah bagian atau pembagian atas dasar keadilan, seperti membagi dua. Sebagaimana tercantum dalam firman Allah dalam surat Yunus ayat 4:

Hanya kepadaNyalah kamu semuanya akan kembali; sebagai janji yang benar daripada Allah, sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya kemudian mengulanginya (menghidupkannya) kembali (sesudah berbangkit), agar Dia memberi pembalasan kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal saleh dengan adil. Dan untuk orang-orang kafir disediakan minuman air yang panas dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka. (Q.S. Yunus : 4)

Sebagaimana juga tercantum dalam firman Allah :

Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. (Q.S. Al-Rahman : 9)

Sedangkan contoh ayat yang mengharuskan berbuat adil adalah :

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.(Q.S. al-Hujurat : 9)

Kemudian dalam ayat lain dinyatakan ’adl yang bermakna al-qisthas (القسطاس ). Kata ini menggambarkan keadilan, yaitu keadilan dalam menakar barang dagangan. Seperti dalam firman Allah :

	dan timbanglah dengan timbangan yang lurus (Q.S. al-Syu’ara : 182)

	Menurut Qurais Shihab makna asal al-qist adalah ”bagian” (yang wajar dan patut). Ini tidak harus mengantarkan adanya ”persamaan”. Bukankah ’’bagian” dapat saja diperoleh oleh satu pihak. Oleh karena itu, kata al’qisth lebih umum dari pada kata ’adl dan karena itu pulalah ketika al-qur’an menuntut seseorang untuk berlaku adil terhadap diri sendiri, kata al-qisth yang digunakan. 
Selanjutnya kata ádl juga berakar kata dari waw-zai-nun. Menurut al-Raghib al-Asfahaniy kata yang berakar kata dari waw-zai-nun tersebut bermakna mengetahui kadar sesuatu. Masyarakat secara umum mengetahui bahwa alwazn adalah apa-apa yang ditimbang dengan adil. Sebagaimana tercantum dalam firman Allah :

dan timbanglah dengan timbangan yang lurus (Q.S. al-Syu’ara : 182)

Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. (Q.S. al-Rahman : 9)

Kedua ayat di atas menggambarkan pentingnya berbuat adil dalam setiap apa yang dilakukan manusia baik perkataan maupun perbuatan. Perbuatan menegakkan keadilan akan mengarahkan kepada ketakwaan. Karena perbuatan adil adalah salah satu bentuk ketaatan terhadap perintah Allah Swt, sedangkan ketaatan menjalankan perintah Allah merupakan bagian atau unsur dari ketakwaan seseorang.
Kemudian selain dari makna timbangan, makna lain dari akar kata waw-zai-nun adalah keadilan tuhan ketika hari perhitungan bagi seluruh amal perbuatan manusia di hari kiamat. Sesuai dengan firman Allah Swt :

Timbangan pada hari itu ialah kebenaran (keadilan), maka barangsiapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung (Q.S. al-A’raf : 8)

Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikitpun. Dan jika (amalan itu) hanya seberat biji sawipun pasti Kami mendatangkan (pahala)nya. Dan cukuplah Kami sebagai pembuat perhitungan. (Q.S. al-Anbiya’ : 47)

Menurut Ibnu Manzur, secara bahasa kata al-mizan yang berakar kata dari waw-zai-nun bermakna alat yang biasa dipakai untuk menimbang barang, ringan atau berat, sebagaimana dipahami sebagai timbangan kiasan seperti timbangan pahala dan dosa di hari kiamat. Sebagaimana Quraish Shihab mengungkapkan al-mizan adalah ”alat untuk menimbang”. Namun dapat pula berarti ”keadilan”, karena bahasa seringkali menyebut ”alat” untuk makna ”hasil penggunaan alat itu”.
Keadilan secara hakiki merupakan suatu konsep yang relatif. Kapan saja seserang menegaskan bahwa yang ia pertimbangkan atas haknya yang adil itu sah, ia harus relevan dengan tatanan sosial yang mantap di mana suatu skala keadilan tertentu diakui. Skala keadilan sangat beragam dari suatu negara ke negara lain, dan masing-masing skala didefenisikan serta ditetapkan oleh masyarakat bersangkutan.
Kategori yang didapatkan dalam masyarakat yang menganggap bahwa manusia mampu menentukan kepentingan-kepentingan individual maupun kolektif mereka, serta mengetahui mana yang mungkin mereka butuhkan atau mana yang mungkin mereka cita-citakan. Oleh karena itu mereka secara individual maupun kolektif, bisa membina atau menegakkan suatu tatanan publik di mana suatu skala tertentu atau skala-skala keadilan boleh berkembang melalui persetujuan diam-diam maupun tindakan formal. Jenis keadilan ini merupakan suatu produk interaksi antara harapan-harapan dan kondisi yang ada, boleh disebut keadilan positif. Tidak dapat disangkal bahwa hal itu tidak sempurna dan orang-orang selalu berusaha untuk menyaring dan memajukannya melalui suatu proses perubahan sosial yang berkelanjutan. Keadilan ideal atau yang sempurna, merupakan suatu khayalan belaka dan keadilan yang riil berkembang melalui improvisasi dari generasi ke generasi berikutnya.
Menurut penulis secara keseluruhan bahwa adil suatu kemampuan yang menempatkan sesuatu pada posisi yang sebenarnya, kesesuaian antara hak dan kewajiban menurut fungsinya, seperti sebagai hakim, seorang pemimpin dan lain sebagainya.
Adapun dalam penyelesaian suatu perkara dalam masyarakat, sifat adil penting dalam pengambilan keputusan. Sebagaimana dalam Firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 58 :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. al-Nisa’ : 58)

Dari ayat di atas terkandung pengertian bahwa ’adl berarti ”sikap dan perlakuan yang sama” dalam memutuskan suatu perkara. Mengomentari ayat ini Shihab mengilustrasikan bahwa seorang pengambil keputusan (hakim) dalam sebuah proses pengambilan keputusan dituntut untuk menempatkan pihak-pihak yang bersengketa dalam posisi yang sama, misalnya dalam penyebutan nama, bentuk ekspresi wajah, kesungguhan dalam mendengarkan dan memikirkan ucapan dan lain-lain. Dengan kata lain seseorang disebut adil jika ia memperlakukan semua orang secara sama tanpa membedakan status, kedudukan, bentuk fisik, kekayaan dan lain-lain.
Akan tetapi yang dimaksud dengan persamaan di sini bukanlah suatu perlakuan yang mutlak sama antara setiap orang tanpa memperhatikan adanya perbedaan dalam kemampuan, tugas dan fungsi antara seseorang dengan orang lainnya. Jika semua orang diberlakukan sama tanpa memperhatikan kemampuan, tugas dan fungsinya, maka yang terjadi justru adalah kezaliman. Karena itu adil dalam arti sama adalah perlakuan yang sama kepada orang-orang yang mempunyai hak yang sama (karena kemampuan, tugas dan fungsi yang sama). Atau dengan kata lain memperlakukan semua orang secara sama sesuai dengan kadar kemampuan, tugas dan fungsinya.
Kemudian beberapa bentuk aspek keadilan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, al-Qur’an menerangkan konteks keadilan yang meliputi berbagai bidang antara lain mencakup :
1.	Keadilan Politik
Dalam kehidupan politik masalah keadilan senantiasa menjadi pokok bahasan yang selalu menarik karena menyangkut masalah kekuasaan yang dapat berbentuk positif maupun negatif. Kekuasaan akan bernilai positif antara lain jika kekuasaan itu dapat memenuhi tuntutan keadilan warga masyarakat atau rakyatnya. Sebaliknya kekuasaan akan bernilai negatif jika ia tidak memenuhi hajat hidup rakyat akan keadilan. 
Di antara ayat al-Qur’an yang memerintahkan para pemegang kekuasaan politik atau pejabat pemerintahan adalah firman Allah sebagai berikut :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (Q.S. al-Nisa’ : 58)

Ayat ini diturunkan kepada para pemimpin dan penguasa. Menurut al-Thabariy, sudah menjadi kewajiban pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan sesuai tuntunan Ilahi, memunaikan amanah kepada yang berhak. Apabila hal demikian sudah dilakukan, maka kewajiban rakyat untuk mentaati perintahnya. Amanah yang dimaksud pada ayat mencakup seluruh amanah, baik amanah yang harus dutunaikan kepada manusia dan amanah yang ditunaikan kepada Allah, yang mencakup kewajiban manusia kepada Allah, shalat, zakat, puasa dan lain-lain. Kemudian amanah sesama manusia, misalnya titipan barang sesuatu. Penunaian amanah merupakan bagian dari usaha menegakkan keadilan, dan memerlukan sifat yang adil dan jujur dari pemegang. Keterkaitan antara keadilan dan amanah sangat kuat, keadilan berkepentingan dengan tegaknya hak-hak setiap orang. Amanah pun berkaitan dengan pemenuhan hak orang lain dari yang memegang amanah baik pemegang kekuasaan maupun tidak.
Menurut Quraish Shihab terdapat dua istilah dalam al-Qur’an yang mengurai tentang kekuasaan politik. Pertama, Istikhlaf, kata khalifah dalam bentuk tunggal terulang sebanyak dua kali dalam al-Qur’an :
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi

يَادَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ

Hai Daud sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi. (Q.S. Shad : 26)

Kedua, isti’mar, dalam bahasa Arab modern diartikan penjajahan; ista’mara adalah menjajah. Makna ini tidak kenal dalam bahasa al-Qur’an. Kata ista’mara tercantum dalam surat Hud ayat 61.
وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا
Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya. (Q.S. Hud : 61)

Menurut Efrinaldi, peran negara amat penting dalam rangka mengurus dan mengayomi rakyat. Tanpa negara rakyat tidak akan mungkin mewujudkan cita-cita sosial politik dan keadilan sosial, melaksanakan hukum Islam, menciptakan sistem pendidikan Islam, baik dari dalam maupun serangan-serangan dari luar. 
Keadilan dalam politk juga dapat dilihat dalam bentuk terbebasnya sebuah bangsa dari belenggu kekuasaan politik bangsa lain. Bangsa yang terjajah akan mendapat ketidak adilan atau kezaliman yang dilakukan bangsa lain (penjajah), misalnya eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam, perampasan harta benda, perampasan tanah-tanah rakyat dan lain-lain.
Dalam bentuk demokrasi ada beberapa hal yang menjadi tolok ukur bagi perkembangan demokrasi dalam suatu Negara, di antaranya adalah prinsip penerapan keadilan dalam dinamika kehidupan politik. Keadilan merupakan nilai-nilai substansial dalam nyali kehidupan politik, sedangkan demokrasi merupakan suatu sistem yang representatif untuk merealisasikan keadilan itu. Kesempatan yang sama diberikan kepada setiap warga negara dalam berbagai bidang tanpa diskriminasi apa pun. Partisipasi rakyat sangat luas dalam sistem ini dan kontrol rakyat akan melahirkan pemerintahan dengan akuntabilitas politik yang tinggi.

2.	Keadilan Hukum
Masalah lainnya yang berkaitan dengan tema keadilan adalah keadilan dalam bidang hukum. Cita-cita keadilan bagi umat manusia itu sendiri memang pada walnya dimulai dengan upaya perwujudannya bidang hukum. Secara historis hal ini misalnya dimulai dengan dibuatnya apa yang disebut para ahli sejarah dengan Hukum atau Kodeks Hammurabi (code of hammurabi) di Babilonia. Fakta ini menunjukkan bahwa fata ini pulalah yang pertama kali mengenal sistem kehidupan sosial berdasarkan hukum dengan tema pokok keadilan.
Adanya keinginan manusia untuk mewujudkan keadilan dalam hukum ini muncul karena dengan menegakkan hukum secara adil itulah maka ketentraman, kebahagiaan hidup dan ketanangan masyarakat dapat dirasakan. Tanpa keadilan hukum akan sangat sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan semua itu, masyarakat akan dicekam rasa was-was, gelisah dan terancam dalam hidupnya.
Tuntunan Islam ke arah keadilan hukum dapat dilihat dalam ayat al-Qur’an sebagai berikut :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (Q.S. al-Nisa’ : 58)

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa keadilan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Baik itu rakyat jelata maupun pejabat atau bahkan seorang kepala Negara sekalipun sama derajatnya di depan hukum. Oleh karena itu dalam Islam tidak ada diskriminasi dalam perlakuan di depan hukum.
Agar keadilan hukum dapat ditegakkan ditengah-tengah masyarakat, maka harus ada tiga komponen yang mesti berjalan secara ideal. Pertama, adanya peraturan hukum yang menjamin rasa keadilan; kedua, adanya aparat penegak hukum yang profesional dan mempunyai integritas moral pribadi yang terpuji; dan ketiga, adanya kesadaran hukum dalam masyarakat yang memungkinkan ditegakkannya hukum. Dalam Islam ketiga komponen ini harus senantiasa mengacu pada tuntunan wahyu.
Pada komponen pertama misalnya, al-Qur’an menegaskan bahwa hanya hukum yang berasal dari Allah sajalah yang akan menjamin rasa keadilan dan memungkinkannya ditegakkan hukum, bukan hukum jahiliyah atau hukum yang ditetapkan oleh seseorang secara curang menurut hawa nafsu. Penegasan ini dapat dilihat dalam firman Allah :

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu ? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya. (Q.S. al-Nisa’ : 60)

Adapun tentang komponen kedua, yakni hakim atau penegak hukum, menurut konsep Islam mestilah dipegang oleh mereka yang mampu bersikap adil sehingga jika ia mengambil keputusan maka tidak merugikan pihak-pihak tertentu. Sosok hakim yang adil ini di zaman Nabi adalah Nabi Muhammad itu sendiri, sehingga segala keputusan yang keluar dari hakim yang adil (Nabi Saw), meski ditaati semua pihak. Allah berfirman sebagai berikut :

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (Q.S. al-Nisa’ : 65)

Bila dilihat secara formal penerapan keadilan menempatkan semua orang sama dihadapan hukum, yang merupakan perwujudan keadilan hukum. Akan tetapi bila dilihat dari sudut materi hukum membawa kepada prinsip keadilan yang berimbang.
Dalam keadilan berimbang, Islam sangat memperhatikan kepentingan dan kebutuhan manusia itu sendiri, hal ini dapat dilihat baik dari sudut hukum pidana maupun hukum perdata. Sebagai contoh di bidang hukum pidana berlaku prinsip sanksi seimbang dengan kejahatan, artinya berat ringannya sanksi dipertimbangkan atas dasar hal-hal yang memberatkan dan meringankan, seperti perbedaan status sosial dari pelaku kejahatan.
Hal ini terlihat dalam memberikan sanksi terhadap kasus tindak pidana perzinaan. Al-Qur’an secara tegas membedakan sanksi antara pelaku kejahatan yang merdeka dengan budak, perawan dengan janda/duda dengan perjaka dalam surat al-Nur ayat 2:
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ…
Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera  (Q.S. al-Nur : 2).

Kemudian dalam firman Allah surat al-Nisa’ ayat 25 yang berbunyi : 
...فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ…
…dan apabila mereka (budak-budak) telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina) maka mereka mendapatkan setengah hukuman dari wanita-wanita merdeka yang bersuami…(Q.S. al-Nisa’ : 25)

Selanjutnya dalam hadis Rasulullah mengungkapkan :

عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم و حدثنا عمرو الناقد حدثنا هشيم أخبرنا منصور بهذا الإسناد مثله. (رواه السلم)
Hadis dari Ubadah ibn Shamith : Rasulullah bersabda: “Ambillah dariku, ambillah dari ku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar terhadap pelaku zina. Bagi gadis dan perjaka, hukumannya seratus kali dera dan diasingkan selama satu tahun, kemudian terhadap janda dan duda seratus kali dera dan dirajm dengan batu (sampai mati). 
Bertitik tolak dari firman Allah dan sabda Rasul Saw di atas terlihat adanya perbedaan berat ringannya sanksi hukum perbuatan zina disebabkan berbedanya status sosial dari pelaku kejahatan dalam kasus yang sama. Dengan ini terlihat bahwa prinsip keadilan dalam materi hukum pidana nampaknya perlu diambil prinsip dari ide dan semangat agar sanksi diberlakukan dengan adil.
Keadilan terhadap pelaku perbuatan pidana, apabila telah ditetapkan suatu perbuatan pidana secara utuh maka wajib diberlakukan sanksi padanya. Dan apabila pelaku perbuatan pidana tidak seutuhnya melakukan perbuatan pidana, maka sanksi dapat ataupun tidak diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana, dikarenakan tidak keluar dari kehendaknya untuk melakukan perbuatan itu.
Menurut Ahmad Fathy Bahnisy keadilan hukum dalam perbuatan pidana terbagi ke dalam dua bentuk; pertama, Keadilan Idthirary adalah yang berlandaskan pada usaha yang preventif (penghalang) untuk melakukan perbuatan pidana. Sebagai contoh jika ada seseorang yang berkeinginan untuk melakukan perbuatan pidana dengan menggunakan senjata dengan maksud untuk membunuh, akan tetapi keinginan itu diketahui oleh orang lain yang melihat gelagat sipembunuh dan ia berupaya untuk menghalangi perbuatan itu, sehingga perbuatan untuk membunuh  korban dapat dicegah. Kedua, Keadilan Ikhtiary adalah yang dijadikan landasan untuk membela atau menghargai perasaan orang yang dihormati atau karena takutnya dari sanksi dan dapat juga dikarenakan ketakutan terhadap Allah.
Keadilan ikhtiary pada dasarnya adalah untuk membela hak orang lain yang disebabkan karena takut terhadap saksi hukuman yang akan diberlakukan dan juga takut terhadap sanksi Allah. Maka dari itu keadilan ikhtiary tidak diberefek kepada had, akan tetapi berlaku padanya ta’zir. Alasannya adalah     pada keadilan ikhtiary di latar belakangi adanya ketakutan pada ancaman hukuman, ketakutan terhadap Allah dan mengembalikan segala sesuatunya     pada Allah. 
Kemudian komponen yang ketiga, adanya keasadaran hukum dalam masyarakat yang memungkinkan ditegakkannya hukum. Dengan kesadaran hukum masyarakat akan dapat ditegakkan keadilan, dengan syarat bahwa penegak hukum dalam hal ini harus berani bertindak. Tidak ada yang kebal di depan hukum, artinya kebenaran harus diungkapkan sekalipun jabatan yang akan menjadi taruhannya.
Dengan demikian, adanya penegakan keadilan hukum akan melahirkan rasa aman, keseimbangan, ketenangan dalam beraktivitas, kejahatan akan berkurang sebagaimana pada masa Rasulullah dan khalifah pengganti beliau. Sebaliknya ketiadaan supremasi hukum akan menghadirkan ketimpangan dan ketidak nyamanan dalam menjalankan kehidupan. 

3.	Keadilan Ekonomi
Dalam Islam, adil merupakan norma yang paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari pesan dalam al-Qur’an yang menjadikan adil sebagi tujuan agama. Di antara bentuk keadilan adalah diharamkan bermuamalah dengan riba. Al-Qur’an mengisyaratkan bahwa Allah dan RasulNya memerangi pelaku riba.

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Q.S. al-Baqarah : 279)

Kemudian cermin dari keadilan ekonomi yang lain adalah meyempurnakan timbangan dan takaran. Seperti dalam firman Allah dalam surat al-Isra’ ayat 35 :

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. al-Isra’ : 35

Menurut al-Thabariy, apabila akan menimbang barang, hendaklah seseorang berlaku adil, lurus, jujur, tanpa tipuan dan tidak mengurangi. Kebaikan, kejujuran dalam menimbang lebih baik dan lebih besar pahalanya dari kecurangan. Tujuan dari keadilan timbangan adalah terciptanya keridhaan dari kedua belah pihak, penjual dan pembeli yang sesuai dengan fakta dan kebenaran yang ada. 
Menurut Nasroen Harun dalam buku Fikih Muamalah, mengungkapkan bahwa prinsip ekonomi Islam adalah segala perbuatan manusia, termasuk dalam aktivitas berekonomi, harus dilakukan dalam rangka mengabdi kepada Allah Swt, untuk mewujudkan keamaslahatan umat manusia, adil, jujur, saling tolong menolong, tidak mempersulit dan suka sama suka, tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan, sesuai dengan akhlak terpuji dan fungsi manusia sebagai khalifathullah di bumi, mendahulukan kepentingan bersama dari kepentingan pribadi, kesamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia, mengharamkan segala yang kotor, keji, haram, manipulasi, penipuan, mengahalalkan segala yang baik. 
Dengan demikian, keadilan dalam ekonomi adalah bentuk keseimbangan dalam perdagangan, kejujuran dalam menimbang barang sehingga muncul kepercayaan antara penjual dan pembeli yang akan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
D.	Kriteria Adil Sebagai Saksi dalam Islam
Para ulama berbeda pendapat tentang kriteria saksi yang adil dalam memberikan kesaksiannya, yaitu :
1)	Menurut Ibnu Rusyd mengemukakan pendapat jumhur fuqaha’ dan Abu Hanifah tentang adil di sini adalah :
واختلفوا فيما هي العدالة : فقال الجمهور هى صفة زائدة على الاسلام وهو ان يكون ملتزما لواجبات الشرع مستحبا مجتنبا للمحرمات, و المكروهات, وقال ابو حنيفة يكفى فى العدالة ظاهر الاسلام وان لا تعلم منه جرحه.
Para fuqaha berbeda pendapat tentang adil, menurut jumhur ulama adalah suatu sifat tambahan terhadap syarat Islam yaitu melaksanakan kewajiban-kewajiban syara’ dan anjuran-anjuran, menjauhkan perbuatan yang haram dan makruh. Menurut Abu Hanifah keadilan cukuplah menyatakan keislamannya saja, selama tidak diketahui celanya

.
2)	Syeikh Shihabuddin al-Qalyubi berpendapat terhadap adilnya saksi adalah :
وشروط العدالة لها اجتناب الكبائر اى كل منها واجتناب الاضرار لمن غيره. 
Syarat adil yang mesti bagi saksi yaitu menjauhkan diri dari segala dosa besar, artinya sekalian dosa besar dan selalu menjauhkan kesulitan bagi orang lain. 

3)	Menurut Zainuddin ibn Abdul Aziz al-Malibari, bahwa yang dimaksud dengan ’adil adalah:
وهو لغة الوسط و شريعة وهو اجتناب الكبائر واجتناب على صغائر.
’adil menurut bahasa artinya menengahi, sedangkan menurut syara’ adalah menjauhkan diri dari perbuatan dosa kecil

Dari ungkapan di atas pengertian adil adalah orang yang sifatnya tidak berat sebelah dalam menyelesaikan suatu masalah di antara orang yang sedang berperkara atau berselisih. Kemudian secara syara’ maksudnya di sini adalah menjauhkan diri dari berbuat dosa besar dan tidak selalu berbuat dosa yang kecil.
Beberapa pendapat para ulama di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud adil sebagai syarat kesaksian adalah mematuhi segala perintah syara’ dan menjauhi segala larangannya, selalu menjauhkan diri dari dosa besar maupun dosa kecil.
Ayat al-Quran banyak terdapat kalimat adil, di antaranya terdapat dalam surat al-Nisa’ ayat 135:

 

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Nisa’ : 135)

Pada ayat lain Allah juga menjelaskan:

..وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى..
Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat kamu sendiri. (Q.S. al-An’am : 152)

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa umat Islam diperintahkan untuk memberikan dan menegakkan keadilan dan menjadi saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu terhadap diri sendiri, orang tua, karib kerabat, baik itu sesama pelaku dalam kejahatan,  maka wajib menegakkan keadilan atau kesaksian yang benar.
Beberapa pendapat ulama tentang adil yang telah dijelaskan di atas kemudian dihubungkan dengan makna ayat, dapatlah dipahami bahwa orang yang mematuhi segala perintah dan menjauhi segala larangan, menjauhkan diri dari dosa besar, dosa-dosa kecil, yang menurut logikanya akan selalu berkata benar, tidak ingin berdusta apalagi memberikan keterangan atau kesaksian yang tidak benar atau palsu. Dengan demikian terdapat relevansi antara pengertian adil menurut ulama dengan maksud kalimat adil pada ayat yang telah dikemukakan   di atas.
Syaikh Salih bin Fauzan menjelaskan bahwa tanda keadilan bagi saksi terdapat dalam dua hal, yaitu pertama, melaksanakan berbagai hal yang wajib. Ini terdiri atas ibadah shalat lima waktu dan shalat jum’at dengan segala sunah rawatib. Maka tidak bisa diterima kesaksian orang yang selalu meninggalkan shalat sunah rawatib dan witir. Adapun alasannya adalah orang yang meninggalkan shalat sunah rawatib merupakan manusia buruk yang selalu meninggalkan sunah rawatib, ia menjadi pembenci sunnah dan akan rentan terkena berbagai tuduhan.
Tanda keadilan yang kedua, memiliki sifat keperwiraan. Artinya semua amal perbuatan yang menghiasi dirinya dan menjadikannya bagus, seperti kedermawanan, berakhlak mulia, baik dalam bertetangga, menjauhi apa-apa yang mengotori dirinya dan menjadikannya bertindak kasar berupa perkara-perkara hina, seperti penyanyi dan pelawak, yaitu orang yang selalu mengundang tawa banyak orang karena perkataan atau tingkah lakunya.
Kapan semua penghalang itu hilang dari seseorang, yaitu ketika dewasanya anak-anak, sadarnya orang gila, orang kafir masuk Islam, orang fasik bertaubat. Kriteria fasik yang dimaksud di sini adalah orang yang tidak dapat dipercaya dan orang yang dengan keji mempropagandakan kefasikannya secara terang-terangan. Diterima atau tidaknya kesaksian seorang fasik, berkisar pada persangkaan mengenai ada atau tidak ada kejujurannya. Seseorang bisa dikatakan adil terhadap sesuatu dan bisa pula fasik pada sesuatu yang lain. Oleh karena itu, apabila telah nyata bagi hakim bahwa dia adalah seorang yang adil dalam kesaksiannya, maka kesaksiannya dapat diterima dan kefasikannya pada suatu hal lain yang tidak membahayakan.
Seorang yang diketahui memenuhi syarat bahwa ia adil dan masyarakat mengakuinya meskipun dia fasik dalam hal yang lain, cukuplah ia dikatakan sebagai seorang yang jujur sehingga kesaksiannya diperbolehkan. Kefasikan orang tersebut tidak termasuk dalam kategori pelaku dosa besar yang mendapat ancaman besar, baik di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu, persaksian     akan diterima karena telah hilang penghalang dan telah terpenuhi semua persyaratan. 
Menurut Al-Imam al-Hafizh Ali bin Hajar al-Asqalani, bahwa saksi yang adil dan diridhai antara lain orang muslim, mukallaf (dikenai kewajiban syara’), merdeka, tidak melakukan atau mengerjakan dosa besar dan tidak terus menerus melakukan dosa kecil.
Untuk menerima kesaksian orang yang seperti ini harus memenuhi beberapa syarat lain, yaitu saksi tidak memiliki permusuhan dengan pihak yang berperkara, kemudian perkara tersebut tidak diindikasikan mendatangkan manfaat bagi saksi atau mencegah (mudarat) darinya serta saksi tidak memiliki hubungan nasab dengan yang berperkara, seperti orang tua, kakek atau anak, cucu dan seterusnya. Karena dalam hal demikian rentan timbulnya tuduhan macam-macam disebabkan kekuatan kekerabatan di antara mereka.
Menurut jumhur ulama dan Abu Hanifah mengemukakan bahwa adil adalah suatu sifat tambahan terhadap syarat Islam, yaitu melaksanakan kewajiban syara’ dan anjurannya, menjauhkan perbuatan yang haram dan makruh. Abu Hanifah menambahkan bahwa keadilan itu cukup dengan menyatakan keislamannya, selama tidak diketahui celanya. Kemudian lebih lanjut bahwa adil merupakan sikap menjauhkan diri dari segala perbuatan dosa besar dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa kecil.
Dari beberapa penjelasan ulama di atas penulis mendefenisikan keadilan sebagai saksi adalah orang yang tidak menunjukkan sifat kefasikan yang dapat mencegah dari perbuatan yang dianggap masyarakat tidak keluar dari jalan istiqamah (yang lurus dan benar).