Kebijakan Ali bin Abi Thalib di Bidang Siyasah Qadha'iyah

GUSRIANA PERMATA SARI, - (2018) Kebijakan Ali bin Abi Thalib di Bidang Siyasah Qadha'iyah. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (COVER) KOVER PERSETUJUAN DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (220kB)
	Text (BAB I) BAB I SARI 2.pdf - Published Version Download (171kB)
	Text (BAB II) BAB II SARI 2.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (330kB)
	Text (BAB III) BAB III SKRIPSI.pdf - Published Version Download (220kB)
	Text (BAB IV) BAB IV sari2.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (218kB)
	Text (BAB V) BAB V PENUTUP.pdf - Published Version Download (75kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (96kB)
	Text (FILE GABUNGAN) full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Gusriana Permata Sari, 312.340, Kebijakan Ali bin Abi Thalib di Bidang Siyasah Qadha’iyah. Jurusan Jinayah Siyasah. Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Padang 2018, xi+77 halaman. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh setelah menduduki jabatan khalifah, kondisi negara tidak stabil, karena akibat pemerintahan Utsman bin Affan yang dikendaikan oleh keuarganya. Tokoh-tokoh pembesar sudah tidak bersatu lagi. Untuk mengatasi itu semua khalifah Ali bin Abi Thalib perlu menetapkan kebijakan-kebijakan politik, terutama dalam masalah peradilan. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kebijakan politik khalifah Ali bin Abi Thalib dalam bidang siyasah qadha’iyah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan khalifah Ali bin Abi Thalib dalam bidang siyasah qadha’iyah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi serta analisis data dilakukan dengan cara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Ali bin Abi Thalib dalam bidang siyasah qadha’iyah adalah membentuk 3 lembaga peradilan yaitu wilayah al-qadha’, wilayah al-mazhalim, dan wilayah al-hisbah. Dalam hal putusan hakim yang berbeda terhadap perkara yang serupa terjadi kesulitan, untuk menghilangkan keraguan dalam masyarakat dan memberikan keputusan hukum yang jelas ditetapkan kebijakan berupa penyeragaman putusan hakim. Sebagai kepala negara khalifah Ali bin Abi Thalib mencontohkan sikap yang adil terhadap sesama, meskipun terhadap nonmuslim. Sebagaimana yang terjadi dalam kasus mengenai baju besi yang diakui oleh khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai miliknya. Sedangkan seorang kafir dzimmi mengakui itu pula miliknya. Perkara tersebut diajukan ke pengadilan, dan dimenangkan oleh seorang kafir dzimmi itu.

Actions (login required)

View Item