Pengampunan Oleh Negara Pada Tindak Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam ( Studi Kasus Tax Amnesty di Indonesia)

RAHMADI, - (2018) Pengampunan Oleh Negara Pada Tindak Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam ( Studi Kasus Tax Amnesty di Indonesia). Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (COVER) COVER.pdf - Published Version Download (122kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (219kB)
	Text (BAB II) BAB II.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (413kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (229kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (319kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Download (134kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (219kB)
	Text (FILE GABUNGAN) File Gabungan.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini membahas pandangan Hukum Pidana Islam terhadap kebijakan tax amnesty atau Pengampunan Pajak yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Pengampunan Pajak bertujuan memperbaiki perekonomian secara nasional dengan penarikan dana dari para wajib pajak yang tidak taat membayar pajak. Pembahasan skripsi ini fokus dengan bagaimana Hukum Pidana Islam memandang soal pengampunan orang-orang yang seharusnya mendapat hukuman karena tidak memberikan hak negara yaitu tidak mau taat membayar pajak. Pertanyaan penelitian dari skripsi ini adalah; Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap adanya kebijakan tax amnesty? Untuk menjawab pertanyaan penelitian di atas, maka penulis melaksanakan penelitian pustaka. Sumber data dari buku-buku yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan pembahasan pengampunan baik yang diatur dalam literatur hukum Indonesia dan literatur hukum Islam. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan content analysis. Penulis menarik kesimpulan penelitian yang telah penulis lakukan yaitu, adanya kebijakan tax amnesty dapat diterima dalam perspektif hukum pidana Islam. Tax amnesty tidak diatur berdasarkan dalil Al-quran atau Hadis sehingga kebijakan ini termasuk pengampunan dalam perkara ta’zir. Dalam ta’zir pengampunan dapat diberikan oleh pemimpin negara apabila hal tersebut memiliki kemaslahatan. Kemaslahatan dari tax amnesty berkaitan dengan penjagaan harta negara yaitu negara mengambil haknya berupa pajak dari para wajib pajak yang selama ini menghindar. Pemasukan dari kebijakan ini dapat digunakan untuk membiayai program-program pembangunan oleh pemerintah. Presiden Indonesia memiliki kewenangan memberikan pengampunan lewat tax amnesty dengan tujuan kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia

Actions (login required)

View Item