BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Zakat adalah ibadah yang bertalian dengan harta benda. Agama Islam menuntut supaya orang yang mampu (kaya) menolong rakyat kecil (miskin) dalam menutupi pembelanjaan hidupnya dan juga untuk melaksanakan kepentingan umum. Muhammad Syaltut menyatakan bahwa zakat wajib bagi orang yang mampu, dari kekayaannya yang berlebihan dari kepentingan dirinya dan kepentingan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Harta tersebut bisa berupa uang, barang perniagaan, ternak, hasil tanaman, dan sebagainya. Hasil zakat untuk menutupi keperluan orang miskin dan kepentingan masyarakat umum.
Zakat adalah salah satu aspek penting dalam ajaran Islam. Sebab zakat merupakan kewajiban keagamaan dan harta sekaligus. Demi menggambarkan urgensitas (kedudukan) zakat ini, Al-Qur’an menyebutnya sebanyak 72 kali dengan berbagai macam derivasinya. Secara umum kata zakat di dalam Al-Qur’an kebanyakan disebut bergandengan dengan perintah menunaikan salat. Zakat itu sendiri termasuk salah satu unsur penopang dari kelima unsur bangunan Islam (baca: rukun Islam). Dengan demikian, bisa dimafhumi bahwa ibadah zakat merupakan sebuah keharusan dalam pelaksanaan ajaran Islam, sehingga keberadaannya dianggap atau diketahui secara otomatis adanya dan menjadi bagian mutlak keislaman seseorang.
Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam al-Qur’an, sunnah dan ijma’ ulama. Disamping zakat sebagai ibadah maaliyah ijtima’iyah (badan yang berhubungan dengan social ekonomi kemasyarakatan). Zakat juga merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disejajarkan letak ayatnya dengan ayat yang memerintahkan mendirikan ibadah shalatdalam delapan puluh dua tempat. Salah satunya terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 43:
وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ
Artinya: Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. (QS. Al-Baqarah:43)

Pembahasan yang penting dalam ibadah zakat, adalah menentukan sumber harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Setelah menentukan sumber harta zakat perlu juga menentukan nisab dan kadar zakarnya. Menurut Wahbah al-Zuhaily,wajib dizakatkan, seperti emas, perak, hasil tanaman, buah-buahan, barang dagangan, hewan ternak, dan barang temuan (rikaz). Sementara itu menurut Muhammad Syaltut, harta wajib dizakati sama seperti apa yang telah dijelaskan oleh wahbah al-Zuhaily. Namun Yusuf Qardhawi, menambahkan harta yang wajib dizakatkan, dengan zakat penghasilan/profesi.
Zakat secara umum diwajibkan apa bila sudah memenuhi kadar wajib zakat (satu nisab),baik zakat harta, zakat hasil tanam-tanaman maupun zakat penghasilan/gaji/profesi yang sekarang sedang marak-maraknya dikaji diberbagai lembaga pendidikan maupun di instansi pemerintah bahkan tidak sedikit yang menimbulkan pro dan kontra. Hal tersebut disebabkan karena persoalan fikih yang baru muncul pada zaman Rasulullah SAW. Persoalan pro dan kontra tersebut berkaitan dengan standar minimal pegawai yang diwajibkan berzakat dan kadar zakat itu sendiri.
Secara umum perintah yang berkaitan dengan zakat penghasilan atau zakat gaji ini telah dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 267:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأرْضِ 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman infaklah yang baik-baik dari usahamu dan dari apa-apa yang telah kami keluarkan dari bumi”

Menurut Mustafa al-Maraghi, potongan ayat “طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ” adalah segala bentuk harta yang baik dan diusahakan dengan baik, berupa mata uang, perniagaan dan peliharaan, makna yang tersirat dalam potongan ayat di atas menunjukkan apa saja yang diusahakan dari semua profesi atau penghasilan, apabila sampai nishab dari usaha penghasilannya, maka dikeluarkan zakatnya.
Kata “usahamu” yang disebutkan dalam ayat tersebut mengandung tafsiran dan interpretasi yang sangat luas. Mencakup semua usaha dan upaya yang baik-baik yang dilakukan manusia dan dapat menghasilkan materi/uang, seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), dokter, pengusaha, pedagang dan profesi lainnya. Hal inilah yang dikenal dalam bidang fikih kontemporer dengan istilah zakat penghasilan/gaji/profesi. 
Nilai-nilai yang terkandung dalam kewajiban zakat adalah sama dengan salah satu tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Zakat merupakan kewajiban utama bagi para aghniya, pengusaha dan orang kaya muslim, yang dalam firman Allah SWT sering dirangkaikan dengan kewajiban shalat. Ada beberapa kewajiban zakat, dan salah satunya adalah zakat terhadap gaji bagi Pegawai Negeri sipil (PNS). Memang belum dikenal secara luas oleh masyarakat, dan bahkan mungkin tidak dikenal sama sekali, karena belumlah lama diperkenalkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, termasuk pegawai negeri pada umumnya.
Zakat terhadap gaji bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah kewajiban zakat yang dikenakan atas penghasilan tiap-tiap pekerjaan atau kealian profesional tertentu, baik itu dikerjakan sendirian ataupun dilakukan bersama-sama dengan orang atau lembaga lain yang dapat mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab (batas minimum harta untuk bisa berzakat). 
Di Indonesia, pengaturan tentang zakat di atur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan seorang muslim atau usaha yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat yang dikenakan terhadap gaji yang diterima bagi pegawai negeri sipil (PNS) termasuk jenis zakat profesi karena dikenakan kepada penghasilan para bekerja karena profesinya. 
Di kabupaten Bungo Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat di atur dalam Perda Nomor 23 Tahun 2008 yang ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2008. Perda No. 23 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat tersebut terdiri atas XII Bab dan 24 pasal yang mengaturnya. 
Di dalam pasal 17 disebutkan bahwa:
“Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZDA diatur dengan peraturan Bupati”

Berdasarka pasal 17 tersebut, Bupati Bungo mengeluarkan Instruksi Bupati Nomor. 2/Kesra Tahun 2009 tentang Zakat Profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bungo pada tanggal 6 Mei 2009. Instruksi Bupati tersebut terdiri atas enam diktum instruksi yang ditujukan kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Kabupaten Bungo. 

Enam diktum instruksi tersebut sebagai berikut:
•	Kesatu	: Mewajibkan para Pegawai Negeri Sipil muslim pada satuan kerja perangkat daerah dalam Kabupaten Bungo untuk menunaikan zakat profesi sebesar 2,5% (dua koma lima persen)
•	Kedua	: Zakat profesi sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu, diwajibkan kepada para Pegawai Negeri Sipil muslim yang memiliki gaji pokok minimal sebesar Rp.1.500.000,-. (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah yang mengatur tentang gaji PNS, melalui BAZDA.
•	Ketiga	: Menganjurkan kepada para Pegawai Negeri Sipil muslim yang bergaji pokok kurang dari Rp.1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah yang mengatur tentang gaji PNS, untuk memberikan infaq, melalui BAZDA.
•	Keempat	 : Menganjurkan kepada para Pegawai Negeri/Karyawan Swasta muslim pada investasi vertikal/lembaga untuk membayar zakat profesi dan/atau memberikan infaq sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui BAZDA.
•	Kelima	: Membuat laporan hasil pelaksanaan instruksi ini kepada Bupati yang tembusannya disampaikan kepada ketua BAZDA Kabupaten Bungo
•	Keenam	: Melaksanakan instruksi itu dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.

Salah satu diktum dari surat instruksi tersebut mengatakan, bahwa nishab zakat profesi di Bungo, ditetapkan Sebesar Rp.1.500.000,- ke atas perbulan. Bagi karyawan dan pegawai yang berpenghasilan di atas Rp.1.500.000,-/bulan, wajib mengeluarkan zakat profesinya. Untuk gaji minimum PNS sebesar itu dimulai dari golongan II. Sistem pembayaran zakat profesi telah diatur oleh Bazda Bungo, yaitu melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) masing-masing dinas/ badan/ kantor/ instansi/ bagian dan lembaga. UPZ melaporkan setiap bulan ke pengurus BAZDA Bungo.
Zakat profesi/penghasilan di Bungo, ada perbedaan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Perbedaan itu, tentang zakat penghasilan yang dikeluarkan, jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab dan dalam pelaksanaan Instruksi Bupati tidak menyebutkan zakat penghasilan dikeluarkan setelah mengeluarkan kebutuhan pokok.
Menjelang pembayaran zakat penghasilan dilakukan, Bazda telah menindaklanjuti instruksi bupati tersebut, dengan menyurati kepala dinas/kantor/instansi/badan/bagian/lembaga agar membentuk unit pengumpulan zakat (UPZ) dikantor/instansi masing-masing. Bazda juga mendata Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki gaji sampai pada batas minimum zakat, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Instruksi Bupati Bungo. 
Namun dalam kenyataannya, persoalan tersebut terjadi pro dan kontra dalam pelaksanaannya, seperti yang diungkapkan oleh Kabid Jaminan dan Sarana Kesehatan Dinas Kesehatan Bungo. Responden setuju terhadap kinerja Bazda dan berharap agar Bazda benar-benar amanah terhadap pengelolaan zakat karena dana dari umat dan untuk umat. Bazda harus transparan dalam melaporkan pendistribusian zakatnya, penyalurannya tepat sasaran dan jika perlu diadakan buletin yang disebarluaskan pada masyarakat dan instansi pemerintah. Sedangkan responden yang kontra terhadap instruksi bupati tidak percaya kepada Bazda dan mereka terpaksa mengeluarkan zakat karena harus loyal pada atasan. Seperti yang diungkapkan oleh Kasubbag Pemberdayaan dan Keuangan Setda Bungo, responden berargumen bahwa Bazda belum optimal melaksanakan instruksi bupati tersebut. selama ini Bazda belum mengirimkan hasil rekap penerimaan dan pengeluaran zakat ke instansi pemerintah. Hal ini perlu, agar masyarakat tahu kemana pendistribusian dananya. 
Sebagian pegawai selaku muzaki setuju dengan kebijakan tersebut dan sebagian yang lain menolak dengan berbagai alasan. Hal ini sudah dipastikan mendapat respon dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Bungo. Oleh sebab itu, sebagai langkah awal untuk melihat persoalan tersebut, maka perlu kiranya dilakukan penelitian terhadap “Pelaksanaan Instruksi Bupati No. 2/Kesra Tahun 2009 Tentang Zakat Profesi Bagi PNS di Kabupaten Bungo”
B. Rumusan dan Batasan Masalah
1. Rumusan Masalah
	Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok (fokus penelitian) yaitu “Bagaimana Pelaksanaan Instruksi Bupati Bungo No. 2/Kesra Tahun 2009 Tentang Zakat Profesi Bagi PNS”

2. Batasan Masalah
	Agar pembahasan ini terarah dengan baik, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini pada beberapa pertanyaan pokok peneliti, sebagai berikut:
1.	Bagaimana Pelaksanaan Instruksi Bupati No. 2/Kesra Tahun 2009 tentang Zakat Profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bungo?
2.	Bagaimana Respon Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Bungo terhadap Instruksi Bupati No. 2/Kesra Tahun 2009 tentang Zakat Profesi Bagi PNS?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
a.	Tujuan Penelitian
	Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menemukan informasi tentang Pelaksanaan Instruksi Bupati No. 2/Kesra Tahun 2009 tentang Zakat Profesi Bagi PNS di Kabupaten Bungo.
	Adapun secara rinci tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan data-data tentang:
1.	Untuk Mengetahui Pelaksanaan Instruksi Bupati No. 2/Kesra Tahun 2009 tentang Zakat Profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bungo
2.	Untuk mengetahui Respon Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Bungo terhadap Instruksi Bupati No. 2/Kesra Tahun 2009 tentang Zakat Profesi Bagi PNS.
b.	Manfaat Penelitian
	Manfaat penelitian ini, untuk menambah ilmu bagi penulis, khususnya dibidang zakat, dan sebagai informasi tambahan bagi kalangan akademis konsentrasi Syari’ah IAIN Imam Bonjol khususnya, dan masyarakat umumnya. Bermanfaat untuk kontribusi bagi Badan Amil Zakat Daerah Bungo agar lebih meningkatkan kualitas kerja dan bahan evaluasi pemerintah Bungo.
D. Defenisi Operasional
	Untuk mencari dan merumuskan rumusan operasional sebagai pegangan dalam menyusun instrument dan melakukan pengamatan di lapangan, serta untuk menghindari kesalahpahaman judul penelitian yang penulis susun, maka perlu penulis tegaskan istilah-istilah dan pengertian yang menjadi kata kunci dalam judul penelitian ini. Variable-variabel utama dalam penelitian ini sebagai berikut:
Pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah :
”Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Instruksi adalah perintah atau arahan (untuk melakukan suatu pekerjaan atau melaksanakan suatu tugas); pelajaran; meng·in·struk·si·kan, memerintahkan; memberi perintah atau arahan: gubernur, para Bupati untuk mengamankan instansi pemerintah sedangkan Bupati adalah (jabatan, sebutan) kepala daerah kabupaten (daerah tingkat II). Jadi Instruksi bupati adalah perintah dari kepala daerah kabupaten. Perintah ini mengikat untuk masyarakat yang berada di wilayah kekuasaannya.
Zakat menurut bahasa kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Secara istilah zakat adalah nama dari suatu yang dikeluarkan dari harta/ diri dengan cara tertentu. Yang penulis maksud adalah zakat harta dan zakat diri dengan cara tertentu atau zakat fitrah. Menurut terminology fiqh, zakat berarti nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk mengeluarkan sebagiannya untuk diberikan kepada yang berhak menerima dengan persyaratan tertentu pula. Keterkaitan pengertian menurut bahasa dan istilah ini sangat erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya, maka harta itu menjadi suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang.
Zakat bersinonim dengan sedekah, yaitu dalam pengertian sedekah yang berarti sedekah wajib. Dalam Al-Qur’an kata sedekah dalam berbagai bentuk dan derivasinya disebutkan sebanyak 154 kali. Dengan kata lain, zakat adalah sama dengan sedekah wajib. Bagi orang yang mengeluarkan zakat, hati dan jiwanya akan menjadi bersih. Selain hati dan jiwanya bersih, kekayaannya akan bersih pula. Dari sini dapat dimengerti bahwa zakat yang dikeluarkan oleh pewajib-zakat (muzakki) dapat membersihkan dan menyucikan hatinya, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta.
E. Tinjauan Kepustakaan
	Penelitian ini menelusuri dari karangan-karangan ilmiah orang lain yang berhubungan dengan pokok masalah, mulai dari karangan yang sudah lama beredar maupun yang baru atau kontemporer. Karya tersebut akan penulis terangkan secara ringkas, sebagai berikut:
	Yendra, tesis (2008) telah meneliti tentang Pelaksanaan Surat Edaran Walikota Padang Tentang Pengumpulan Zakat Karyawan dan Respon Pegawai Sekretariat Pemko Padang. Objek kajiannya bagaimana pelaksanaan hukum pemberlakuan zakat berdasarkan surat Edaran Walikota Padang 451.1417/Binsos/VII/2003 tentang zakat karyawan dan mengetahui bagaimana respon pegawai sekretariat Pemko Padang terhadap surat edaran tersebut. 
	Hasil penelitiannya, menyebutkan keluarnya surat edaran tersebut adalah merupakan penjabaran/penerapan lebih lanjut dari UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan sekitar 75% pegawai balai Kota Padang mendukung program Walikota untuk menerapkan zakat penghasilan/gaji setiap bulannya. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah masukan zakat oleh BAZDA Kota Padang.
Tesis lain yang di bahas oleh Khairul Amri, dengan judul Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 2 tahun 2006 tentang zakat, Infaq, Dan Shadaqah Ditinjau Dari Hukum Islam. Dalam tesis ini yang menjadi objek kajiannya bagaimana pelaksaan Peraturan Daerah Kampar No. 2 Tahun 2006 tentang zakat penghasilan dan mengapa pemerintah Kampar mengambil zakat bukan sisa bersih dari kebutuhan pokok?. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa pelaksanaan zakat penghasilan mengacu pada Perda dan Surat Edaran Bupati Kampar dan mendapat respon yang baik oleh masyarakat Kampar, ditandai dengan banyaknya jumlah total dana pengumpulan zakat penghasilan oleh PNS dan karyawan.
	Tesis yang dibahas oleh Minarti, yang berjudul Dana Bergulir Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di BAZ Provinsi Sumbar), Tahun 2006, Eli Martati, (2002) tentang Pendayagunaan Hasil Zakat Sebagai Upaya Pengentas Kemskinan Di Kenegarian Rao-Rao Batusangkar.
	Setelah dibaca dan diteliti bahwa masalah yang telah dibahas dalam tesis ini, mempunyai fokus yang berbeda-beda oleh Yendra, Khairul Amri, Minarti dan Eli Martati. Begitu pula dengan pembahasan pokok yang akan penulis teliti berbeda dengan pembahasan sebelumnya. Perbedaannya, jika Yendra membahas pelaksaan hukum dan respon pegawai  sekretariat Pemko kota Padang, maka penulis membahas tentang aplikasi dan respon PNS kabupaten Bungo dan terletak pada lokasi penelitian dan sumber hukum yang berbeda.
F. Metode Penelitian 
	Metodologi dalam kajian ini dipengaruhi untuk atau berdasarkan teoritis kita gunakan untuk melakukan penelitian.
1.	Jenis Penelitian
Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field Research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari fenomena yang terjadi langsung, wajar dan alamiah (natural setting). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan field research yang bersifat kualitatif. Metode yang digunakan metode sosiologis empiris yang menggungkapkan hasil penelitian yang sebenarnya dari wawancara yang dilakukan dengan mengumpulkan data, menyeleksi data, dan diolah serta dianalisa sebelum mengambil keputusan. Disamping itu penulis juga melakukan pendekatan kepustakaan (library research) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenan dengan pengumpulan data pustaka, membaca karya-karya yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji, kemudian mencatat bagian yang memuat kajian tentang penelitian.

2.	Lokasi Penelitian dan Informan
Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi tepatnya di Bungo. Karena di sinilah Instruksi Bupati tersebut diberlakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang ada di bawah naungan pemerintah Kabupaten Bungo. Mengingat banyaknya jumlah pegawai yang berada di sekretariat Kabupaten Bungo yang melebihi ratusan orang yang akan menjadi objek penelitian, maka dalam hal ini penulis mewawancarai empat puluh orang informan saja yang dijadikan sebagai sumber informasi dengan ciri dan kriteria responden, dengan harapan dapat mewakili semua pegawai yang ada. 
3.	Teknik sampling
Dalam penelitian ini yang menjadi sampelnya adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bungo yang diambil dengan teknik purposive sampling. purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini dilakukan dengan mengambil dan memilih orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut cirri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu. Maka yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil di bawah naungan Pemda Bungo sebanyak empat puluh orang responden.
4.	Instrument Penelitian
Instrument utama dalam penelitian ini adalah diri penulis sendiri. Artinya penulis merupakan alat pengumpulan data yang secara utuh ikut aktif dalam latar penelitian. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Lexi J Meleong, bahwa instrument penelitian kualitatif ini lebih banyak bergantung pada peneliti sendiri sebagai alat pengumpulan data. 
5.	Sumber Data
Yang menjadi data dalam penelitian ini, adalah:
a.	Data Primer
Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkannya. Maka yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Bungo. Dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui wawancara langsung untuk mengetahui bagaimana respon mereka terhadap Instruksi Bupati No. 2/Kesra Tahun 2009 tentang Zakat Profesi Bagi PNS.
b.	Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diterbitkan oleh organisasi yang bukan merupakan pengolahnya. Data ini penulis peroleh melalui riset kepustakaan dengan membaca buku yang ada kaitannya dengan penelitian.
6.	Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk menghimpun keterangan-keterangan atau data-data yang diperoleh dilapangan. Untuk itu peneliti menggunakan berbagai pendekatan supaya mendapatkan hasil yang memuaskan dengan cara sebagai berikut:
a.	Observasi
Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan pelaksanaan instruksi bupati tersebut. Teknik ini dilakukan untuk mengetahui dasar-dasar dan landasan berfikir serta alat pendukung dalam melakukan pelaksanaan zakat Pegawai khususnya di Kabupaten Bungo.
b.	Wawancara
Yang dimaksud wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Disini, penulis menggunakan wawancara terstruktur dengan sampel yang telah ditentukan, maksudnya wawancara yang bertujuan untuk memperoleh bentuk-bentuk tertentu informasi dari semua responden, tetapi susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan cirri setiap responden. Susunan pertanyaan dan susunan kata-katanya dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara. Teknik  interview secara mendalam digunakan untuk mengetahui bagaimana aplikasi Instruksi Bupati Bungo No. 2/Kesra tahun 2009 tentang Zakat Profesi dan bagaimana pendapat mereka tentang kebijakan tersebut.
7.	Teknik pengolahan dan analisis data
Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dan terkumpul dari berbagai sumber seperti observasi, wawancara dan literature-literatur yang ada. Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan. Untuk mengolah dan menganalisa data yang terkumpul, maka penulis menggunakan metode analisa secara kualitatif dengan menggunakan beberapa tahapan, yaitu:
a.	Data-data yang diperoleh dari observasi dan wawancara diatas, dibaca dan dipelajari, dianalisa dan ditelaah untuk dipahami dan diuji keabsahannya dengan cara membandingkan data yang sama dari satu sumber dengan sumber lain.
b.	Setelah data dibaca dan dipelajari, data tersebut dianalisa dan ditelaah untuk dipahami dan diuji keabsahannya dengan cara membandingkan data yang sama dari satu sumber dengan sumber lain. Kemudian data diseleksi dan dihubungkan dengan teori-teori yang ada.
c.	Setelah data dihubungkan dengan teori-teori yang ada, kemudian data diintrepretasikan untuk merumuskan suatu teori yang baru. Data-data yang diperoleh akan dikumpulkan dan diuraikan secara sistematis.

Daftar Kepustakaan

Instruksi Bupati No. 2/Kesra Tahun 2009 tentang Zakat Profesi Bagi PNS , 6 Mei 2009
Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat, 22 Juli 2008

Al- Hamid, Abdullah Mahmud al-Ba’li, Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syari’ah, Jakarta: PT Raja Grifindo Persada, 2006

Ali, M. Hasan, Masail Fiqhiyah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003

Ali, Yuvie,  Menggagas Fiqih Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994

Al-Qardhawi, Yusuf, Fiqh al-Zakah, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991

Al-Qardhawi, Yusuf, Fiqhu Al-Zakat (Dirasah Al-Muqaranah Li Ahkamiha Wal Fasafatih Fi Da’u Al-Qur’an Wa Al-Sunnah, (Beirut: al-muassasah al-risalah, 1997, cet. XXIV

Al-Zuhaili, Wahbah, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Damsyik: Dar al-Fikr, 1989, Juz II

Al-Zuhaili, Wahbah, Zakat Kajian Berbagai Madzhab, terj, Bandung: PT Rosdakarya, 1997

Amri, Khairul, Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupatn Kampar No. 2 tahun 2006 tentang zakat, infaq, dan shadaqah ditinjau dari hukum Islam, Tesis Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang, Padang: 2006

Arfawi, Nukthoh, Kurde, Memungut Zakat dan Infaq Profesi Oleh Pemerintah Daerah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2005

Bulaeng, Bulaeng, Metode Penelitian Komunikasi Kontemporer, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2004

Departemen Agama RI, Himpunan Fatwa Majlis Ulama Indonesia, Jakarta: Bagian Proyek  Sarana dan Prasarana Produk Halal, 2003

Fuad, Muhammad Abdul Baqi, al-Mu’jam al-Mufahris li Alfadh Al-Qur’an, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, Cet. IV

Martati, Eli, Pendayagunaan Hasil Zakat Sebagai Upaya Pengentas Kemskinan di Kenegarian Rao-Rao Batusangkar, Tesis Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang, Padang: 2002

Meleong, Lexi J, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), cet ke-6

Minarti, Dana Bergulir Menurut Hokum Islam (Studi Kasus di BAZ Provinsi Sumbar), Tesis Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang, Padang: 2006

Mustafa, Ahmad, al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Beirut:  Dar al-Fikr. T.th, jilid I
Syaltut, Muhammad, Aqidah dan Syariah Islam, terj. Fachruddin Hs dan Nashruddin Taha, Jakarta: Bumi Aksara,1994

Yendra, Pelaksanaan Surat Edaran Walikota Padang Tentang Pengumpulan Zakat Karyawan dan Respon Pegawai Sekretariat Pemko Padang, Tesis Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang, Padang: 2006

OUT LINE

BAB I 		PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang Masalah
B.	Rumusan dan Batasan Masalah
C.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian
D.	Defenisi Operasional
E.	Tinjauan Kepustakaan
F.	Metode Penelitian

BAB II 	ZAKAT DAN ZAKAT PROFESI
A.	Pengertian dan Dasar Hukum Zakat
B.	Harta yang Wajib Zakat dan Kadarnya
C.	Perkembangan Pemikiran tentang Zakat Penghasilan

BAB III	PERSEPSI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) KABUPATEN BUNGO 
TERHADAP INSTRUKSI BUPATI NO. 2/KESRA TAHUN 2009 TENTANG ZAKAT PROFESI BAGI PNS 
A.	Persepsi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Bungo terhadap Instruksi Bupati No. 2/Kesra Tahun 2009 tentang Zakat Profesi Bagi PNS
B.	Penerapan Instruksi Bupati No. 2/Kesra Tahun 2009 tentang Zakat Profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bungo

BAB IV 	PENUTUP
A.	Kesimpulan
B.	Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

PROPOSAL TESIS
Persepsi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Bungo Terhadap Instruksi Bupati
 No. 2/Kesra Tahun 2009 Tentang Zakat Profesi Bagi PNS 
Diajukan sebagai langkah awal dalam penulisan thesis

Oleh:
Yuslinda
BP. 088081121

PROGRAM STUDI SYARI’AH
PROGRAM PASCASARJANA
IAIN IMAM BONJOL PADANG
1432 H/2011 M