TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN ADAT NIKAH DI RANTAU (Studi Kasus di Nagari Kampuang Baru Korong Nan Ampek Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan)

AHLUL FIKRI FADRIAN, - (2018) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN ADAT NIKAH DI RANTAU (Studi Kasus di Nagari Kampuang Baru Korong Nan Ampek Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG.

	Text (COVER) COVER, PERSETUJUAN PEMBIMBING, ABSTRAK.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB II) BAB II.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (781kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Download (372kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (700kB)
	Text (FILE GABUNGAN) SKRIPSI FULL GABUNG.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN ADAT NIKAH DI RANTAU (Studi Kasus di Nagari Kampuang Baru Korong Nan Ampek Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan)”. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya larangan melaksanakan pernikahan di rantau oleh ninik mamak Nagari Kampuang Baru Korong Nan Ampek dan harus melaksanakan pernikahan di kampung tersebut. Rukun dan syarat pernikahan dalam Islam tidak terdapat adanya penentuan tempat dalam proses pernikahan. Bagi yang melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut maka dikenakan sanksi adat berupa denda. Apabila denda tidak dipenuhi maka pelaku dibuang sepanjang adat yaitu tidak diakui sebagai warga di nagari tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetehui penyebab adanya larangan praktek pernikahan di rantau serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap larangan praktek pernikahan di rantau yang terjadi di Nagari Kampuang Baru Korong Nan Ampek, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilaksanakan di Nagari Kampuang Baru Korong Nan Ampek, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan terhadap larangan nikah di rantau. Mengenai teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik berupa wawancara dengan tokoh adat Nagari Kampuang Baru Korong Nan Ampek dan masyarakat yang melakukan pernikahan di rantau. Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan bahwa penyebab adanya larangan praktek pernikahan di rantau yang terjadi di Nagari Kampuang Baru Korong Nan ampek, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan adalah untuk menghindari pelaksanaan nikah yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya baik secara adat apalagi secara agama. Semua itu dilakukan untuk menghindari terjadinya pernikahan bawah tangan (nikah siri) maka untuk mengantisipasi hal tersebut dibentuklah kesepakatan antara pemuka adat atau ninik mamak dalam membuat aturan larangan tersebut. Tinjauan hukum islam terhadap larangan pernikahan di rantau yang terjadi di Nagari Kampuang Baru Korong Nan Ampek, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan beserta sanksinya adalah hukumnya makruh menurut hukum Islam karena mudharatnya lebih besar dari manfaatnya.

Actions (login required)

View Item