LARANGAN ADAT MELAKUKAN PERKAWINAN SESUKU DI TINJAU DARI UU NOMOR 1 TAHUN 1974: STUDI KASUS DI DESA TANJUNG PAUH KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU

ABDUL MANAN, - (2018) LARANGAN ADAT MELAKUKAN PERKAWINAN SESUKU DI TINJAU DARI UU NOMOR 1 TAHUN 1974: STUDI KASUS DI DESA TANJUNG PAUH KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (COVER, PENGESAHAN DAN ABSTRAK) Cover, Persetujuan Pembimbing, Abstrak.pdf - Published Version Download (780kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (727kB)
	Text (BAB II) BAB II.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (744kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (699kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (957kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Download (507kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Kepustakaan.pdf - Published Version Download (640kB)
	Text (FILE GABUNGAN) FILE GABUNGAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul “Larangan Adat Melakukan Perkawinan Sesuku Ditinjau Dari Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau)”. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya penerapan larangan adat perkawinan sesuku di Desa Tanjung Pauh. Masyarakat yang melakukan perkawinan sesuku diwajibkan membayar denda adat berupa kambing atau kerbau. Apabila tidak mampu maka pelanggar, saudara sesuku dan keluarganya tidak boleh melakukan urusan adat lainnya bahkan sampai diusir dari desa. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang diterapkannya larangan adat terhadap perkawinan sesuku, mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari penerapan larangan adat perkawinan sesuku serta mengetahui pandangan UU Nomor 1 Tahun 1974 terhadap larangan adat kawin sesuku. Pencarian data untuk penulisan skripsi ini jenis penelitian yang diambil adalah Library Reseach (Penelitian kepustakaan) dan Field Reserch (Penelitian lapangan), yaitu mencari data langsung ke Desa Tanjung Pauh, baik dari data otentik maupun melalui wawancara dengan pemuka adat, kepala desa dan masyarakat. Teknis analisis data dilakukan dengan deskriptif analisis. Setelah menganalisis data penulis menyimpulkan bahwa latar belakang diterapkannya larangan adat kawin sesuku adalah karena larangan adat itu merupakan kebiasaan turun-temurun sekaligus warisan dari nenek moyang mereka dan memiliki nilai kekerabatan yang besar sehingga tetap diterapkan. Akibat hukum yang ditimbulkan jika larangan adat dilakukan adalah munculnya kebolehan melakukan perkawinan tersebut, kewajiban melakukan do’a bersama, terhalangnya melakukan urusan adat lainnya, serta hilangnya hak dan kebebasan bertempat tinggal pelanggar. Pandangan UU No. 1 Tahun 1974 terhadap penerapan larangan adat ini terdapat dalam pasal 8 (f), tentang larangan perkawinan, pasal 66 yang melalui penafsiran a contrario yang memberlakukan hukum perkawinan adat. Hukum perkawinan adat dapat diterapkan selain yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Berbeda dengan penerapan larangan adat kawin sesuku di Desa Tanjung Pauh yang ternyata telah tertuang dalam UU Perkawinan pasal 2 dan bertentangan dengan hukum Islam. Kesimpulannya hukum larangan adat kawin sesuku di Desa Tanjung Pauh bertentangan dengan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Kata Kunci: Larangan Adat, Perkawinan Sesuku, UU No. 1 Tahun 1974.

Actions (login required)

View Item