Author: user

BAB III
PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP KUHP 
DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN BAGI SUAMI BERISTRI LEBIH DARI SEORANG TANPA IZIN
Sebelum  membahas lebih lanjut tentang pandangan hukum Islam terhadap KUHP dan Undang-Undang Perkawinan bagi suami beristri lebih dari seorang tanpa izin, penulis memaparkan sekilas tentang poligami dalam pandangan hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagai berikut:
1.	Pengertian dan Dasar Hukumnya
Poligami berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua kata, yaitu polus berarti banyak dan gamein berarti perkawinan. Berdasarkan pengertian asal kata tersebut maka poligami berarti perkawinan yang banyak, yaitu beristri lebih dari satu pada waktu bersamaan.Sedangkan dalam literatur Islam, seperti dalam Fiqh Sunnah, Sayyid Sabiq memberi istilah dengan ta’addud al-zaujat, untuk orang yang beristri lebih dari satu. Namun dalam Islam dibatas hanya hingga empat orang istri saja. 

Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 113.

Poligami memiliki akar sejarah yang cukup panjang, sepanjang sejarah peradaban manusia itu sendiri. Sebelum Islam datang ke jazirah Arab, poligami merupakan sesuatu yang telah mentradisi bagi masyarakat Arab. Poligami masa itu dapat disebut poligami tak berbatas. Lebih dari itu tidak ada gagasan keadilan di antara para istri. Suamilah yang menentukan sepenuhnya siapa yang paling ia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak berbatas. 

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004), cet. Ke-1,  h. 156-157.

Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah menjelaskan bahwa sebenarnya sistem poligami telah terjadi pada banyak bangsa sebelum Islam, di antaranya bangsa Ibrani, Arab jahiliyah dan Cisilia. Bangsa-bangsa inilah kemudian melahirkan sebagian besar penduduk  Rusia, Lituania, Estonia, Polandia, Cekoslowakia dan Yugoslavia. Begitu juga sebagian besar bangsa Jerman dan Saxonia, yang melahirkan sebagian besar penduduk negara Jerman, Swiss, Belanda, Belgia, Denmark, Swedia, Norwegia dan Inggris. Oleh sebab itu tidak benar jika ada yang beranggapan bahwa Islam yang pertama kali membawa sistem poligami ini. Sebenarnya sistem poligami ini hingga saat ini masih tetap tersebar pada beberapa bangsa yang tidak beragama Islam, seperti orang-orang Afrika, India, Cina dan Jepang. Juga tidak benar jika ada yang beranggapan bahwa sistem ini hanya terbatas  di kalangan bangsa-bangsa yang beragama Islam saja. 

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Lebanon: Dar al-Fikr, 1983), cet ke-4, h. 109.

Pendapat Sayyid Sabiq tersebut membuktikan bahwa berdasarkan realita sejarah menunjukkan bahwa poligami atau beristri lebih dari seorang telah ada sebelum kedatangan Islam. Dengan demikian poligami sudah menjadi tradisi bangsa-bangsa dunia dan bukan sesuatu yang aneh dalam kehidupan mereka. Kedatangan Islam melalui diutusnya Rasulullah Saw mengatur kembali pelaksanaan poligami, namun dengan tetap menjaga hak dan martabat wanita, sehingga  poligami dilaksanakan tidak hanya bertujuan sebatas pelampiasan nafsu bagi kaum lelaki. 
Adapun dasar hukum poligami dalam Islam, yaitu firman Allah Swt dalam surat al-Nisa’ ayat 3, di mana Allah Swt menyatakan: 
                                 
Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Qs. Al-Nisa’: 3).

Menurut Amir Syarifuddin ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam membolehkan adanya kawin poligami, yaitu seseorang mempunyai istri lebih dari satu orang, namun kebolehan itu tidaklah secara mutlak, tetapi dengan syarat yaitu kemampuan berlaku adil di antara istri-istri itu. 

Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh,( Jakarta: Kencana, 2010), cet. Ke-3,  h. 113.

Sayyid Sabiq menjelaskan sebab turun ayat tersebut sebagaimana dalam riwayat al-Bukhariy, Abu Daud, al-Nasa’i, dan al-Tirmidziy, dari ‘Urwah ibn al-Zubeir bahwa Ia bertanya kepada ‘Aisyah istri Nabi Saw tentang firman Allah Swt: 
                                 
Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Qs. Al-Nisa’: 3).
	
Lalu A’isyah berkata: “wahai anak saudariku, maksudnya adalah seorang wanita yatim yang berada dalam tanggungan walinya sehingga ia yang bertanggungjawab mengurus hartanya. Wali tersebut menyukai hartanya, di samping itu wali tersebut juga menyukai kecantikan wanita tersebut sehingga wali  berkeinginan untuk  menikahi wanita ini pada hal ia tidak bisa berlaku adil dalam memberikan nafkah kepadanya. Sehingga ia hanya memberi seperti memberi kepada yang lain. Oleh sebab itu dilarang untuk menikahi wanita yatim tersebut kecuali apabila sanggup berlaku adil kepadanya, dan sanggup memberikan nafkah yang baik kepadanya, dan diperintahkan untuk menikahi wanita yang baik-baik selainnya. Urwah berkata: ‘Aisyah mengatakan: kemudian orang-orang meminta fatwa Rasulullah Saw setelah ayat ini turun untuk mereka, lalu turunlah ayat: 
                                             
Artinya: “Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya”. (Qs. Al-Nisa’: 127)

Kemudian ‘Aisyah berkata: adapun yang disebutkan Allah, dimana dibacakan kepada mereka di dalam kitab adalah ayat pertama yang merupakan firman Allah Swt:
                                 
Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Qs. Al-Nisa’: 3).

‘Aisyah berkata lagi: adapun firman Allah Swt dalam ayat  yang lain: 
…   ...	
Artinya: “…sedang kamu ingin mengawini mereka…”(Qs. Al-Nisa’: 127).

Menunjukkan bahwa keinginan seseorang di antara kalian untuk menikahi seorang wanita yatim yang berada dalam tanggungjawab walinya pada saat ia (wanita tersebut) kurang harta dan kurang dari sisi kecantikannya. Maka dilarang menikahinya dengan tujuan karena menginginkan hartanya dan oleh sebab kecantikan wanita yatim kecuali bisa berlaku adil meskipun hartanya sedikit dan kurang kecantikannya. 

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah,  (Lebanon: Dar al-Fikr, 1983), cet ke-4, h. 96-97.

2.	Alasan –Alasan yang Membolehkan Poligami
Adapun alasan-alasan yang menjadi faktor kebolehan poligami, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dalam pasal 4 ayat 2, yaitu:
a.	Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
b.	Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
c.	Istri tidak dapat melahirkan keturunan
Dengan adanya bunyi pasal-pasal yang membolehkan untuk berpoligami kendatipun dengan alasan-alasan  tertentu, jelaslah bahwa asas yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak melainkan disebut monogami terbuka atau meminjam bahasa Yahya Harahap, monogami yang tidak bersifat mutlak. Poligami ditempatkan pada status hukum darurat (emergency law), atau dalam keadaan yang luar biasa (extra ordinary circumstance). 

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004), cet. Ke-1 h. 162.

Berkenaan dengan pasal 4 di atas setidaknya menunjukkan ada tiga alasan yang dijadikan dasar mengajukan permohonan poligami. Pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan (menurut dokter). Ketiga, tidak dapat melahirkan anak. 
Tampaknya alasan – alasan ini bernuansa fisik kecuali alasan ketiga. Terkesan karena seorang suami tidak memperoleh kepuasan yang maksimal dari istrinya, maka alternatifnya adalah poligami. 
Menurut penulis alasan-alasan yang terdapat dalam undang-undang perkawinan tersebut adalah alasan logis, karena ketiga hal tersebut adalah faktor yang juga menghambat tercapainya tujuan dari pernikahan yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
Berkenaan dengan alasan-alasan darurat yang membolehkan poligami, menurut Abdurrahman setelah merangkum pendapat fuqaha, setidaknya ada delapan keadaan:
a.	Istri mengidap suatu penyakit yang berbahaya dan sulit disembuhkan
b.	Istri terbukti mandul dan dipastikan secara medis tak dapat melahirkan 
c.	Istri sakit ingatan 
d.	Istri lanjut usia sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai istri 
e.	Istri memiliki sifat buruk 
f.	Istri minggat dari rumah
g.	Ketika terjadi ledakan perempuan dengan sebab perang misalnya
h.	Kebutuhan beristri lebih dari satu dan jika tidak menimbulkan kemudharatan di dalam kehidupan dan pekerjaan.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004), cet. Ke-1, h. 159.

3.	Persyaratan Poligami
Berkenaan dengan persyaratan poligami atau beristeri lebih dari seorang, penulis akan mengemukakan persyaratan poligami menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1979 dan persyaratan poligami menurut  fiqh. Adapun syarat-syarat poligami menurut Undang-Undang no. 1 tahun 1974  termuat dalam pasal 5 ayat 1 sebagai berikut:
a.	Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
Persetujuan  tersebut bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Jika dilakukan secara lisan maka sang istri mengungkapkan keizinannya dalam sidang pengadilan bahwa ia mengizinkan suaminya untuk menikah lagi. Sedangkan jika dilakukan secara tertulis bisa dalam bentuk pernyataan dalam tulisan yang menyebutkan bahwa ia merestui atau mengizinkan suaminya untuk menikah lagi. 
b.	Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri – istri dan anak-anak mereka.
Memberi nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri dan juga anak-anaknya. Apalagi jika beristri lebih dari seorang maka wajar jika persyaratan ini diperjelas dan dikuatkan kembali apakah suami bisa dan sanggup melalui penghasilannya memberi nafkah keluarga yang lama ditambah keluarga yang baru nantinya. Karena membangun keluarga baru tidak bisa melepaskan kewajiban yang telah ada terhadap keluarga lama.
Berkenaan dengan adanya jaminan kebutuhan hidup terhadap istri dan anak-anak, telah diatur dalam pasal 41 sub c PP No. 9 tahun 1975 harus dengan memperhatikan:
1)	Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat ia bekerja
2)	Surat keterangan pajak penghasilan atau,
3)	Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan

c.	Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak- anak mereka.
Pada ayat 2 disebutkan: “persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a mengenai persetujuan dari istri-istri tidak diperlukan bagi seorang suami, apabila istri/istri-istri tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istrinya, selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab lainnya yang perlu mendapat penilainan dari hakim pengadilan. 
Adapun persyaratan poligami menurut perspektif fiqh adalah adanya keharusan bisa berlaku adil. Hal ini dapat dilihat dalam ayat yang menyatakan kebolehan beristri lebih dari seorang dalam surat al-Nisa’ ayat 3: 
                                  
Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Qs. Al-Nisa’: 3)

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa kewajiban adil terhadap istri-istri tersebut adalah dalam masalah makanan, tempat tinggal, pakaian dan mabit (giliran malam), serta semua yang bersifat materi tanpa membedakan antara istri yang kaya dan yang fakir, yang memiliki status terhormat dan orang biasa.  
Sayyid Sabiq tidak sependapat dengan orang-orang yang melarang beristri lebih dari seorang kecuali dengan izin Qadhi, di mana mereka berdalil dengan realita yang terjadi pada masa sekarang banyak mudharat yang ditimbulkan oleh poligami. Sayyid Sabiq menyatakan bahwa barangkali mereka tidak mengetahui atau pura-pura tidak tahu terhadap mudharat yang ditimbulkan dari larangan tersebut. Karena mudharat yang dihasilkan dari kebolehan poligami justru lebih ringan dari mudharat yang ditimbulkan oleh sebab melarangnya. Dengan demikian wajib menjaga mana yang lebih ringan mudharatnya  sesuai dengan kaidah “melakukan yang paling ringan mudharatnya”.

Lihat: Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah,  jilid 2, h. 108.

	Menurut Setiawan Budi Utomo dalam Fiqh Aktual, masalah izin istri dalam poligami memang tidak ada dipersyaratkan secara syar’I dan tidak ada dalil yang menetapkan keharusannya. Masalah ini sebenarnya berangkat dari kesadaran prinsip mu’asyarah bil ihsan yakni perlakuan baik terhadap keluarga, prinsip musyawarah, dan prinsip ‘an taradhin yakni saling ridah dalam keluarga sebagai kunci terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Jadi, dengan demikian sebaiknya bila ingin menjalani kehidupan poligaminya secara sakinah hendaklah memusyarahkan hal itu dengan istri meskipun tentunya bila alasan poligami tersebut syar’i. bahkan dapat pula didorong desakan kondisi kebutuhan darurat dan memenuhi kriteria poligami maka penolakan istri tanpa alasan yang syar’I, rasioanal dan realistis dapat menjurus kepada pengingkaran ayat. Namun sebaliknya, bila ternyata suami yang ingin poligami tidak memenuhi kriteria nikah poligami yang sesuai sunnah dan tidak baik secara realistis maupun syar’I, maka pendapat istri dan musyawarahnya mutlak wajib didengar dan dipertimbangkan karena prinsip dan semangat syariat Islam adalah menghilangkan mudharat dan kezaliman. Kaidah fiqh mengatakan, “tidak boleh ada bahaya dan sikap saling membahayakan dan “menolak bahaya (mudharat) lebih diutamakan daripada mengambil manfaat”.

Anggota Dewan Syari’ah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia

Setiawan Budi Utomo, Fiqh Aktual, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), cet. Ke-1, h. 276.

Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa hikmah ta’addud (poligami) adalah:
a.	Merupakan rahmat dan karunia Allah Swt terhadap manusia yang membolehkan poligami dan membatasi sampai empat. Maka bagi seorang laki-laki boleh melakukan dalam waktu yang sama untuk beristri lebih dari seorang, dengan syarat mampu berlaku adil di antara istri-istrinya baik dalam nafkah, dan bermalam. 
b.	Bahwa Islam merupakan risalah kemanusiaan yang tinggi yang memberikan beban kepada umatnya untuk menegakkannya serta menyampaikannya. Tugas berat ini tidak akan bisa dipikul kecuali mereka memiliki negara yang kuat. Negara yang kuat harus memiliki syarat-syarat di antaranya: tentara, pabrik-pabrik, pertanian, perdagangan dan lainnya yang menjadi faktor kekuatan sebuah Negara. Hal itu semua tidak akan terwujud kecuali dengan banyaknya umat. Sehingga setiap sisi dan lini tersebut diisi oleh banyak orang. Oleh karena itu dikatakan bahwa: “sesungguhnya kejayaan itu bagi yang banyak jumlahnya”. Adapun jalan menuju jumlah yang banyak tersebut adalah pernikahan lebih awal dan ta’addud (poligami).
c.	Negara merupakan pemilik risalah, sering kali menghadapi ancaman yang mengharuskan untuk berjihad, sehingga banyak orang gugur di medan perang. Oleh sebab itu merupakan suatu kemestian menjaga keturunan para syuhada’ tersebut, yaitu dengan menikahi para janda mereka. 
d.	Kadangkala di satu tempat jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki sehingga mengharuskan untuk poligami
e.	Kesiapan laki-laki untuk memiliki keturunan lebih dari pada wanita
f.	Kadangkala istri mandul tidak punya anak, atau dalam keadaan sakit yang tidak sembuh-sembuh, sedangkan mereka tetap ingin mempertahankan perkawinan, padahal suami ingin punya keturunan
g.	Adanya pada sebagian laki-laki yang memiliki kelebihan dari sisi seksual sehingga tidak memungkinkan hanya dengan satu istri

A.	Pandangan Hukum Islam terhadap Suami Beristri Lebih dari Satu Orang Tanpa Izin
Dalam hukum Islam sudah jelas disebutkan dalam al-Qur’an tentang kebolehan beristri lebih dari satu. Allah Swt berfirman dalam surat al-Nisa’ ayat 3:

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (kalau kamu kawin dengannya), maka kawinilah perempuan – perempuan (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat orang. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau hamba sahaya yang kamu miliki”. (Qs. An-Nisa’: 3) 

Sebab turunnya surat an-Nissa’ ayat 3 di atas berkenaan dengan seorang lelaki yang menguasai harta anak yatim, yang kemudian dikawininya. Dia mengadakan perserikatan harta untuk berdagang dengan wanita yatim yang menjadi tanggungannya. Dalam perkawinannya bersama anak yatim tersebut dia tidak memberikan apa-apa dan menguasai seluruh harta itu, sehingga wanita ini tidak mempunyai sama sekali terhadap harta miliknya yang telah diserikatkan. Sehubungan dengan itu Allah SWT menurunkan ayat ke 3 sebagai teguran dan peringatan bagi mereka menikahi anak yatim. Mereka dibebani tanggung jawab sanggup berlaku adil dalam segala segi terhadap isteri-isterinya itu. 

A. Mudjab Mahali, Asbabun Nuzul, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 206. Berbeda dengan Ahmad al-Wahidi an-Naisaburi (w. 468 H/1076 M) dalam bukunya asbabun nuzul, ia menjelaskan pada waktu itu ada seorang laki-laki yang punya anak yatim dan dia langsung sebagai walinya. Anak yatim itu punya beberapa harta, maka kata nabi SAW: “jangan ia nikahi karna mengharapkan hartanya, lalu disakiti dan disia-siakan kesehatannya, karena itu jika takut ia tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim tersebut, kawinilah perempuan lain dan diperbolehkan ia membatalkan niat untuk kawin dengan anak yatim itu” (HR. Muslim dari Abi Kuraibah dari Abi Husama dari Hisyam) Lihat Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1187

Ayat di atas menyebutkan secara tegas bahwa Allah Swt mengizinkan kepada yang mampu untuk berlaku adil untuk beristri maksimal 4 orang. Apabila tidak bisa berbuat adil maka cukup dengan satu orang istri. Menurut penulis tidak ada tambahan syarat bahwa seorang suami harus minta izin istri pertama. Begitu juga ayat di atas tidak ada menyebutkan adanya sanksi bagi yang tidak meminta izin. Oleh karena itu tambahan syarat harus meminta izin, tidak sesuai dengan al-Qur’an maupun hadits. Barangkali syarat ini menjadi tambahan sebagai tindakan preventif terhadap para suami yang tidak bisa berbuat adil dan tidak bisa merealisasikan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah yang menjadi tujuan pembinaan rumah tangga. 
Menurut Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, setelah menganalisa tentang Undang-Undang Perkawinan terkait dengan poligami, berkenaan dengan prosedur poligami, di mana suami harus mendapatkan izin dari pengadilan, menimbulkan persolan tersendiri. Apakah izin pengadilan itu merupakan syarat sah perkawinan kedua itu? Kalau “ya” maka hal tersebut (sekurang-kurangnya dalam teori) bertentangan dengan pasal 2 ayat 1 yang tegas menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Dan dalam hubungan ini, hukum perkawinan Islam tradisional tidak atau sekurang-kurangnya belum menentukan izin pengadilan itu sebagai rukun nikah yang menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. 

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2004), cet. Ke-1, h. 169-170.

Sedangkan Amir Syarifudin menjelaskan bahwa Islam membolehkan suami beristri lebih dari satu orang dalam masa yang sama, dalam batas paling banyak empat orang, namun dengan syarat yang berat, tanpa persyaratan tersebut suami hanya dibolehkan beristri satu oleh. Beliau berdalil surat an-nisa ayat 4 di atas. 

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), cet. Ke-3, h. 176.

Ayat ini memberikan beberapa batasan. Pertama: batas maksimal empat orang istri dan kedua: hanya boleh dilakukan bila mampu berlaku adil. Kalau tidak terpenuhi syarat tersebut dilarang melakukan kawin poligami.

Ibid, h. 176-177.

Tentang kesulitan dalam memenuhi tuntutan keadilan dalam perkawinan poligami itu dijelaskan Allah dalam ayat 129 surat an-Nisa’:

Artinya: “Dan kamu tidak akan mungkin berlaku adil di antara istri-istrimu walau kamu berusaha untuk itu. Oleh karena itu, janganlah kamu cenderung kepada salah seorang di antara mereka dan kamu meninggalkannya seperti tergantung dan jika kamu berbuat baik dan bertakwa, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang”.(QS. An-Nisa’ : 129)

Adanya kecondongan hati kepada salah seorang di antara istri itu suatu yang tidak disenangi Allah dan berlawanan dengan prinsip bergaul secara baik yang dituntut Allah dalam ayat sebelumnya. 
Keadilan yang dijadikan prasyarat untuk perkawinan poligami itu dinyatakan Allah secara umum, mencakup kewajiban yang bersifat materi dan juga kewajiban yang tidak bersifat materi. Ulama sepakat tentang keharusan adil dalam kewajiban yang bersifat materi atau nafaqah. Ulama berbeda dalam menetapkan batas adil tersebut, apakah adil dalam arti sama banyak atau adil dalam arti berimbang. 

Ibid, h. 177-178.

Dalam penafsiran Asghar, sebenarnya dua ayat di atas menjelaskan betapa al-Qur’an begitu berat untuk menerima institusi poligami, tetapi hal itu tidak bisa diterima dalam situasi yang ada maka al-Qur’an membolehkan laki-laki kawin hingga empat orang istri, dengan syarat harus adil. Dengan mengutip al-Thabariy menurut asghar, inti ayat di atas sebenarnya bukan pada kebolehan poligami, tetapi bagaimana berlaku adil terhadap anak yatim terlebih lagi ketika mengawini mereka.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2004,), cet. Ke-1, h. 158, dikutip dari Asghar Ali engineer, h. 112-113.

Berbeda dalam pandangan fikih, poligami yang di dalam kitab-kitab fikih disebut dengan ta’addud al-zaujat sebenarnya tidak lagi menjadi persoalan. Tidak terlalu berlebihan jika dikatakan, bahwa ulama sepakat tentang kebolehan poligami, kendatipun dengan persyaratan yang bermacam-macam. As-Sarakhsi menyatakan kebolehan poligami dan mensyaratkan pelakunya harus berlaku adil. Al-Kasani menyatakan lelaki yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya. As-Syafi’I juga mensyaratkan keadilan di antara para istri, dan menurutnya keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi istri di malam atau di siang hari.

Ibid, dikutip dari Khairudin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara, Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysian, (Jakarta: INIS, 2002), h. 103-105.

Dalam penafsiran Rasyid Ridha bahwasanya suami tidak bisa berlaku adil dalam kecenderungan hati di antara sesama istrinya, walaupun ia sangat ingin berbuat adil. Kemudian firman Allah SWT di atas mengandung larangan agar jangan sampai terlalu cenderung hati kamu kepada salah seorang isteri yang kamu cintai sehingga isteri yang lain terkatung-katung.

Rasyid Ridha, tafsirul Quranul Hakim Asy-Syir Bitafsir Manar, (Berut: Darul al-Iftah), h.348

Kedatangan Islam dengan ayat kebolehan seorang suami beristri lebih dari satu orang tidak terlepas dari sejarah peradaban manusia itu sendiri. Sebelum Islam datang ke Jazirah Arab, seorang suami bebas beristri lebih dari satu orang bahkan tidak ada batasannya serta tidak ada gagasan keadilan di antara para isteri. Para isteri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha untuk memperoleh keadilan. 

Asehar Ali Enginer, Pembebasan Perempuan, (Yogyakarta: LKIS, 2003), h.111

Namun Islam datang, membatasi kebolehan seorang suami beristri lebih dari satu orang hanya sampai empat orang isteri dengan sarat-sarat yang ketat pula seperti keharusan berlaku adil di antara para isteri.

Abdurrahman I. Do’I, Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah), (Jakarta:Rajawali  Press, 2002), h. 193

Di samping itu juga di dalam Hadis terdapat beberapa perkara yang membicarakan seorang suami beristri lebih dari satu orang, diantaranya perkara Haris Ibn Qois bahwa ia berkata: saya masuk Islam, dalam keadaan punya delapan isteri, lalu saya datang kepada Rasulullah SAW dan melaporkan keadaan Saya kepada beliau, kemudian beliau bersabda: “Pilihlah empat di antara mereka” sebagaimana yang termuat dalam Sunah Ibnu Majah. Redaksi hadis itu adalah:

Hadis adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, setelah kenabian, baik berupa sabda, perbuatan maupun takrir. Lihat Muhammad ‘Ajaj al-Khatib. Ushul Al-Hadis (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 8

Abdul Nasir Taufiq al-Athar, Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-Undangan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 125

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَا هِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ حُمَيْضَةَ بِنْتِ الشَّمَرْ دَلِ عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقُلْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعَا (رواه ابن ماجه)
Artinya:  “Ahmad bin Ibrahim ad-Dauraqiy dari Hasyim dari Ibn Abi Laila dari Humaidah binti Samardali dari Qays bin Harits berkata: “Aku memeluk Islam sedangkan aku memiliki delapan orang isteri, maka aku mengadukan hal ini kepada Nabi SAW, Beliau lalu bersabda: “Pilihlah empat saja dari mereka” (HR. Ibnu Majah)

Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Daar al-kutub al-Ilm’yah), h. 628

Hadist di atas membatasi seorang suami beristri lebih dari satu orang hanya sampai empat orang istri saja. Hal ini menunjukkan Islam mengkritisi sekaligus memperbaiki seorang suami beristri lebih dari satu orang yang sudah mentradisi bagi masyarakat Arab sebelum Islam datang. Seorang suami beristri lebih dari satu orang masa itu dapat disebut seorang suami beristri lebih dari satu orang tak terbatas. Suamilah yang menentukan sepenuhnya siapa yang paling ia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas.
Jika dianalisa kembali, memang masalah berpoligami ini menjadi problematika yang kadangkala muncul pada saat ini dan tidak jarang berakibat dan menimbulkan mudharat dalam keluarga. Barangkali berdasarkan fenomena tersebut pemerintah melalui undang-undang dan peraturan pemerintah mengatur tentang nikah poligami agar mudharat yang ditimbulkan akibat perkawinan poligami yang dilakukan tanpa perhitungan bisa dihindarkan dan dapat  meminimalisir mudharat yang akan ditimbulkan. Di antara syarat yang ada dalam undang-undang adalah ada izin dari istri sebelumnya atau izin dari pengadilan. 
Sebagaimana telah disinggung dalam pembahasan poligami dalam Islam, bahwa penulis tidak menemukan dalil adanya syarat izin istri bagi suami yang ingin berpoligami. Bahkan masalah poligami tidak begitu menjadi permasalahan pada zaman dahulu. Hanya saja pada zaman sekarang, kembali menjadi masalah, bahkan sampai membawa kepada perceraian dengan keluarga pertama. 
Meskipun masalah izin ini tidak ada termaktub di dalam al-Qur’an dan hadits, maka dalam fiqh Islam apabila sesuatu hukum tidak ada dalam al-Qur’an dan sunnah, maka aturan tersebut bisa ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah dengan syarat dalam rangka kemaslahatan. Sanksi yang diberikan hakim atau penguasa ini disebut dengan ta’zir. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa ta’zir merupakan hukuman yang diberikan oleh penguasa atau hakim yang tidak ada dalam al-Qur’an dan hadits. Sehingga berdasarkan kepada hukum ta’zir ini maka boleh saja pemerintah menetapkan dan mensyaratkan izin istri terhadap suami yang ingin berpoligami. Berdasarkan kepada hukum ta’zir ini, maka undang-undang perkawinan tersebut tergolong kepada ta’zir. Dengan demikian menurut penulis sanksi yang ada dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam yakni tergolong kepada ta’zir.
Jika sanksi pada Peraturan Pemerintah tersebut tergolong kepada ta’zir, maka penguasa dalam hal ini pemerintah bisa memberlakukannya kepada masyarakat. Demi memberikan efek jera dan mengikat aturan tersebut tentu saja diperlukan sanksi yang bersifat mengikat. 
Adapun pembahasan selanjutnya adalah apakah seorang suami yang ingin beristri lagi (poligami) mesti minta izin istri pertama? Setelah menelusuri ayat-ayat tentang ini tidak ditemukan syarat harus minta izin dari istri pertama. Hanya saja demi menjaga kemaslahatan dalam rumah tangga sehingga keharmonisan tetap terjaga maka alangkah baiknya dilakukan dengan musyawarah dan dikomunikasikan dengan baik sehingga tujuan rumah tangga bisa terjaga, meskipun izin bukanlah hal yang akan membatalkan akad nikah, namun lebih untuk kemaslahatan. Karena pemerintah telah memberlakukan undang-undang perkawinan maka tentu saja umat Islam mesti merujuk ke sana agar perkawinan yang dilakukan tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku.

B.	Pandangan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Bagi Suami Beristri Lebih dari Seorang Tanpa Izin dalam KUHP 
1.	Sanksi Pidana Bagi Suami Beristri Lebih dari Seorang Tanpa Izin dalam KUHP
Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, telah disusun Kitab yang berisi tentang undang-undang dan hukum yang berkaitan dengan masalah pidana. Kitab tersebut dinamakan dengan KUHP, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab ini menjadi sumber utama dan rujukan dalam masalah pidana yang terjadi di Indonesia. 
Dalam KUHP disebutkan bahwa seorang suami yang telah memiliki seorang istri kemudian menikah lagi tanpa seizin istri sebelumnya dan tidak mendapatkan izin dari pengadilan, maka akan mendapat sanksi pidana. Sanksi pidana bagi seorang suami yang beristri lebih dari seorang tanpa izin ini dapat dilihat dalam KUHP Pasal 279 ayat 1 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 45.
Pada pasal 279 ayat 1 ke-1 dan ke-2 KUHP yang berisi:
(1). Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
	Ke-1	: Barang siapa yang mengadakan perkawinan padahal  mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.
	  Ke-2:	Barang siapa yang mengadakan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinannya atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu. 
(2). Kalau yang bersalah karena melakukan perbuatan yang diterangkan di 1e, menyembunyikan kepada pihak yang lain, bahwa perkawinannya yang sudah ada itu menjadi halangan yang sah akan kawin lagi, dihukum penjara selama-selamanya 7 tahun. 

		Jika dianalisa 279 ayat 1 dan 2 di atas, maka seseorang bisa dituntut dengan pasal tersebut apabila telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 279 tersebut. Adapun unsur-unsur yang mesti dipenuhi pada pasal 279 ayat 1 butir 1 adalah: 
1.	Barangsiapa 
Maksudnya adalah subjek hukum, dalam hal ini merupakan seseorang yang terbukti telah melakukan suatu tindak pidana dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. 
2.	Yang kawin padahal ia mengetahui bahwa pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah baginya untuk kawin lagi.

	Seorang suami yang melakukan poligami dengan menyadari bahwa perkawinannya sebelumnya menjadi penghalang baginya untuk menikah lagi bisa dijerat dengan pasal ini. Artinya ia secara sadar telah melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang pidana sehingga pantas diberikan sanksi. Pada pasal 279 ayat 1 ini menegaskan bahwa poligami adalah tindakan yang melanggar hukum di Indonesia. Pada pasal ini pelaku diberikan sanksi selama-lamanya 5 tahun penjara. 
	Adapun pada pasal 279 ayat 2, pelaku bisa dijerat dengan ayat 2 in bila memenuhi unsur berikut:
1.	Barang siapa 
Yaitu subjek hukum, yakni seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. 
2.	Yang kawin padahal ia mengetahui bahwa perrkawinannya sebelumnya menjadi penghalang baginya untuk menikah lagi, dan menyembunyikan kepada pihak lain.
	Jika kedua unsur tersebut dipenuhi, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi lebih berat dari ayat 1 di atas, yakni hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun. 

	Berdasarkan KUHP di atas, terlihat jelas bahwa bagi pelaku poligami, yakni orang yang menikah ke-dua, ke-tiga atau ke-4, sedangkan ia telah memiliki istri pertama, maka akan mendapat sanksi pidana. Pasal 279 tersebut menjelaskan bahwa seorang suami yang menikah lagi (poligami) padahal menurut aturan yang berlaku perkawinannya sebelumnya menjadi penghalang untuk melakukan pernikahan kedua, atau menikah kembali tanpa seizin istri pertama atau pengadilan, maka ia akan mendapatkan sanksi pidana. Melalui pasal ini juga dipahami bahwa orang yang sudah menikah dilarang untuk menikah lagi (poligami). 
	Menurut penulis jika menganalisa berdasarkan pada KUHP, berarti para pelaku poligami dianggap sama dengan pelaku tindak pidana ataupun kriminal pada umumnya. Pandangan KUHP bahwa pelaku poligami merupakan pelaku kejahatan dapat dilihat dalam judul pasal 279 tersebut, dimana diberi  judul: Bab XIII Kejahatan terhadap kedudukan  warga. Artinya, pasal 279 KUHP yang memuat tentang sanksi hukum bagi pelaku poligami menilai bahwa poligami tanpa izin istri termasuk kategori kejahatan atau jarimah. 

Lihat: Ibid, h. 202

R. Soesilo menjelaskan bahwa suatu syarat orang bisa dihukum dengan pasal pertama adalah orang itu harus mengetahui, bahwa ia dulu pernah kawin dan perkawinan itu belum dilepaskan. Soesilo menambahkan bahwa menurut pasal 199 B.W (hukum sipil) perkawinan (nikah) itu menjadi lepas:
a.	Karena mati
b.	Karena seseorang meninggalkannya selama 10 tahun dan diikuti dengan perkawinan salah seorang itu dengan orang lain
c.	Karena ada ponis perceraian oleh hakim
d.	Karena perceraian biasa menurut peraturan dalam B.W

Adapun yang tunduk kepada peraturan pernikahan dalam B.W ialah orang Eropa, orang-orang Indonesia, Tionghoa dan sebagainya. Jika beragania Kristen juga tunduk pada peraturan B.W. Matra adanya satu  perkawinan (nikah) sudah merupakan suatu halangan untuk mengadakan perkawinan lagi (kawin dua kali dinamakan bigamie dan dihukum menurut pasal ini). 

Lihat: R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum (KUHP), serta komentar-komentarnya,  (Bogor: Politea,1995), cet. Ke-6, h. 203.

		Menurut R. Soesilogi lagi, dahulu sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 tahun 1974) seorang pria beragama Islam di Indonesia dapat berkawin sampai dengan empat orang istri, yang berarti bahwa adanya perkawinan lebih dari 4 kali itu barulah akan merupakan pelanggaran terhadap pasal 279 KUHP. Akan tetapi sesudah keluarnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia itu tidak diperbolehkan lagi kawin dengan lebih dari seorang bersama-sama kecuali jikalau perkawinan itu ada izin berupa keputusan dari Pengadilan Negeri setempat.

Lihat: ibid.

		Jadi berdasarkan KUHP para pelaku poligami tanpa izin dikenakan sanksi penjara selama-lamanya 5 tahun. Sedangkan apabila ia sembunyikan perkawinan sebelumnya kepada pihak lain agar ia bisa melakukan poligami maka diberikan sanksi lebih, yakni penjara selama-lamanya 7 tahun. Begitu juga penjelasan R. Soesilo menegaskan bahwa setelah keluarnya Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka umat Islam pun tunduk dengan Undang-Undang tersebut. Oleh sebab itu umat Islam terikat dengan aturan yang ada dalam Undang – Undang Perkawinan, termasuk masalah keharusan izin untuk melakukan perkawinan poligami yang termaktub dan secara jelas termasuk syarat berpoligami dalam Undang-undang Perkawinan. Dengan demikian jika dilihat perkawinan poligami tanpa izin tersebut adalah perbuatan yang melanggar undang-undang yang dibuat oleh Negara. Hukum yang dibuat oleh penguasa atau Negara ini tergolong kepada ta’zir. Karena masalah izin berpoligami tidak diatur dalam ayat al-Qur’an maupun hadits, apalagi menyebutkan sanksi. Sehingga kewenangan masalah ini menjadi domain atau wewenang penuh pemerintah atau penguasa.  

2.	Sanksi Pidana Bagi Suami Beristri Lebih dari Seorang Tanpa Izin dalam UU No. 1 Tahun 1974
Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, pada dasarnya poligami atau suami yang beristri lebih dari satu orang diperbolehkan. Pasal 3 ayat 2 menyebutkan:
"Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan."

Pasal 3 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974

Pasal tersebut jelas menyatakan bahwa bisa saja seorang suami apabila ingin melakukan poligami. Hanya saja yang memberi izin untuk melakukan poligami adalah pengadilan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Apabila seorang suami telah memenuhi syarat-syarat tersebut maka ia boleh melakukan poligami. 
Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun  1974 pada Pasal 5 disebutkan, seorang suami untuk beristri lebih dari seorang harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu adanya persetujuan dari istri atau istri-istri; adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. 

Lihat: Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 5

Dalam Undang-undang ini juga disebutkan persyaratan ketat untuk melakukan poligami. Suami yang ingin beristri lebih dari seorang hanya dapat dilakukan jika istri tidak dapat melahirkan keturunan, istri mengalami cacat badan dan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Nampaknya melalui undang-undang ini tidak semudah itu saja seseorang ingin melakukan poligami jika tidak memenuhi syarat. Hal ini tentu saja dalam rangka menjaga kemaslahatan dan tetap mengacu kepada tujuan dari dilangsungkannya pernikahan agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Melalui undang-undang ini juga dipahami bahwa jangan sampai berpoligami justru menghilangkan tujuan asasi dari pernikahan. 

Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Sedangkan di dalam peraturan pelaksana undang-undang perkawinan, yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 Pasal 40 disebutkan, apabila seorang suami bermaksud beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.

Lihat: Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun  1975 Bab VIII tentang beristri lebih dari seorang Pasal 40

Adanya sanksi pidana bagi suami beristri lebih dari seorang tanpa izin, juga diatur oleh Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan, yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 45, dimana dalam pasal tersebut disebutkan:
(1). Kecuali apabila ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka:
a.	Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat 3, 40 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).
b.	Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang dia dalam pasal 6, 7, 8, 9,10 ayat (1), 11,12,40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran. 

Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 45 di atas, yang merupakan peraturan pelaksana terhadap undang-undang perkawinan memberlakukan sanksi bagi yang melanggar aturan perkawinan tentang tata cara poligami. Oleh karena dalam undang-undang perkawinan telah memberlakukan syarat yang sangat ketat, salah satunya adalah adanya izin atau persetujuan istri pertama secara tertulis. Sehingga adanya sanksi merupakan sebuah kemestian agar peraturan yang dibuat bisa dipatuhi dan bagi yang melanggar mendapatkan funishment untuk memberikan efek jera. 
Adapun berkaitan dengan sanksi yang dijatuhkan kepada suami yang beristri lebih dari seorang tanpa izin pada Pasal 279 KUHP dengan sanksi pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Ini juga merupakan hasil dari undang-undang yang merupakan domain pemerintah atau penguasa dalam hukum Islam sanksi ini tergolong kepada ta’zir. Di mana dalam al-Qur’an dan hadits tidak diatur tentang masalah izin untuk berpoligami apabila menjatuhkan sanksi. Sehingga dalam hal ini untuk menjaga kemaslahatan dan tetap dalam rangka menjaga tujuan perkawinan terpelihara, maka pemerintah menetapkan syarat-syarat yang ketat untuk melakukan poligami, di antaranya adanya izin dari istri. Dengan demikian adanya sanksi terhadap yang melanggar merupakan konsekwensi logis dari sebuah aturan agar peraturan yang dibuat bisa dilaksanakan. Berdasarkan argumentasi di atas maka sanksi poligami yang dilakukan tanpa izin baik dalam KUHP dan Undang-Undang Perkawinan merupakan hak pemerintah.
Dalam pandangan hukum Islam sanksi ini tidak relevan dan tidak pada tempatnya. Meskipun pasal 279 KUHP bisa digolongkan kepada ta’zir, dimana pemerintah atau penguasa membuat aturan dan disertai sanksi bagi yang melanggar dengan tujuan untuk kemaslahatan umat. Akan tetapi pasal 279 ini tidak relevan bila dikaitkan dengan latar belakang lahirnya pasal tersebut, karena bukan diperuntukkan untuk umat Islam. Yang tunduk pada pasal 279 KUHP ini adalah orang Eropa,  Tionghua, dan Kristen. Satu syarat sehingga orang dapat di hukum dalam pasal ini bahwa ia pernah kawin dan perkawinannya yang ada masih belum dilepaskan (bercerai). Pasal 279 KUHP tidak tepat diberlakukan untuk umat Islam sebab masalah izin perkawinan adalah masalah perdata dan termasuk pada sanksi pidana pelanggaran, sedangkan pasal 279 KUHP termasuk pada sanksi pidana kejahatan sehingga pasal tersebut terkesan dipaksakan diberlakukan oleh praktisi hukum di Indonesia. Sanksi pidana pasal 279 KUHP tidak efektif karena hukuman itu juga tidak bisa membatalkan perkawinan yang sudah ada.

84