REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH Kajian Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 jo. Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari

Aulia, Rahmat (2013) REKONSTRUKSI ADAT MINANGKABAU DALAM PEMERINTAHAN NAGARI ERA OTONOMI DAERAH Kajian Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 jo. Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari. PKBM Ngudi Ilmu Salaman Magelang. ISBN 978-602-1552-15-5

Text Aulia Rahmat - Rekonstruksi Adat Minangkabau dalam Pemerintahan Nagari Era Otonomi Daerah.pdf Download (14MB)

Abstract

Kebijakan desentralisasi sudah dikembangkan di Indonesia sejak tahun 1999, pasca lengsernya Soeharto sebagai Presiden RepublikIndonesia. Reformasi hukum merupakan salah satu amanat penting dalam rangka pelaksanaan agenda reformasi nasional. Reformasi hukum mencakup agenda penataan kembali berbagai institusi hukum dan politik mulai tingkat pusat sampai tingkat pemerintahan daerah terendah. Pengesahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan tanggapan dan jawaban Pemerintah terhadap desakan demokratisasi dan pembaharuan sistem hukum Indonesia sejak reformasi mulai digulirkan pada tahun 1998.

Actions (login required)

View Item