PERUBAHAN SISTEM PEMERINTAHAN ADAT DALAM MASYARAKAT MELAYU ISLAM BUNGO 1979-2023

Diah Arvionita, Diah (2024) PERUBAHAN SISTEM PEMERINTAHAN ADAT DALAM MASYARAKAT MELAYU ISLAM BUNGO 1979-2023. Masters thesis, PASCASARJANA.

	Text (COVER. DAFTAR ISI) Cover-daftar isi.pdf - Published Version Download (946kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Updated Version Download (333kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (179kB)
	Text (BAB VI) Diah Arvionita _ 2220060002 BAB VI dan Daftar Pustaka_compressed-2.pdf - Published Version Download (137kB)
	Text (FULL TEXT) fDiah Arvionita_ 2220060002 full text3.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Permasalahan yang menjadi kajian utama dalam penelitian ini adalah perubahan yang terjadi dalam pemerintahan adat yang bertahan selama bertahun-tahun sebagai kontrol sosial dalam masyarakat Melayu Bungo mengalami kehilangan identitas setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 yang mengubah pemerintahan adat menjadi pemerintahan desa, yang tidak melibatkan lembaga adat didalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara mandalam mengenai sejarah yang menimbulkan terjadinya suatu kesenjangan pada masyarakat akibat perubahan dari adanya UU. No.5 Tahun 1979. Metode penelitian ini adalah metode penelitian sejarah yang merubah tatanan suatu wilayah mengenai sistem pemerintahan adat Melayu Bungo. Metode Penelitian sejarah dengan tahapannya yaitu: pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber (verifikasi), penafsira (interpretasi) dan penulisan histeografi). Teori yang digunakan adalah teori sosial (evolusi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintahan atau lembaga adat yang tadinya ialah sebagai pengendali sosial di dalam masyarakat adat Melayu Bungo yang kehilangan perannya berkat UU No. 5 Tahun 1979 yang mengubah seluruh unit terkecil menjadi pemerintahan desa. Pemerintahan adat lantas menjadi menghilang dan segala aturan-aturan serta perangkat adat yang sudah ada setelah sekian lamanya. Perubahan ini lantas tidak membawa perubahan ke arah kemajuan di masyarakat adat Melayu Bungo, justru menjadi kemunduran bagi masyarakatnya. Pemerintahan desa hanya mengatur mengenai administrasi desa, bukan mengatur mengenai permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat adat. Hilangnya Kepala Adat (Pasirah) membuat masyarakat adat Melayu kehilangan pedoman, sehingga masalah-masalah masyarakat tidak bisa diselesaikan oleh pemerintahan desa. Keadaan yang semakin mengkhawatirkan tersebut membuat pemerintah daerah Tingkat I Jambi bergerak dengan mengeluarkan Perda No. 5 Tahun 2007 dengan maksud mengembalikan identitas, fungsi, dan peran lembaga adat ke dalam masyarakat. Rio muncul sebagai kepala adat yang baru, untuk bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan mengajarkan kembali aturan-aturan adat, dan agar bisa menyelesaikan permasalahan adat yang terjadi di masyarakat dengan damai.

Actions (login required)

View Item