Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga dalam Kawin dan Cerai Tidak Tercatat

Dewi, Shandra (2024) Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga dalam Kawin dan Cerai Tidak Tercatat. Masters thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (COVER-DAFTAR ISI) Shandra Puspita Dewi, NIM 2220040014 COVER-DAFTAR ISI.pdf - Published Version Download (6MB)
	Text (BAB I) Shandra Puspita Dewi, NIM 2220040014 BAB 1.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB III) Shandra Puspita Dewi, NIM 2220040014 BAB III.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB VII DAN DAFTAR PUSTAKA) Shandra Puspita Dewi, NIM 2220040014 BAB VII DAN DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (3MB)
	Text (FULL TEXT) Shandra Puspita Dewi, NIM 2220040014-FULL TEXT.pdf Restricted to Repository staff only Download (18MB)

Abstract

Studi ini menyoroti perlindungan hukum terhadap keluarga pada perkawinan dan perceraian tidak tercatat. Riset yang dicari adalah Pertama, negara mengatur perlindungan hukum terhadap keluarga dalam perkawinan dan perceraian tidak tercatat. Kedua, prosedur administrasi perkawinan dan perceraian tidak tercatat di Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman. Ketiga, perlindungan hukum terhadap keluarga dilaksanakan dalam perkawinan dan perceraian tidak tercatat di Disdukcapil. Data dalam studi ini diperoleh melalui: Pertama, wawancara yang melibatkan Kabid Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman, Petugas Layanan Pengaduan, Operator Disdukcapil, Operator Nagari. Kedua, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum keluarga pada perkawinan dan perceraian tidak tercatat. Studi ini menemukan: Pertama, perlindungan negara terhadap keluarga diwujudkan dalam bentuk peraturan-peraturan, kebijakan, dan adanya kegiatan/ program tahunan yang dilaksanakan secara rutin dalam instansi pemerintah. Setiap instansi pemerintah memilki kebijakan dalam menegakkan perlindungan keluarga. Kedua, Prosedur administrasi bagi pasangan yang perkawinan dan perceraian tidak tercatat dalam mengurus KK dapat melampirkan SPTJM Perkawinan/Perceraian Belum Tercatat yang diketahui oleh Wali Korong dan Wali Nagari. Pengajuannya secara langsung di Disdukcapil setelah melalui verifikasi dari Kabid terkait. Ketiga, Perlindungan hukum terhadap keluarga pada perkawinan dan perceraian tidak tercatat yang telah dilaksanakan di Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat dari 2 aspek yaitu: Pertama, aturan yang dikeluarkan Permendagri bahwa status perkawinan dan perceraian tidak tercatat dalam blangko KK hanya sebatas menyentuh persoalan administrasi kependudukan sebagai pendataan penduduk. Kedua, dilihat dari segi agama dan Undang-Undang Perkawinan, status perkawinan dan perceraian tidak tercatat secara substansi tidak merubah status hukum dari perkawinan dan perceraian tidak tercatat tersebut. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perkawinan, dan Cerai Tidak Tercatat.

Actions (login required)

View Item