Title: PENGARUH KUALITAS GURU DAN SISWA TERHADAP NILAI EVALUASI MURNI (NEM) TAMATAN MADRASAH
Author: arian
Last saved by: User
Company: in

BAB I
PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang Masalah
Seluruh bangsa dan negara di dunia menyadari bahwa pendidikan merupakan aset yang sangat penting untuk melahirkan sumber daya manusia berkualitas sebagai pelanjut tongkat estafet perjalanan bangsa tersebut untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Tanpa berorientasi kepada pendidikan, maka akan lahir generasi-generasi yang lemah hingga pada akhirnya berdampak pada kelemahan dan kehancuran bangsa itu sendiri. Oleh sebab itu pula ajaran Islam senantiasa mengingatkan umatnya untuk tidak meninggalkan generasi penerus yang lemah, termasuk salah satunya lemah karena mengabaikan pendidikan. Allah SWT berfirman dalam surat al-Nisa’ ayat 9: 

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: Toha Putra, 1995), h. 116

Pendidikan pada intinya adalah “usaha sadar yang dilakukan oleh orang dewasa untuk mendewasakan orang lain (anak) yang belum dewasa”. Pendidikan juga diartikan sebagai usaha mewariskan budaya, nilai-nilai dan norma yang melekat pada suatu masyarakat kepada generasinya agar budaya, nilai-nilai dan norma tersebut tetap eksis dalam kehidupan dan interaksi mereka sehari-hari. Demikianlah pendidikan itu pada gilirannya akan melahirkan manusia-manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan serta sikap yang dilandasi oleh falsafah dan pandangan hidup (way of life) yang dianut oleh masyarakat, bangsa atau negara tempat pendidikan itu diselenggarakan. Dalam Islam, landasan utama penyelenggaraan pendidikannya adalah al-Quran dan hadis.

Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), cet.ke-2, h. 70

Maju dan berkembangnya peradaban dan kebudayaan suatu bangsa atau negara tidak terlepas dari perhatian mereka yang intens terhadap pendidikan. Bervariasinya perhatian pemerintah suatu bangsa atau negara terhadap pendidikan itu setidaknya telah melahirkan istilah negara terbelakang, negara berkembang, negara industri dan negara maju. Pada istilah yang disebutkan terakhir menunjukkan bahwa negara tersebut sudah mencapai puncak peradaban yang ditandai dengan perkembangan industri yang demikian pesat. Selanjutnya pola manajemen serta sistem pengendalian mutu pendidikan yang diterapkan juga berorientasi kepada eksistensinya sebagai negara industri.
Dunia industri sudah mengenal proses pengendalian mutu (quality control) sejak pertengahan abad ke-20. Sebagai bagian dari proses manajemen, maka kendali mutu lebih memperhatikan tahap akhir dari proses produksi agar tidak menghasilkan produksi yang cacat, gagal dan pengerjaan yang berulang-ulang. 

Joseph C. Fields, Total Quality For Schools, (Wisconsin: ASQC Quality Press, 1994), h. 54

Dewasa ini persoalan rendahnya mutu pendidikan masih menjadi isu nasional di era otonomi daerah. Persoalan tersebut tidak saja dialami oleh sekolah-sekolah pada umumnya, akan tetapi juga dihadapi oleh sebagian besar madrasah. Hal ini dipahami berdasarkan penjelasan Mujamil Qomar sebagai berikut: 
Permasalahan mutu di dalam lembaga pendidikan Islam merupakan permasalahan yang serius dan paling kompleks. Rata-rata, lembaga pendidikan Islam belum ada yang berhasil merealisasikan mutu pendidikannya. Padahal mutu pendidikan itu menjadi cita-cita bersama seluruh pemikir dan praktisi pendidikan Islam, bahkan telah diupayakan melalui berbagai cara, metode, pendekatan, strategi dan kebijakan.

Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam, (Malang: Erlangga, 2010), h. 204

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 ayat 6 menegaskan bahwa “pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peranserta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan”. Menurut Sanusi seperti dikutip Idochi Anwar, secara substantif mutu mengandung sifat dan taraf. Sifat adalah sesuatu yang menerangkan keadaan, sedangkan taraf menunjukkan kedudukan dalam skala.

Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), cet.ke-1, h. 8

Moch. Idochi Anwar, Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan (Teori, Konsep dan Isu), (Bandung: Alfabeta, 2003), cet.ke-1, h. 40

Menurut Sudarminta, indikator rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, yaitu: (1) rendahnya nilai rata-rata yang dicapai dalam UN dan UMPTN, (2) rendahnya daya serap peserta didik dalam memahami bahan pelajaran yang diberikan dan (3) rendahnya tingkat keterkaitan dan kesesuaian antara lulusan yang ada dengan kebutuhan tenaga kerja dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan perbaikan manajemen pendidikan, khususnya manajemen sekolah dan madrasah. 

J. Sudarminta, Tantangan dan Permasalahan Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium Ketiga, dalam A. Atmadi dan Y. Setyaningsih, Transformasi Pendidikan Memasuki Milenium ketiga, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), h. 9

Menurut Yahya Muhaimin seperti dikutip Fasli Jalal bahwa pendidikan nasional masih dihadapkan pada berbagai permasalahan pokok, yaitu: (1) rendah-nya pemerataan memperoleh pendidikan, (2) rendahnya mutu dan relevansi pendidikan dan (3) lemahnya manajemen pendidikan, di samping belum terwujudnya keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan akademisi dan kemandirian. Menurut Jalal dan Supriadi, beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya mutu pendidikan yaitu: mutu dan distribusi guru yang belum memadai, kurangnya sarana dan prasarana, kurikulum yang belum relevan, dan lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat yang belum mendukung.

Fasli Jalal dan Dedi Supriyadi, Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah, (Yogyakarta: Adicita, 2001), h. 21

Atas dasar pemikiran di atas, peningkatan mutu sekolah menjadi agenda utama pendidikan nasional untuk melahirkan lulusan yang unggul. Demikian halnya madrasah sebagai subsistem pendidikan nasional di Indonesia memiliki peran strategis dalam mengembangkan sumberdaya manusia (SDM), karena lulusan madrasah juga ikut memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional.
Salah satu strategi manajemen yang banyak diterapkan untuk merespon isu peningkatan mutu di sekolah atau madrasah adalah Manajemen Mutu Terpadu (MMT) atau Total Quality Management (TQM). Menurut Tampubolon seperti dikutip Asnawir, TQM adalah suatu cara lain dalam mengatur usaha-usaha orang banyak yang bermaksud menyelesaikan usaha-usaha mereka sedemikian rupa sehingga orang-orang itu menghadapi tugasnya dengan penuh semangat dan berpartisipasi dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan. 

Asnawir, Manajemen Pendidikan, (Padang: IAIN IB Press, 2006), cet.ke-1, h. 279

Dasar pemikiran TQM atau manajemen mutu ini adalah cara terbaik agar dapat unggul dalam persaingan global dengan menghasilkan kualitas terbaik. Dengan demikian TQM merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan secara terus menerus atas produk, jasa, manusia, proses serta lingkungannya.
Sekolah merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki peran strategis dalam pembinaan kepribadian anak. Di sekolah terjadi proses pembudayaan anak-anak (enkulturasi). Transformasi kebudayaan berlangsung melalui pembelajaran sesuai kurikulum yang memuat berbagai bidang ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Scotter dkk, menjelaskan fungsi pendidikan yaitu “education is a social institution charged with cultural and social reproduction, that is, with the education of children and youth for individual and social survival”. Pendapat ini menekankan bahwa fungsi pendidikan sebagai institusi sosial yang menjamin kelangsungan hidup generasi muda suatu bangsa. Baik pendidikan di sekolah, keluarga maupun di masyarakat (nonformal) pada intinya untuk mengalihkan dan mengembangkan kebudayaan agar kehidupan masyarakat survive (bertahan) sesuai dengan cita-cita bangsanya. 

Ricard D. Van Scotter (ed.), Foundation of Education: Social Perspectives, (New Jersey: Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs, 1979), 118

Besarnya perhatian masyarakat terhadap peran madrasah antara lain ditandai dengan harapan munculnya madrasah-madrasah berkualitas yang sangat ditentukan oleh kepemimpinan yang berlangsung di dalamnya. Kenyataannya masih banyak kepala madrasah yang cenderung kurang mampu mengadakan perubahan di lembaganya guna memenuhi tuntutan masyarakat selaku stakeholder. Padahal berbagai perubahan perlu direspon oleh setiap madrasah dengan berdasarkan pada perubahan kebijakan bidang pendidikan, baik kurikulum, tuntutan keprofesionalan guru, personil pegawai, sarana dan prasarana. Mengutip Laporan Bank Dunia pada tahun 1999, Mulyasa menjelaskan bahwa salah satu penyebab makin menurunnya mutu pendidikan persekolahan di Indonesia adalah kurang profesionalnya para kepala sekolah sebagai manajer pendidikan di tingkat lapangan.

Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Konteks Menyukseskan MBS dan KBK, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 164

Mujamil Qomar menambahkan bahwa sinyalemen di atas meskipun perlu dibuktikan, agaknya memang benar karena kepala sekolah/madrasah sebagai pengendali adalah figur yang bertanggung jawab untuk menggerakkan kesadran semua pihak, strategi pembelajaran, pengondisian lingkungan belajar dan sebagainya. Ketika unsur-unsur tersebut tidak berkembang, maka kepala sekolah/madrasah yang disalahkan lebih dulu. Apakah dia telah berusaha maksimal untuk memfasilitasi terwujudnya mutu pendidikan atau belum, atau bahkan tidak berusaha sama sekali. Bila kepala sekolah/madrasah telah berupaya maksimal untuk mewujudkan mutu pendidikan dengan berbagai cara yang rasional, sementara hasilnya tetap saja rendah, berarti ada faktor lain yang menghambat pencapaian mutu pendidikan tersebut.

Mujamil Qomar, op.cit., h. 204-205

Seorang kepala madrasah memberikan pengaruh terhadap perilaku para staf dan personil guru serta pegawai dalam mencapai suatu tujuan madrasah. Kiat mempengaruhi perilaku orang lain baik secara individu maupun kelompok terdapat pada kemampuan memimpin. Kepala madrasah sebagai manajer dituntut mampu menunjukkan perilaku pemimpin yang visioner dan kredibel agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif. Mengubah madrasah dari keadaan yang statis menjadi dinamis dan kreatif menuju kualitas yang diharapkan sebagai tanggungjawab kepemimpinan kepala sekolah. Karena itu, para kepala madrasah sebagai manajer harus memahami strategi perubahan madrasah dalam memperjuangkan pencapaian tujuan madrasah menjalankan organisasi dengan keterampilan manajerial yaitu kepemimpinan yang efektif. 
Demikian halnya Madrasah Tsanawiyah Negeri Gurun Panjang yang secara resmi berdiri pada tahun 1978 di nagari Gurun Panjang Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan. Keberadaan MTsN ini sebagai sekolah umum berciri khas agama Islam pada dasarnya juga memiliki peluang yang sama dengan sekolah umum sederajat lainnya dalam mewujudkan cita-cita pendidikan nasional dengan sejumlah kualifikasi output yang diharapkan melalui proses pendidikan. 
Di samping itu, MTsN Gurun Panjang tentu saja memiliki potensi untuk mengembangkan budaya kualitas. Adanya budaya kualitas tersebut terlihat dari berbagai upaya kepala madrasah untuk meningkatkan seluruh komponen yang ada di lembaga tersebut, mulai dari peningkatan profesionalisme para pendidik hingga peningkatan fasilitas dan sarana prasarana. Namun sampai hari ini berbagai upaya yang dilakukan ke arah peningkatan mutu secara keseluruhan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan dan kesulitan, baik berkenaan dengan persoalan ketersediaan sumber daya manusia (guru dan pegawai) secara kuantitas dan kualitas, maupun berkenaan dengan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang proses pendidikan seperti kondisi peralatan laboratorium dan ruang keterampilan yang belum memadai serta belum tersedianya ruang khusus untuk perpustakaan. Hambatan dan kesulitan tersebut secara tidak langsung tentu saja berdampak terhadap keinginan dan cita-cita untuk mewujudkan madrasah yang unggul dan berkualitas. Khusus berkenaan dengan data guru dan pegawai di MTsN Gurun Panjang dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 1.1
Data Personil MTsN Gurun Panjang Kabupaten Pesisir Selatan 
Tahun Ajaran 2011/2012
No | Nama | Jabatan | Bid. Studi yg Diampu | Pendidikan Terakhir | PNS/Non
1 | Nisfi Ramadlani, S.Ag,. MA | Kepala | A. Akhlak | S.2 UMSB | PNS
2 | Harnelli Juwita, S.Pd | Guru | IPA | S.1 IKIP | PNS
3 | Ilham, S.Pd | Wk. Kur | IPA | S.1 STKIP | PNS
4 | Dra. Helmidoti | Guru | B. IND | S.1 UBH | PNS
5 | Drs. Suhardi, M.Pd | Guru | IPA | S.2 IKIP | PNS
6 | Hendry Nasrian AY, S.Pd | Wk. Sarana | MMTK | S.1 STKIP | PNS
7 | Gusnepiati, S.Pd.I | Guru | A. Akhlak | S.1 IAIN | PNS
8 | Darmiyanti, S.Pd | Guru | IPS | S.1 STKIP | PNS
9 | Eridamasni, S.Pd.I | Kaur TU | - | S.1 STAI | PNS
10 | Marjoni, S.Pd.I | Wk. siswa | A. Akhlak | S.1 STAI | PNS
11 | Lisarmaiti | Staf TU | - | | PNS
12 | Ratna Wilis | Staf TU | - | | PNS
13 | Ripita Makhdalena | Staf TU | - | | PNS
14 | Ratna Dewi, S.Ag | Guru | Fiqh | S.1 IAIN | PNS
15 | Ratna Yessi, S.Ag | Guru | QH | S.1 IAIN | PNS
16 | Novalinda, S.Ag | Guru | B. Arab | S.1 IAIN | PNS
17 | Syafril, S.Ag | Guru | SKI | S.1 IAIN | PNS
18 | Meli Jimi Puspita, S.Pd | Guru | B. ING | S.1 STKIP | PNS
19 | Darnelis, S.Ag | Guru | B. Arab | S.1 IAIN | PNS
20 | Zarmi, S.Pd | Guru | IPS | S.1 STKIP | PNS
21 | Melly Sartini, S.Pd | Guru | IPS | S.1 STKIP | PNS
22 | Mairoza Fitri, A.ma | Guru | BAMK | S.1 IAIN | PNS
23 | Mulwandani, ST | Staf TU | - | S.1 UBH | PNS
24 | Kasmi Oktavia, S.Pd.I | GTT | PPKN | S.1 UMSU | NonPNS
25 | Patnawita, S.Ag | GTT | A. Akhlak | S.1 STAIN | NonPNS
26 | Husna Dasweti, S.Pd | GTT | IPA | S.1 STKIP | NonPNS
27 | Fidryenti, S.Ag | GTT | TIK, BK | S.1 IAIN | NonPNS
28 | Defi Afrika, S.Pd | GTT | IPS | S.1 STKIP | NonPNS
29 | Mutia Reno Sari, SE | GTT | Pustaka | S.1 UBH | NonPNS
30 | Refni Gusmiyanti, S.Pd | - | B. ING | S.1 STKIP | NonPNS
31 | Weldasman, S.Sos.I | GTT | QH | S.1 IAIN | NonPNS
32 | Syamsibar, S.Pd | GTT | B. ING | S.1 UNP | NonPNS
33 | Dra. Rosita Amelya | GTT | B. IND | S.1 UBH | NonPNS
34 | Vitrima Septria, S.Pd.I | GTT | MMTK | S.1 IAIN | NonPNS
35 | Frima Yasrida, S.Pd | GTT | B. IND | S.1 UBH | NonPNS
36 | Desvarienti, S.Ag | GTT | A. Akhlak | S.1 IAIN | NonPNS
37 | Respina, S.Pd | GTT | MMTK | S.1 STKIP | NonPNS
38 | Desvireza Jafri, S.Kom | GTT | TIK | S.1 STMIK | NonPNS
39 | Syafriyeni, S.Pd.I | GTT | Fiqh | S.1 STAI | NonPNS
40 | Rina Mariza, S.Pd | GTT | B. ING | S.1 STKIP | NonPNS
41 | Rita Kurnia Sari, S.Pd | GTT | IPA | S.1 UNP | NonPNS
42 | Susi Aria Susanti, S.Pd.I | GTT | MMTK | S.1 IAIN | NonPNS
43 | Vivia Muspita | GTT | Pustaka | MAN | NonPNS
44 | Yosi Elvira Roza, A.Md | GTT | Pustaka | D.3 UNP | NonPNS
45 | Yeyen Gusta Putra, S.Pd.I | GTT | Orkes | S.1 STAI | NonPNS
46 | Ernawati, S.Pd.I | GTT | Fiqh | S.1 STAI | NonPNS
47 | Jasril, S.Pd.I | GTT | Orkes | S.1 STAI | NonPNS
48 | Asmayenti, S.Pd.I | GTT | A. Akhlak | S.1 STAI | NonPNS
49 | Ali Usman, S.Pd | GTT | Bm. Kons | S.1 STAI | NonPNS
50 | Dewi Purnama Sari, S.pd | GTT | Bm. Kons | S.1 STKIP | NonPNS
51 | Wahyudi Illahi, S.Pd.I | GTT | Penjaskes | S.1 STAI | NonPNS
52 | Riko Wijaya, S.Pd | GTT | TIK | S.1 UNP | NonPNS
53 | Hendri | GTT | Penjaskes | - | NonPNS
54 | Alfit Alfajri | PTT | - | - | NonPNS
55 | Mori Desita Yanti, SE | PTT | - | - | NonPNS
56 | Fitria Ningsih, S.Pd | GTT | PPKN | S.1 STKIP | NonPNS
57 | Okma Satria, S.Pd | GTT | B. ING | S.1 STKIP | NonPNS
58 | Ririn Dini Mulia, S.Pd | GTT | MMTK | S.1 STKIP | NonPNS
59 | Rinaldo Hendri, S.Pd | GTT | Orkes | S.1 UNP | NonPNS
60 | Gusmayeri, S.Pd.I | GTT | PPKN | S.1 UMSB | NonPNS
61 | Elfi Rahmi, S.Pd | GTT | MMTK | S.1 UBH | NonPNS
62 | Eshy Yulendra | PTT | - | - | NonPNS
Sumber: Kaur TU MTsN Gurun Panjang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa tenaga pendidik di MTsN Gurun Panjang masih didominasi oleh Guru Tidak Tetap (GTT). Dari 54 tenaga guru, yang berstatus sebagai PNS hanya 23 orang (42 %) sementara 31 orang (58 %) lainnya berstatus nonPNS. Padahal untuk meningkatkan mutu pendidikannya MTsN Gurun Panjang masih membutuhkan tambahan tenaga guru PNS dari yang sudah tersedia. Selain itu, masih terdapat guru yang mengajarkan mata pelajaran yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya (mismatch teacher), seperti guru tamatan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) yang seyogyanya mengajarkan bidang studi keagamaan, tetapi justru diberi tugas untuk mengajarkan bidang studi Orkes.
Sementara itu, dilihat dari sisi output (lulusan) MTsN Gurun Panjang, hampir setiap tahun (kecuali dua tahun terakhir yaitu 2010/2011 dan 2011/2012 lulus 100 %), masih ada siswa yang ikut serta dalam Ujian Nasional (UN) ternyata tidak dapat dinyatakan lulus karena tidak mencapai standar kelulusan yang ditetapkan. Hal ini juga menjadi salah satu agenda MTsN tersebut yang diupayakan untuk memperbaikinya secara terus menerus agar di tahun-tahun mendatang seluruh siswa lulus dalam mengikuti UN.
Mengingat kondisi  MTsN Gurun Panjang sebagaimana disebutkan di atas, otomatis hal tersebut sangat mempengaruhi mutu dan kualitas pendidikan di lembaga tersebut. Bahkan MTsN Gurun Panjang akan semakin sulit untuk berkompetitif dengan sekolah-sekolah atau madrasah lain yang sederajat dalam rangka menarik minat pelanggan (masyarakat) akibat jaminan mutu yang ditawarkan relatif tidak terpenuhi. Kendati demikian, melalui penerapan manajemen mutu, pihak MTsN Gurun Panjang masih berupaya untuk berbenah diri dan mencari alternatif mengantisipasi kelemahan-kelemahan yang ada guna mewujudkan kualitas pendidikan yang lebih baik. Lebih lanjut, persoalan manajemen mutu ini menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk meneliti implikasinya di MTsN Gurun Panjang Kabupaten Pesisir Selatan.

B.	Rumusan dan Batasan Masalah
1.	Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah implikasi manajemen mutu di MTsN Gurun Panjang Kabupaten Pesisir Selatan?

2.	Batasan Masalah
Untuk lebih fokusnya penelitian serta dapat mencapai sasaran yang diinginkan, maka perlu dibatasi ruang lingkup pembahasannya pada beberapa pokok bahasan sebagai berikut: 
a.	Implikasi manajemen mutu terhadap pembelajaran di MTsN Gurun Panjang Kabupaten Pesisir Selatan
b.	Implikasi manajemen mutu terhadap sumber daya manusia di MTsN Gurun Panjang Kabupaten Pesisir Selatan
c.	Implikasi manajemen mutu terhadap pembinaan kesiswaan di MTsN Gurun Panjang Kabupaten Pesisir Selatan
d.	Faktor pendukung dan penghambat manajemen mutu di MTsN Gurun Panjang Kabupaten Pesisir Selatan
Setelah mendeskripsikan temuan-temuan mengenai keempat persoalan di atas, selanjutnya dikemukakan pula analisis pembahasan secara lebih mendalam untuk melihat implikasi penerapan manajemen mutu di MTsN Gurun Panjang.

C.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.	Tujuan Penelitian
Sesuai dengan batasan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis hal-hal berikut: 
a.	Implikasi manajemen mutu terhadap pembelajaran di MTsN Gurun Panjang Kabupaten Pesisir Selatan
b.	Implikasi manajemen mutu terhadap sumber daya manusia di MTsN Gurun Panjang Kabupaten Pesisir Selatan
c.	Implikasi manajemen mutu terhadap pembinaan kesiswaan di MTsN Gurun Panjang Kabupaten Pesisir Selatan
d.	Faktor pendukung dan penghambat manajemen mutu di MTsN Gurun Panjang Kabupaten Pesisir Selatan

2.	Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat terutama bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Kegunaan dan manfaat tersebut adalah sebagai berikut: 
a.	Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi kepala sekolah dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan penerapan manajemen mutu di MTsN Gurun Panjang Kabupaten Pesisir Selatan
b.	Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi para guru dalam rangka meningkatkan kinerjanya dalam mengelola dan melaksanakan proses pembelajaran sehingga melahirkan output yang berkualitas
c.	Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam bidang ilmu agama Islam Konsentrasi Pendidikan Islam pada Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang

D.	Definisi Operasional
Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa kata kunci yang terdapat pada judul tersebut, yaitu:
Implikasi: keterlibatan atau keadaan terlibat. Selain itu, implikasi juga diartikan dengan akibat. Dikaitkan dengan konteks hukum, misalnya implikasi hukumnya berarti akibat yang timbul berdasarkan suatu peristiwa hukum yang terjadi. Maksudnya di sini adalah implikasi yang timbul dengan diterapkannya manajemen mutu di MTsN Gurun Panjang Kabupaten Pesisir Selatan terutama pada aspek pembelajaran, sumber daya manusia dan pembinaan kesiswaan.

Departemen Pendidikan Nasional, op.cit., h. 427

Id.answer.yahoo.com/question/index, Pengertian Mengenai Kata "Implikasi".

Manajemen mutu: merupakan suatu sistem kegiatan  teknis yang bersifat rutin yang dirancang  untuk mengukur dan menilai mutu produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan. Pengendalian diperlukan dalam manajemen mutu untuk menjamin agar kegiatan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan harapan pelanggan. Pengendalian mutu dapat dilakukan dengan mengukur perbedaan seperti perencanaan, rancangan, menggunakan prosedur atau peralatan yang tepat, pemeriksaan, dan melakukan koreksi terhadap penyimpangan dalam hal produk, pelayanan atau  proses, output dan standar yang spesifik. Standar mutu tersebut mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Oleh karena itu pengawasan mutu merupakan upaya untuk menjaga agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan sesuai rencana dan  menghasilkan output yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 
Pengendalian mutu juga berarti pelaksanaan langkah-langkah yang telah direncanakan secara terkendali agar semuanya berlangsung sebagaimana mestinya, sehingga mutu produk yang direncanakan dapat tercapai dan terjamin.
MTsN Gurun Panjang Kabupaten Pesisir Selatan: merupakan sekolah berciri khas agama Islam yang setingkat atau sederajat dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

1