FATWA IBNU TAIMIYAH DALAM HUKUM KELUARGA DAN KAITANNYA DENGAN PEMBARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Amir, Amri (2018) FATWA IBNU TAIMIYAH DALAM HUKUM KELUARGA DAN KAITANNYA DENGAN PEMBARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA. Masters thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

This is the latest version of this item.

[img] Text
BAB 1.pdf

Download (516kB)
[img] Text
BAB 2.pdf

Download (670kB)
[img] Text
BAB 3.pdf

Download (731kB)
[img] Text
BAB 4.pdf

Download (526kB)
[img] Text
BAB 5.pdf

Download (1MB)
[img] Text
BAB 6.pdf

Download (258kB)
[img] Text
Daftar Kepustakaan.pdf

Download (351kB)
[img] Text
bagian depan.pdf

Download (788kB)
[img] Text
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.pdf

Download (131kB)

Abstract

Amri Amir, 088162510, Fatwa Ibnu Taimiyah dalam Hukum Keluarga dan Kaitannya dengan Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, tesis konsentrasi Syari’ah Program Pasca Sarjana UIN Imam Bonjol Padang, 2018, 250 halaman. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana fatwa Ibnu Taimiyah dalam hukum keluarga dan kaitannya dengan pembaruan hukum keluarga di Indonesia di dalam karyanya, Majmu’ al-Fatâwâ dan al-Fatâwâ al-Kubrâ di mana al-Quran membolehkan talak jatuh tanpa saksi dengan syarat ketetapan niat (‘azm), sementara hukum yang berlaku di Indonesia melarang talak tanpa saksi (pengadilan), al-Quran menghalalkan menikahi wanita Ahli Kitab dengan syarat, namun hukum yang berlaku melarang, al-Quran mewajibkan taubat dan istibrâ’ (pensucian rahim) bagi wanita pezina yang ingin menikah atau dinikahi, tapi hukum yang berlaku tidak mensyaratkannya, dilâlah (penunjukan) al-Quran memberikan proteksi hukum bagi anak di luarnikah, namun hukum yang berlaku tidak memberikan perlindungan itu, al-Quran dan al-Sunnah tidak memberikan harta waris kepada ahli waris pengganti dari dzaw al-Arhâm (kerabat mayit dari garis perempuan) ketika ada bersamanya dzaw al-Furûdh (ahli waris yang telah ditentukan bagiannya) dan ‘Ashabah (kerabat mayit dari garis laki-laki), namun hukum yang berlaku memberikan harta kepadanya walaupun ada bersamanya dzaw al-Furûdh dan ‘Ashabah. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah (1) untuk mengetahui fatwa Ibnu Taimiyah dalam lima masalah hukum keluarga. (2) untuk mengetahui landasan fatwa Ibnu Taimiyah dalam hukum keluarga. (3) untuk mengetahui kaitan fatwa Ibnu Taimiyah dalam lima masalah hukum keluarga tersebut dengan pembaruan hukum Islam (keluarga) di Indonesia. Penelitian ini bercorak library research, yakni penelitian hukum melalui riset pustaka, sedangkan sumber data berupa karya tulis yang ditulis langsung oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu’ al-Fatâwâ . Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, sedangkan analisis data menggunakan deskriptis analisis. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan, yaitu: Ibnu Taimiyah berpegang teguh pada nushûsh dalam fatwanya di bidang hukum keluarga. Karena menurutnya di dalam nushûsh tersebut, baik dalam bentuk perintah atau larangan terdapat maqâshid dan hikmah dari Syâri’ yang hal itu terealisasi hanya dengan mengamalkan perintah-Nya dan mencegah diri dari larangan-Nya, dan bahwa nash al-Quran tidak dapat ditentang kecuali dengan nash al-Quran pula bukan dengan ra’y atau qiyâs, dan menafsirkan suatu nash tertentu mesti dalam kerangka nushûsh yang terkait, baik dari nash al-Quran atau al-Sunnah. Maka perundangan di Indonesia yang tidak menganggap sah talak yang dijatuhkan di luar pengadilan meskipun dengan ketetapan niat (‘azm), bertentangan dengan nushûsh dalam perspektif fatwa Ibnu Taimiyah, termasuk hukum di Indonesia yang melarang pernikahan pria muslim dengan wanita Ahli Kitab juga dinilai berseberangan dengan nash menurut fatwa Ibnu Taimiyah. Demikian juga hukum di Indonesia yang membolehkan nikah dengan perempuan pezina tanpa syarat dinilai oleh Ibnu Taimiyah telah mengabaikan nash QS. al-Nur ayat 3 yang mengharamkan menikahi perempuan pezina sebelum taubat, dan hadis yang melarang menggaulinya sebelum istibra’ dengan haidh bagi yang masih haidh atau dengan melahirkan bagi yang hamil. Demikian juga, hukum di Indonesia yang menghubungkan nasab anak di luarnikah hanya pada ibunya saja, dinilai juga bertentangan dengan QS. al-Fâthir ayat 18 yang menyatakan bahwa dosa seseorang tidak selayaknya ditanggung oleh orang lain, dan hukum di Indonesia yang memberikan harta waris kepada ahli waris pengganti dari dzaw al-Arhâm ketika ada bersamanya dzaw al-Furûdh (ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya) dan ‘Ashabah (kerabat mayit dari garis laki-laki) dinilai menyimpang dari ketentuan nash al-Quran dan al-Sunnah dalam perspektif fatwa Ibnu Taimiyah.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Program Pascasarjana > Program Magister > Hukum Keluarga
Depositing User: Users 41 not found.
Date Deposited: 03 Jul 2018 03:30
Last Modified: 03 Jul 2018 03:32
URI: http://repository.uinib.ac.id/id/eprint/2349

Available Versions of this Item

  • FATWA IBNU TAIMIYAH DALAM HUKUM KELUARGA DAN KAITANNYA DENGAN PEMBARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA. (deposited 03 Jul 2018 03:30) [Currently Displayed]

Actions (login required)

View Item View Item