Kebijakan Pemerintah Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah

Sihombing, Ridwan Fauzi (2024) Kebijakan Pemerintah Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover sampai daftar isi) Ridwan Fauzi Sihombing_1813030065_Cover Sampai Daftar Isi.pdf - Published Version Download (898kB)
	Text (BAB I) Ridwan Fauzi Sihombing_1813030065_BAB I.pdf - Published Version Download (571kB)
	Text (BAB III) Ridwan Fauzi Sihombing_1813030065_BAB III.pdf - Published Version Download (927kB)
	Text (BAB V dan Daftar Pustaka) Ridwan Fauzi Sihombing_1813030065_BAB V dan DaftarbPustaka.pdf - Published Version Download (506kB)
	Text (Fulltext) Ridwan Fauzi Sihombing_1813030065_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan data pribadi, sebagaimana Berdasarkan pertanyaan masalah yakni Pertama Bagaimana bentuk perlindungan data pribadi menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 20223 ? Kedua, Bagaimana Undang-Undang perlindungan data pribadi dalam perspektif Siyasah Dusturiyah? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (Library research) Menggunakan pendekatan hukum normatif yang bersifat deskriptif berfokus pada norma dan Undang-Undang, serta diperlukan data primer dan data sekunder dan Dokumentasi sebagai data utama dalam penulisan ini. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Sekarang ini isu yang sangat penting di era digital saat ini. Dengan memahami prinsip-prinsip dasarnya dan mengambil tindakan yang tepat, agar kita dapat melindungi hak privasi kita dan membangun masyarakat yang lebih aman dan terpercaya. Perlindungan Data Pribadi itu merupakan sebuah kunci kemanan dan kerahasiaan negara yang harus di jaga ketat oleh pemerintah agar tidak terjadi pembobolan data bagi para pelaku yang tidak bertanggung jawab. Sehingga Pelanggaran terhadap hukum perlindungan data pribadi harus lebih serius dan memberikan konsekuensi hukum yang signifikan. Sanksi yang diterapkan bertujuan untuk memberikan efek jera, melindungi hak-hak individu, dan menjaga integritas sistem perlindungan data. Maqashid syariah merupakan hal yang krusial dalam hukum Islam, karena didasarkan pada keyakinan terhadap ketuhanan dan kebutuhan untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Sehingga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Agama adalah kebebasan yang berkeyakinan dan beribadah, jiwa akal adalah anugrah terbersar dari Allah, keturunan akal adalah perhatian yang besar, dan harta adalah mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi. Maka aturan hukum berupa Undang�Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang telah dibuat oleh negara belum mampu menjadi pilar utama dalam melindungi setiap individu masyarakat untuk mencapai kemashlahatan masyarakat. Kata Kunci : kebijakan Pemerintah dan Persfektif siyasah dusturiyah

Actions (login required)

View Item