Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Padang Pariaman Perspektif Siyasah Dusturiyah

Tsalsabilla, - (2024) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Padang Pariaman Perspektif Siyasah Dusturiyah. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (COVER - DAFTAR ISI) Cover sampai Daftar Isi_Tsalsabilla_2013030106.pdf - Published Version Download (3MB)
	Text (BAB I) BAB I_Tsalsabilla_2013030106.pdf - Published Version Download (697kB)
	Text (BAB III) BAB III_Tsalsabilla_2013030106.pdf - Published Version Download (567kB)
	Text (BAB V & DAFTAR PUSTAKA) BAB V-Daftar Pustaka_Tsalsabilla_2013030106.pdf - Published Version Download (948kB)
	Text (FULLTEXT) Tsalsabilla_2013030106_fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (9MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus kekerasan yang terus menerus terjadi di Kabupaten Padang Pariaman oleh sebab itu bagaiman implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Padang Pariaman. Berdasarkan rumusan masalah maka diajukan tiga masalah penelitian. Pertama, bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Padang Pariaman. Kedua, apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2017. Ketiga, Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini mendapatkan tiga kesimpulan yaitu: pertama, dalam melaksanakan Peraturan Daerah ini lembaga yang terkait sudah berjalan walaupun dalam melakukan sosialisasi belum merata secara keseluruhannya. Kedua, dalam melaksanakan peraturan daerah ini terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh lembaga-lembaga tersebut seperti: 1. Program Desa Ramah Anak Perempuan dan Peduli Anak yang hanya ada dua di Nagari di Padang Pariaman. 2. anggaran yang tersedia hanya secukupnya. 3. masyarakat masih banyak yang belum mengetahui adanya lembaga Dinas Sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan dan upaya yang harus dilakukan yaitu dengan mensosialisasikan kembali peraturan daerah ini. 4. kurangnya jumlah anggota petugas dalam melakukan penegakan. Kesimpulan ketiga yaitu, dalam prinsip siyasah dusturiyah pemerintah menjalankan kewajibannya (eksekutif) untuk menjaga dan melindungi rakyat, dengan adanya peraturan yang telah dibuat, dan lembaga yang menjalankan aturannya, sejalan dengan kedudukan dengan wazir untuk membantu tugas khalifah dalam melaksanakan kebijakan pemerintah.

Actions (login required)

View Item