NEPOTISME DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA PASCA ORDE BARU PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE

Jannah, Azizatul (2024) NEPOTISME DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA PASCA ORDE BARU PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol.

	Text (Cover) Cover.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) (karina) BAB 1.pdf - Published Version Download (321kB)
	Text (BAB III) (karina) BAB 3.pdf - Published Version Download (269kB)
	Text (BAB V) (karina) BAB 5 + Daftar Pustaka (1).pdf - Published Version Download (306kB)
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) Skripsi full.pdf - Published Version Download (2MB)

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi isu nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2023, belum lagi maraknya kasus nepotisme yang terjadi di Indonesia serta kurang jelasnya peraturan perundang-undangan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme kemudian dilihat dari perspektif good governance. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana peraturan perundang-undangan, serta untuk menganalisis latar belakang ketentuan nepotisme dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan ntuk menganalisis nepotisme dalam peraturan perundang-undangan perspektif good governance. Metode Penelitian yang digunakan adalah legal law research. Hasil penelitian ini adalah pertama, peraturan perundang-undangan nepotisme di Indonesia yang terdapat dalam hierarki perundang-undangan berjumlah 16 Peraturan. Namun, dalam peraturan tersebut ditemukan kelemahan seperti: tidak adanya peraturan khusus tentang nepotisme, tidak jelasnya delik formil serta materiil dalam ketentuan nepotisme dalam peraturan perundang-undangan, dan frasa “keluarga” dan “kroni” dalam peraturan perundang-undangan tentang nepotisme tidak dijelaskan indikatornya. kedua, latar belakang ketentuan nepotisme dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dipengaruhi 2 faktor penting sejarah politik Indonesia yaitu, pertama pada era orde baru dan reformasi 1999. ketiga, peraturan perundang-undangan yang baik ialah aturan yang mengandung asas-asas pemerintahan yang baik sehingga peraturan perundang-undangan tentang nepotisme dapat dikatakan sebagai peraturan yang sudah mencerminkan good governance. Adapun saran adalah diperlukannya revisi peraturan perundang-undangan yang membahas tentang nepotisme yang menjelaskan delik formilnya seperti sejauh mana perbuatan atau tindakan yang dikatakan sebagai nepotisme.

Actions (login required)

View Item