Implementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman No. 10 tahun 2018 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pantai Kata Pariaman)

saputra, Andri (2024) Implementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman No. 10 tahun 2018 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pantai Kata Pariaman). Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover sampai Daftar Isi) Andri Saputra_1713040139_Cover Sampai Daftar Isi.pdf - Published Version Download (536kB)
	Text (BAB l) Andri Saputra_1713040139_BAB I.pdf - Published Version Download (436kB)
	Text (BAB lll) Andri Saputra_1713040139_BAB III.pdf - Published Version Download (584kB)
	Text (BAB V dan Daftar Pustaka) Andri Saputra_1713040139_BAB V dan daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (336kB)
	Text (Full Text) Andri Saputra_1713040139_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul ‘’Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Perspektif Maqashid Syariah (studi Kasus Penertiban Pedagang kaki Lima Di Kawasan Pantai Kata Pariaman)”yang ditulis oleh Andri Saputra NIM 1713040139, pada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun 2024. Meskipun Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum telah ada, namun Implementasi yang efektif masih belum tercapai. Oleh karena itu, tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mencari lebih tahu bagaimana penegakan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 15 terkait Izin Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima dalam menangani Pelanggaran Yang dilakukan oleh Pedagang kaki Lima. Adapun fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah; (1) Bagaimana Perizinan Pedagang Kaki Lima di Pantai Kata? (2) Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 15 terkait Izin Usaha Pedagang Kaki Lima? (3) Bagaimana tinjauan Maqashid Syariah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2018 Pasal 1 terkait Izin Usaha bagi Pedagang Kaki Lima?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan dan untuk melihat penerapan hukum,dan menganalisa apakah Perda No.10 Kota Pariaman Pasal 15 Terlait Izin Usaha bagi Pedagang Kaki lima sudah berjalan sebagaimana mestinya. Data diperoleh dari referensi literature dan peraturan terkait isu penelitian. Hasilnya menyimpulkan: Bahwa perizinan pedagang kaki lima di Pantai Kata sebagai syarat wajib untuk mendirikan usahanya yang dilakukan untuk mematuhi Peraturan yang berlaku supaya tidak banyak menimbulkan masalah. Secara umum, hampir semua indikator dari implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 15 tentang Pedagang Kaki Lima terkait perizinan bisa dikatakan tidak cukup baik, karena itu semua bisa dilihat bahwasannya para pedagang kaki lima yang ada tidak memiliki izin secara resmi. Tinjauan Maqasid syariah yang bisa diambil dalam pengimplementasi terhadap Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 15 Terkait Izin Usaha PKL adalah bahwa dalam setiap substansi pasal yang ada dalam Peraturan Daerah belum sepenuhnya tercapai dengan tujuan dibuatnya peraturan yaitu untuk kemaslahatan para umat manusia terkhususnya bagi Pedagang Kaki Lima. Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Pedagang Kaki Lima, maqashid syariah.

Actions (login required)

View Item