Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Putusan Nomoe 32/G/2022/PTUN.PDG Tentang Sengketa Jabatan

Tahmid, Tahmid (2024) Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Putusan Nomoe 32/G/2022/PTUN.PDG Tentang Sengketa Jabatan. Skripsi thesis, UIN IMAM BONJOL PADANG.

	Text (Cover sampai Daftar Isi) Tahmid_1713040170_Cover sampai daftar isi.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) Tahmid_1713040170_BAB I.pdf - Published Version Download (346kB)
	Text (BAB III) Tahmid_1713040170_BAB III.pdf - Published Version Download (379kB)
	Text (BAB V DAN DAFTAR PUSTAKA) Tahmid_1713040170_BAB V dan Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (328kB)
	Text (FULL TEXT) Tahmid_1713040170_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha NOMOR 32/G/2022/PTUN.PDG tentang Sengketa jabatan”, yang di tulis oleh TAHMID BP.1713040170, pada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun 2024. Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya Pemberhentian secara sepihak Kepala Jorong Bukit Harapan oleh Pj. Wali Nagari Sungai Aua. Karena pemberhentian yang tidak beralasan ini, Kepala Jorong Bukit Harapan membawa perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Dari uraian diatas saya tertarik untuk membahas permasalahan ini. Adapun pertanyaan penelitian dari skripsi ini adalah: (1) Bagaimana pertimbangan hakim mengenai Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tentang Sengketa jabatan Nomor 32/G/2022/Ptun.Pdg. (2) Bagaimana perspektif siyasah syar’iyyah terhadap Putusan Pengadilan Tata Tata Usaha Negara tentang Sengketa jabatan Nomor 32/G/2022/ Ptun.Pdg. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah: Pertama Pertimbangan hakim dalam memutus sengketa mutasi kepegawaian dalam putusan No. 32/G/2022/PTUN.PDG yang dengan amar putusan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian menggunakan 3 akspek yaitu aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi, serta perlunya peraturan yang relevan dijadikan dasar yang sah dalam setiap keputusan administratif. Kedua Dalam konteks Siyasah Syar'iyyah, pemberhentian Kepala Negara haruslah sesuai dengan ketentun yang telah ditetapkan. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa kasus yang terjadi diatas tidak sesuai dengan konsep Siyasah Syar'iyyah. Kata Kunci: Analisis, PTUN, Sengketa jabatan

Actions (login required)

View Item