Implementasi Penyertaan Izin Orang Tua Berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi di KUA Kecamatan Bungus Teluk Kabung)

Rizky, Fatihur (2024) Implementasi Penyertaan Izin Orang Tua Berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi di KUA Kecamatan Bungus Teluk Kabung). Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover-Daftar Isi) Cover-Daftar Isi.pdf - Published Version Download (605kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (383kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (406kB)
	Text (BAB V-Daftar Pustaka) BAB V - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (261kB)
	Text (Full Text) Full Tex.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini berangkat dari latar belakang adanya perbedaan antara ketentuan Pasal 6 Ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan implementasinya di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, terutama terkait persyaratan izin orang tua dalam perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama : 1) Bagaimana proses pelaksanaan perkawinan di KUA Kecamatan Bungus Teluk Kabung? 2) Apa urgensi dan tujuan KUA Kecamatan Bungus Teluk Kabung dalam mewajibkan izin orang tua untuk perkawinan di atas usia 21 tahun? Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan normatif. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan staf KUA, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat, serta data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, naskah akademik terkait, pandangan ahli, dan literatur ilmiah. Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara dan studi dokumen, termasuk bahan hukum primer dan sekunder. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan di bawah usia 21 tahun di KUA Kecamatan Bungus Teluk Kabung membutuhkan pemenuhan prosedur administrasi yang ketat, termasuk persyaratan izin orang tua dan izin pengadilan. Persyaratan izin orang tua juga tetap penting bagi calon mempelai yang telah berusia lebih dari 21 tahun, karena didasarkan pada pertimbangan hukum, sosial, dan budaya untuk memastikan perlindungan hukum, keharmonisan keluarga, serta kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku. Praktik ini berfungsi sebagai mekanisme pencegahan konflik dan memastikan dukungan penuh dari keluarga dalam pelaksanaan perkawinan.

Actions (login required)

View Item