Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dalam Perspektif Maslahah

RAMADHANI, YELI (2024) Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dalam Perspektif Maslahah. Skripsi thesis, UIN IMAM BONJOL PADANG.

	Text (COVER-DAFTAR ISI) COVER-DAFTAR ISI.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I ELI.pdf - Published Version Download (301kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (195kB)
	Text (BAB V-DAFTAR PUSTAKA) BAB V.pdf - Published Version Download (353kB)
	Text (FULL TEXT SKRIPSI YELI RAMADHANI (2013030069)) SKRIPSI YELI RAMADHANI (2013030069).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya suatu peraturan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Pemindahan ibu kota negara adalah langkah yang diambil oleh pemerintah dalam menghadirkan sebuah perubahan untuk menyongsong Indonesia emas 2045. Masalah di skripsi ini adalah Bagaimana Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dalam Perspektif Maslahah. Pertanyaan penelitian ada 3 yakni: Pertama, Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia? Kedua, Apakah pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia telah sesuai dengan regulasi yang digunakan? Ketiga, Bagaimana Tinjauan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dalam perspektif Maslahah?. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum normatif. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupkan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan analisis deskriptif. Penelitian menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: Pertama, faktor yang meletarbelakangi pemindahan ibu kota negara disebabkan beberapa hal yang sangat harus sehingga pemindahan ibu kota ini terjadi yaitu: padatnya jumlah penduduk, kontribusi ekonomi PDB, krisis ketersediaan air bersih, pertumbuhan urbanisasi sangat tinggi, dan ancaman bahaya banjir. Kedua, berdasarkan analisi yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dengan merujuk UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan faktor yang tertuang pada lembar negara nomor 63 benar adanya bahwa Jakarta sudah tidak menjalanankan fungsinya dengan baik sebagai ibu kota negara dalam mencukupi kebutuhan masyarakat. Ketiga, pemindahan ibu kota negara telah sesuai dengan metode maslahah karena kondisi Jakarta termasuk meraih kemaslahatan dan menghindarkan kemasfsadatan.

Actions (login required)

View Item