Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 77/Pdt.P/2023/PA.LK Tentang Penolakan Itsbat Nikah dan Pengessahan Anak

Fitri, Anisa (2024) Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 77/Pdt.P/2023/PA.LK Tentang Penolakan Itsbat Nikah dan Pengessahan Anak. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text Cover-Daftar Isi.pdf - Published Version Download (897kB)
	Text BAB I.pdf - Published Version Download (295kB)
	Text BAB III.pdf - Published Version Download (193kB)
	Text Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text BAB V-Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (221kB)

Abstract

Skripsi ini dilatar belakangi karena adanya suatu permasalahan permohonan itsbat nikah yang tidak dikabulkan atau ditolak oleh hakim sedangkan pengesahan anaknya dikabulkan. Maka oleh karena itu, penulis dalam hal ini meneliti yaitu: 1). Pertimbangan Hakim dalam Penolakan Permohonan Itsbat Nikah dalam Putusan Nomor 77/Pdt.P/2023/PA.LK, 2). Pertimbangan Hakim dalam Pengabulan Pengesahan Anak dalam Putusan Nomor 77/Pdt.p/2023/PA.LK, 3). Analisis Putusan Nomor 77/Pdt.P/2023/ PA.LK. Di Pengadilan Agama Tanjung Pati. Jenis Penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif (normative law research). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Pertama, Pertimbangan Hakim dalam menolak permohon itsbat nikah karena para pemohon menikah di bawah umur dan tidak mencatatkanya dan tidak melakukan dispensasi kawin sehingga perkawinan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1”Batas minimal usia perkawinan bagi pria dan wanita adalah 19 tahun. Kedua, sedangkan dalam Pengabulan Pengesahan Anak majelis hakim mengabulkan pengesahan anak karena hak-hak dasar anak yang harus dilindungi sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ketiga, menurut pandangan penulis sebaiknya hakim mengabulkan permohonan itsbat nikah pasangan ini agar terealisasi prinsip kemanfaatan dan keadilan bagi anak yang disahkan, selama perkawinan tidak tercatat yang dilakukan pasangan ini sesuai dengan ketentuan syariat.

Actions (login required)

View Item