Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli di Kota Pariaman

Iqram, Fadhil Muhammad (2024) Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli di Kota Pariaman. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

[img] Text (cover dll)
Fadhil Muhammad Iqram_1913030071_Cover-Daftar Isi-1.pdf - Published Version

Download (1MB)
[img] Text (bab 1)
Fadil Muhammad Iqram_1913030071_BAB I.pdf - Published Version

Download (2MB)
[img] Text (Bab 3)
Fadil Muhammad Iqram_1913030071_BAB III.pdf - Published Version

Download (4MB)
[img] Text (Bab V-Dapus)
Fadil Muhammad Iqram_1913030071_BAB V-DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (582kB)
[img] Text (Fulltext)
Bagi Fadhil muhammad Iqram_1913030071_Fulltext-1.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (26MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Terjadi pungli oleh beberapa orang secara bersama-sama memalaki pengunjung objek wisata di kawasan pantai Gandoriah dengan cara menaikan tarif parkir. Tujuan penelitian ini; Pertama, untuk mendeskripsikan implementasi unit pemberantasan pungutan liar di Kota Pariaman. Kedua, untuk menganalisis pelaksanaan pemberantasan pungli oleh unit pemberantasan pungli dalam memberantas praktik pungli di Kota Pariaman. Metode yang digunakan berdasarkan cara mendapatkan data adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif berdasarkan sumber data yang hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah; Pertama, upaya yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli Kota Pariaman dalam menangani pungutan liar sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku namun belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal. Tindakan yang sudah dilakukan adalah membentuk kelompok kerja yang sesuai dengan fungsi, akan tetapi walaupun sudah adanya satuan tugas sapu bersih Kota Pariaman perilaku pungli masih tetap terjadi sewaktu-waktu. Kedua, faktor penghambat yaitu faktor internal: sarana dan prasarana yang belum memadai, sumber daya manusia yang masih kurang. Faktor eksternal: meliputi masyarakat yang tidak mengetahui adanya satgas saber pungli, adanya sikap ketidak pedulian dari masyarakat, kurangnya partisipasi masyarakat, masyarakat menganggap memberikan uang atau suap adalah hal yang biasa untuk mempermudah masyarakat dalam hal pelayanan publik. Implikasinya adalah dorongan upaya Satgas Saber pungli dalam penegakan hukum yang tegas dan budaya anti-Pungli.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Tajuk Subjek > Ilmu Sosial > Ilmu Hukum > Hukum Tata Negara
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tata Negara
Depositing User: Ruang Baca Fakultas Syariah
Date Deposited: 08 Sep 2024 05:57
Last Modified: 08 Sep 2024 05:57
URI: http://repository.uinib.ac.id/id/eprint/22739

Actions (login required)

View Item View Item