Impementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Pantai Purus Kota Padang Perspektif Maslahah Mursalah

Putra, Herito Pratama (2024) Impementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Pantai Purus Kota Padang Perspektif Maslahah Mursalah. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover - Daftar Pustaka) COVER HERITO PRATAMA PUTRA.pdf - Published Version Download (732kB)
	Text (BAB I) BAB I WATERMARK.pdf - Published Version Download (276kB)
	Text (BAB III) BAB III WATERMAK.pdf - Published Version Download (480kB)
	Text (BAB V - Daftar Pustaka) BAB V WATERMAK.pdf - Published Version Download (241kB)
	Text (Full Text) Skripsi FULL Text Herito.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Pantai Purus Kota Padang Perspektif Maslahah Mursalah. Kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pantai Purus bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, kebersihan dan keindahan lingkungan, serta menciptakan daerah yang aman bersih dan tertib tanpa harus mengorbankan kegiatan usaha para PKL. Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti implementasi kebijakan relokasi PKL yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dilihat dari pandangan maslahah mursalah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reaserch) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan, dengan tempat penelitian di Dinas Pariwisata, Satpol PP dan para PKL di Pantai Purus Kota Padang serta yang berada di Pusat Kuliner Kota Padang. Peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara, dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan relokasi PKL yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu pendataan, sosialisasi dan penertiban, pengawasan. Adapun faktor penghakang kebijakan relokasi ini adalah masih perlu tindakan preventif pemerintah daerah, lokasi berjualan para PKL yang belum memadai, serta hal mendasar yang menghambat relokasi ini adalah faktor ekonomi dari para PKL karena semenjak mereka dipindahkan pendapatan mereka turun drastis. Selanjutnya untuk implementasi kebijakan relokasi PKL yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dari pantai purus ke Pusat Kuliner Kota Padang memberikan banyak manfaat yang tidak hanya kepada PKL akan tetapi juga kepada lingkungan dan keindahan pantai purus sesuai dengan prinsip maslahah mursalah. Adapun dampak yang ditimbulkan kebijakan relokasi ini adalah hilangnya mata pencaharian PKL untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah. Kata Kunci : Hukum Dagang, Penertipan, Kemaslahatan

Actions (login required)

View Item