Kebebasan Berpendapat Warga Negara Mengkritik Pemerintah di Media Sosial menurut Undang-Undang Noor 12 Tahun 2005 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Prespektif Siyasih Dusturiyah

Yani, Laila Badri (2024) Kebebasan Berpendapat Warga Negara Mengkritik Pemerintah di Media Sosial menurut Undang-Undang Noor 12 Tahun 2005 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Prespektif Siyasih Dusturiyah. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (cover-daftar isi) Laila Badri Yani_2013030146_HTN_Cover Dll.pdf - Published Version Download (919kB)
	Text (BAB I) Laila Badri Yani_2013030146_HTN_BAB I.pdf - Published Version Download (497kB)
	Text (BAB III) Laila Badri Yani_2013030146_HTN_BAB III.pdf - Published Version Download (490kB)
	Text (BAB V) Laila Badri Yani_2013030146_HTN_BAB V dan Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (500kB)
	Text (FULL TEXT) Laila Badri Yani_2013030146_HTN_Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Skripsi ini di dilatarbelakangi Kebebasan berpendapat di Indonesia yang memberikan dasar hukum untuk hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat, termasuk melalui media sosial. Namun, batasan terhadap kebebasan ini sering menjadi perdebatan, terutama ketika kritik terhadap pemerintah dapat berujung pada masalah hukum. Sementara itu, Siyasah Dusturiyah menawarkan pandangan tentang kebebasan berpendapat dan kritik terhadap pemerintah. Pertanyaan penelitian Pertama Bagaimana Bentuk Perlindungan Negara Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Menurut Peraturan Perundang Undangan. Kedua Bagaimana Kebebasan Berpendapat Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Dan Undang-Undang (ITE) Persfektif Siyasah Dusturiyah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis sejauh mana Perundang-Undangan memberikan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dalam memberikan kritikan kepada pemerintah di media sosial dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Dan Undang-Undang (ITE) dan siyasah dusturiyah. Metodologi penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan analisis kasus-kasus hukum yang terkait dengan pelanggaran kebebasan berpendapat di media sosial. Hasil dari penelitian ini pertama Perlindungan kebebasan berpendapat di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang mengesahkan ICCPR, menjamin hak individu untuk berpendapat dan mengakses informasi. Namun, UU ITE membatasi kebebasan berpendapat di ranah digital untuk menjaga ketertiban. Implementasi hukum masih menunjukkan kesenjangan antara teori dan praktik. Kedua Siyasah Dusturiyah, yang berlandaskan prinsip-prinsip konstitusi dalam konteks Islam, menekankan bahwa kebebasan berpendapat harus sejalan dengan nilai-nilai moral dan etika, mengatur batasan-batasan untuk mencegah pelanggaran norma sosial dan agama. Secara keseluruhan, Siyasah Dusturiyah mengintegrasikan kebebasan berpendapat dengan norma-norma etika dan sosial.

Actions (login required)

View Item